Date Selasa, 29 July 2014 | 19:43 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Opini

Peningkatan Produktivitas dan Kinerja PNS

Gaffari Ramadhan

Peneliti Ekonomi

Dalam pemberitaan sebuah media massa, Menteri Keuangan Agus Martowadojo melontarkan wacana mengenai pengurangan jumlah pegawai negeri karena selama ini cukup membebani belanja negara.


Ada hal yang menarik jika berbicara mengenai pegawai atau tenaga kerja bagi suatu lembaga, karena ia bisa memiliki tiga wajah berbeda. Dalam ilmu makroekonomi, tenaga kerja ditempatkan sebagai modal sebagai bagian faktor produksi, kita mengenalnya dengan modal manusia (human capital). Ia juga bisa menjadi aset, ketika tenaga kerja sangat berharga dalam meningkatkan produktivitas lembaga. Di sisi lain, dalam kacamata akuntansi, ia ditempatkan sebagai beban, berkaitan pengeluaran berupa gaji, upah hingga honor.


Belanja Pegawai
Kegelisahan Agus Martowardojo memang sebuah kewajaran. Beban belanja pegawai yang tinggi, tentu akan semakin mempersempit ruang untuk belanja pemerintah lainnya dalam menggerakkan ekonomi, sebut saja belanja modal. Jika melihat struktur APBN 2011, belanja pegawai menguasai 21,6% total belanja pemerintah pusat. Dan jika melihat struktur APBD 2011 di kabupaten-kota di Indonesia, faktanya lebih mengejutkan. Terdapat 289 kabupaten dan kota yang memiliki belanja pegawai mendominasi 50% atau lebih dari total belanja pemerintah daerahnya, bahkan 11 diantaranya belanja pegawai menghabiskan 70% atau lebih dari total belanjanya.


Apa konsekuensinya? Tentu saja, ruang bagi pemerintah daerah untuk menggerakan ekonominya melalui kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas publik semakin berkurang. Tak heran jika masih banyak daerah ekonominya hanya bergerak “business as usual”, kering akan inovasi kebijakan.


Perbaikan Remunerasi
Memang belum semua lembaga pemerintah menerapkan perbaikan remunerasi. Namun minat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih saja tetap tinggi. Mulai dari alasan faktor status sosial, hingga mencari zona aman karena adanya tunjangan pensiun. Jika betul melihat pendapatan pada slip resmi di lembaga yang belum melakukan perbaikan remunerasi, sepertinya konsep ilmu ekonomi tenaga kerja (labor economics) mengenai reservation wages menjadi tidak berlaku. Konsep ini berbicara mengenai seberapa besar tingkat level pendapatan terendah dimana seseorang mau menerima suatu pekerjaan. Jika level pendapatan yang ditawarkan lebih rendah dari itu, maka seseorang akan menolak untuk menerima pekerjaan tersebut.


Nyatanya, masih banyak yang berminat menjadi pegawai negeri meski realitasnya terjadi missmatch antara cost dan benefit-nya. Mengenai penerimaan lain di luar pendapatan resminya adalah persoalan lain, dan ini ada kemungkinan akibat konsekuensi pendapat resmi yang secara keekonomian kurang mencukupi.


Terkait juga persoalan remunerasi, dalam labor economics kita mengenal konsep efficiency wages, dimana suatu institusi perlu menerapkan tingkat pendapatan di atas rata-rata pendapatan di pasar (above market-clearing) untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Namun sekali lagi, persoalan tak berhenti sampai di situ. Tanpa peningkatan remunerasi sekalipun belanja pegawai akan memberatkan selama tidak memperhatikan secara penuh aspek distribusi, kualifikasi, kompetensi serta mekanisme dan pembagian beban kerja yang jelas. Atau lebih memperhatikan pemenuhan dan perpanjangan struktur dibandingkan fungsinya. Jika masalah ini terus berlanjut, penerimaan dan pemenuhan pegawai baru akan terus terasa kurang untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Implikasinya, terus-menerus menambah jumlah pegawai, dan belanja pegawaipun akan terus membengkak.


Perbaikan Kinerja
Wacana mengenai penghentian sementara alias moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) direspons serius oleh pemerintah pusat, dan saya kira ini juga sebuah langkah tepat untuk sementara waktu. Momentum ini diperlukan untuk menghitung dan mengetahui seberapa idealnya kebutuhan PNS baik di pusat maupun daerah. Hasil penghitungan sekiranya dapat digunakan sebagai acuan menetapkan formasi CPNS sesuai yang dibutuhkan.


Sejumlah indikator harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah, mulai dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai, pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan rasio ideal jumlah PNS terhadap jumlah masyarakat yang dilayani. Selain itu, perlu evaluasi lebih mendalam mengenai pemerintah daerah yang selama ini mengalokasikan belanja anggarannya hampir 50% lebih untuk belanja pegawai. Yaitu, apakah mereka masih memungkinkan untuk merekrut pegawai baru, atau melaksanakan sejumlah program peningkatan kapasitas dan kompetensi para pegawainya.


Hal yang juga sangat penting adalah perbaikan budaya kerja, peningkatan disiplin dan penerapan mekanisme monitoring kinerja pegawai serta adanya sistem reward and punishment. Pemerintah sendiri saat ini sedang mengkaji opsi pensiun dini bagi PNS yang tidak produktif setelah dilakukan evaluasi. Berbagai ikhtiar ini perlu disambut baik untuk mengurangi beban belanja dan efisiensi anggaran. Tentunya kita perlu berpikir positif mengenai langkah yang dilakukan pemerintah pusat tersebut, karena pada intinya akan bermuara pada upaya peningkatan produktivitas dan kinerja. (*)

Dalam pemberitaan sebuah media massa, Menteri Keuangan Agus Martowadojo melontarkan wacana mengenai pengurangan jumlah pegawai negeri karena selama ini cukup membebani belanja negara.

Opini lainnya

Komentar