Date Selasa, 22 July 2014 | 16:18 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Opini

Reklamasi Pantai, Mega-Mimpi Baru

Haryani

Dosen Planologi UBH Padang

Kejutan demi kejutan disuguhkan oleh Padang. Tidak puas dengan proyek-proyek megamimpi yang dirancang semisal Padang Bay City (PBC) di muaro Pantai Padang dan terowongan di selatan kota, kali ini tiba saatnya diluncurkan kembali proyek megamimpi: reklamasi pantai!


Apa pula ini? Pagi-pagi sekali sudah membuat heboh Padang. Tidak sekadar membuat masyarakat terkejut, tetapi sudah mendekati shock dan sebentar lagi stroke (tapi mudah-mudahan tidak). Pantai Padang akan direklamasi untuk antisipasi tsunami? Siapa pula yang membisikkan reklamasi pantai dapat mengantisipasi tsunami? Rasanya negara pakar tsunami Jepang, belum pernah merekomendasikan hal tersebut.


Dalam rencana PBC dulu (tahun 2007) disebutkan tujuan PBC adalah menciptakan landmark Kota Padang, mendorong pertumbuhan kawasan wisata, memacu perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan PAD, mendorong masuknya investor, tempat evakuasi dan lain sebagainya.

Tanpa menyebutkan bahwa sebenarnya PBC adalah sebuah reklamasi pantai seluas 62 ha yang dibungkus sedemikian rupa untuk menciptakan lahan/daratan baru dengan cara menimbun/mengurug laut. Pada waktu itu jelas-jelas PBC bertolak belakang dengan RTRW Padang 2004-2013, namun setelah direvisi menjadi RTRW Padang 2008-2028, tiba-tiba PBC menjadi salah satu kebijakan dan strategi kota. Dan, ini nampaknya menjadi angin segar bagi Padang untuk tetap melaksanakan proyek megamimpi tersebut.


Namun di tengah-tengah gencarnya upaya rencana pembangunan PBC, Padang diguncang gempa 7,8 SR pada 30 September 2009, sehingga memporakporandakan seluruh pelosok negeri. Ini berimbas pula pada perubahan kembali RTRW Padang 2010-2030 yang mengusung konsep tata ruang yang berbasis bencana. Dan ternyata pada RTRW tersebut tidak ada ruang untuk proyek megamimpi tersebut (karena konon kabarnya RTRW berbasis bencana tersebut berasal dari dana pusat). Alhamdulillah.


Tapi Padang maju tak gentar. Dengan membungkus reklamasi pantai untuk antisipasi tsunami (mungkin maksudnya mitigasi), maka Padang akan terus berupaya merencanakan dan mengimplementasikann reklamasi pantai. Mari kita berandai-andai. Panjang pantai Padang yang terbangun lebih kurang 28 km dan logikanya pantai yang terbangun harus direklamasi seluruhnya, tidak mungkin hanya sepanjang 2,5 km di Jalan Samudera saja (itu tidak adil).


Dengan rata-rata kedalaman laut lebih dari 5 m dan menjorok ke laut sepanjang 3 km (karena menurut penelitian Padang aman dari gelombang tsunami pada jarak 3 km dari pantai), maka berapa billion meter kubik dibutuhkan pasir laut? Berapa pulau yang akan hilang atau dari mana material tersebut diperoleh? Siapa investor yang mau menabur garam ke laut? Berapa lama lingkungan pesisir akan kembali pulih? Siapa yang dapat menjamin bahwa daratan baru tersebut tidak malah menjadi tempat terkonsentrasinya penduduk?


Apa mungkin setelah reklamasi pantai, daratan baru tersebut tidak mengundang pusat pertumbuhan baru? Yang artinya adalah terjadinya pemusatan penduduk pada daerah yang notabene tidak diperbolehkan menjadi daerah terbangun tersebut? Tentunya daratan baru menjadi magnet untuk semakin terjadi kosentrasi penduduk yang makin tinggi di pesisir Padang itu. Jadi kesimpulannya adalah apakah benar reklamasi pantai dapat menjauhkan masyarakat dari pantai dan menjadi alat mitigasi tsunami? Apa bukan sebaliknya?


Karena sejatinya tujuan reklamasi pantai adalah membuat daratan/memperbaiki pantai yang sudah rusak untuk kembali pulih dan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dari beberapa kegiatan pembangunan reklamasi pantai yang tersebar di berbagai daerah, kota dan negara, dapat diketahui tujuan reklamasi pantai di antaranya adalah membuat daratan baru untuk memperluas suatu kawasan/perluasan teritorial, dalam rangka proses pembersihan suatu lahan yang mengalami kerusakan lingkungan sehingga dapat lebih berdaya guna bagi keperluan manusia, pembangunan infrastruktur seperti jaringan transportasi, fasilitas pelabuhan laut atau airport, kebijakan nasional yang ditujukan bagi kepentingan nasionalnya yang sejalan dengan kebijakan pembangunan fisiknya, pembangunan ekonomi ke arah higher value added activites dan melepas ketergantungan atas kawasan, pembangunan sosial pilitik, pertahanan dan keamanan, pengembangan perekonomian, pengembangan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup rakyat, pembangunan fasilitas central bussines distric/CBD seperti perumahan/real-estate, pusat-pusat perdagangan, perkantoran dan pembangunan industri. Jadi belum ada satu negara di dunia ini yang menjadikan reklamasi pantai untuk mitigasi bencana.


Jepang sudah merekomendasikan cara mitigasi invasi tsunami yaitu dengan tembok laut yang berfungsi mencegah tsunami merangsek ke wilayah daratan, pemecah gelombang tsunami (breakwaters) berfungsi mengurangi gelombang yang menyerang pantai, pintu air berfungsi mencegah tsunami yang merangsek ke sungai dan daratan, tanggul sungai mencegah banjir akibat tsunami yang mengalir ke sungai dan tanggul sungai, hutan peredam tsunami berfungsi mengurangi kekuatan dan run-up tsunami dan bangunan pemecah gelombang yang berfungsi mengurangi aliran tsunami di belakang bangunan sehingga bahaya berkurang.


Tata ruang juga bisa menjadi solusi. Dalam penataan ruang pesisir berbasis bencana terlebih dahulu perlu membuat rencana zonasi yang terdiri zona preservasi, konservasi dan pemanfaatan intensif. Zona preservasi merupakan zona yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik baik itu rekreasi, ekonomi, estetika maupun daerah proteksi banjir, namun daerah ini direkomendasikan untuk dilindungi dari kegiatan pembangunan yang dapat merusak ekosistem. Termasuk di dalamnya mangrove, rawa yang produktif dan bernilai bagi masyarakat pesisir.


Kedua, zona pemanfaatan intensif adalah zona yang secara fisik dapat dibangun, daerah ini dapat dibangun langsung atau dengan syarat hanya perubahan yang kecil. Dan terakhir, zona konservasi (zona penyangga/buffer zone) meliputi kawasan lindung yang secara ekologis sangat kritis untuk dibangun, zona ini berfungsi sebagai penyanggah antara zona preservasi dan daerah pemanfaatan intensif.


Bagi Padang, yang dibutuhkan masyarakat saat ini hanyalah agar mereka dapat hidup tentram dan nyaman di daerah rawan bencana, jangan mereka diobok-obok untuk kepentingan politik atau kepentingan sekelompok golongan. Jangan membuat rencana besar tapi tak masuk akal tapi rencana kecil yang realistis. (*)

Opini lainnya

Komentar