Date Jumat, 25 July 2014 | 13:44 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Opini

Pertambangan Liar dan Kerusakan Lingkungan

Mora Dingin

Pemerhati Sosial dan Berkegiatan di Perkumpulan Qbar, Padang

Setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai hari lingkungan hidup sedunia (World Environment Day). Hari lingkungan ini lahir sejak PBB mengadakan Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm pada tahun 1977. Karena itu PBB menetapkan dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia diselenggarakan di bawah koordinasi United Nations Environment Programme (UNEP).


Dalam memperingati hari lingkungan hidup setiap tahunnya, berbagai macam kegiatan digelar terutama oleh para aktivis pencinta lingkungan di seluruh dunia, juga di Indonesia bahkan di Sumatera Barat sendiri. Kegiatan tersebut mulai dari longmarch hingga aksi-aksi sosial lainnya.


Seiring berjalannya waktu tanpa kita sadari lingkungan hidup yang menjadi tempat tinggal kita kian hari tambah rusak. Ini bisa kita saksikan dengan perubahan cuaca yang terkadang sangat ekstrem dan mengancam kehidupan manusia. Belum lagi bencana alam seperti banjir, longsong yang kerap kali terjadi dan itu semua berawal dari kesalahan manusia itu sendiri.
Kerusakan Lingkungan


Untuk konteks Sumatera Barat misalnya, kerusakan lingkungan ini bisa kita saksikan dengan maraknya penebangan liar (illegal logging) dan penambangan ilegal yang terjadi dibeberapa daerah kabupaten. Pertambangan liar ini laksana jamur yang tumbuh subur di musim hujan. Lihat saja misalnya, di sepanjang jalan mau ke Solok Selatan, sekitar daerah Alahanpanjang menuju daerah Surian, kiri-kanan sepanjang jalan dipenuhi dengan tambang galian C yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun pendatang. Kalau diperhatikan dengan kasat mata, sepertinya bukit-bukit yang ada sudah mau habis karena tak henti-hentinya dikeruk setiap hari oleh para penambang.


Ketika kita mencoba mengamati sejenak aktivitas para penambang tersebut, maka kita akan menyaksikan raut wajah para penambang, sepertinya mereka tidak pernah resah, khawatir serta berpikir dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh akibat aktivitas yang mereka lakukan. Namun sebaliknya adalah mereka kelihatan berpacu dengan waktu untuk terus berusaha mendapatkan hasil galiannya sebanyak mungkin sehingga mendapatkan uang yang banyak juga.


Bahkan yang lebih parahnya adalah areal penambangan itu berada di tepi jalan raya, yang setiap hari dilewati oleh kendaraan umum maupun pribadi, di tambah lagi di sepanjang tepi jalan tersebut mengalir batang sungai yang lumayan cukup besar. Kondisi yang demikian sangat rawan terjadinya longsor apalagi ketika musim hujan tiba.


Penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya di sepanjang Alahanpanjang menuju Surian melainkan juga di Solok Selatan, salah satunya adalah di areal lokasi HPH PT. Andalas Merapi Timber (AMT). Bahkan di kawasan tersebut sudah ada juga perusahaan pertambangan yang masuk. Kalau dianalisa secara hukum ini sudah menyalahi aturan, yaitu tumpang tindih pengelolaan izin di dalam satu kawasan. Masih banyak lagi daerah di Sumatera Barat yang melakukan aktivitas serupa.


Namun itulah realitanya saat ini. Masyarakat sepertinya tidak pernah menghkwatirkan akibat dari penambangan yang tidak ramah lingkungan (ilegal) tersebut. Sebaliknya masyarakat hanya terus mengejar kepentingan sesaat, bagaimana untuk mendapatkan uang. Kesadaran masyarakat sangat minim sekali untuk tetap bisa melestarikan lingkungan. Ketika lingkungan tidak setabil maka tidak bisa di pungkiri akan datang bencana baik longsor, banjir, dll.


Bahkan masih segar dalam ingatan kita nasib naas yang menimpa salah seorang penambang emas ilegal (Yamin, 22) di Sijunjung karena tertimbun longsoran di aliran sungai palangki yang membentang di Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung. Tidak hanya itu di kabupaten Solok Selatan sebanyak 30 penambang ilegal terjaring dalam penertiban yang dilakukan oleh jajaran Polres Solok Selatan. ( Padeks, 19/05).


Belum lagi peristiwa yang sangat mengerikan di awal tahun 2010 lalu yaitu meledaknya salah satu pertambangan batu bara di Sawahlunto yang menewaskan 33 orang pekerjanya (Baca : Pertambangan di Sumatera Barat). Kasus-kasus tersebut seakan menggambarkan kepada kita betapa nestapanya bahaya yang ditimbulkan oleh pertambangan terutama yang ilegal, tidak hanya merusak lingkungan semata melainkan juga menelan korban jiwa. Kasus diatas hanyalah sebagain kecil dari kasus-kasus pertambangan yang ada di Sumatera Barat khusunya dan di Indonesia pada umumnya.


Peran Pemerintah

Untuk mengatasi persoalan menjamurnya pertambangan ilegal yang sangat berpotensi merusak lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat di harapkan sekali peran pemerintah daerah dalam mencarikan jalan keluarnya. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan tidak bisa lepas tangan begitu saja, tapi harus berperan aktif agar penambangan ilegal ini bisa di berantas. Sepertinya pemerintah selama ini, tidak mau ambil sikap dan terkesan diam saja tanpa ada tindakan.


Kita memang harus sama-sama memahami, kalau ini merupakan masalah yang sangat serius. Mengapa demikian? Di satu sisi penambangan ilegal ini sangat rentan sekali terjadinya perusakan lingkungan, sedangkan di sisi lain tidak bisa dipungkuri kalau kegiatan penambangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena ini merupakan sumber yang dijadikan sebagai penopang ekonomi keluarga.


Oleh karena itu, menurut hemat penulis, sudah selayaknya pemerintah menyikapi persoalan ini dengan arif dan bijaksana. Tindakan menangkap pelaku serta menyita semua alat bukti yang ada lalu memasukkan mereka ke dalam sel tahanan, menurut hemat penulis bukan lah suatu tindakan yang baik uttuk menghapuskan penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Bayangkan, seandainya mereka berada di dalam penjara, lalu siapa lagi yang akan menafkahi keluarga mereka.


Hemat penulis ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan tersebut. Pertama, memberikan semacam pelatihan atau penyuluhan kepada masyarakat, betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan pelatihan ini diharapkan akan muncul kesadaran masyarakat untuk tetap bisa menjaga keseimbangan lingkungan. Kedua, pemerintah harus membina masyarakat agar melakukan penambangan yang ramah lingkungan. Di sini pemerintah bisa bekerja sama dengan masyarakat artinya pemerintah bisa memberikan modal kepada masyarakat agar menggunakan alat yang lebih baik dalam melakukan aktivitas penambangan. Sehingga tidak terkesan selalu merusak lingkungan. Pembinaan di sini juga agar pemerintah tetap mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.


Ketiga, memberikan keterampilan dan bantuan usaha, sehingga masyarakat tidak terus-terusan tertuju untuk melakukan penambangan tapi mereka bisa membuka usaha lain dengan keterampilan serta modal yang diberikan. Kita berharap semoga pertambangan ilegal akan bisa di tekan lajunya di daerah Sumatera Barat dan kerusakan lingkungan juga akan bisa diminimalisir. Semoga! (*)

Opini lainnya

Komentar