Date Jumat, 1 August 2014 | 06:40 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Opini

Menantang Perda Kota Padang

Tasriyal

Belum tentu massa kampanye datang, sudah terlihat “wajah-wajah” kandidat para pemimpin Kota Padang “antrian” terpampang disetiap sisi kota dengan bergambarkan wajah nan riang. Senyumannya yang “manis”, terlihat tidak mendengarkan “hebohan” Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumbar: untuk menjaga kebersihan wilayah Kota Padang nan tercinta. Begitu juga dengan upaya pemerintah daerah (pemda) kota. Berbagai peraturan pun sudah diluncurkan pemda kota, namun baliho dan spanduk yang bertuliskan, “calon wali kota padang” dibawahnya, tetap terpampang manis diruang terlarang. Sehingga, publik pun bertanya: “apa yang menghambat pemda kota kita untuk membersihkannya?”

Sangat bertolak belakang dengan dengan peristiwa masa HUT RI ke 68 yang beberapa hari belakangan tiba. Bendera merah putih yang seharusnya berhak untuk berkibar di pinggiran jalan raya, malah tampak sepi sunyi dimata. Diduga, rendahnya kesadaran warga dalam memperingati kamerdekaan, akhirnya pemda kota bersuara. Rencananya, wali kota Padang hendak melahirkan regulasi tentang “upaya menaikan bendera pusaka” (Padek, 19 agustus 2013). Namun cemasnya, nasip regulasi yang hendak mengantur tentang menaikan bendera dihari merdeka, diramalkan tak ubahnya dengan peraturan tentang ketertiban kota: dimana regulasinya ada, tetapi kota masih tetap penuh dengan wajah-wajah manis. Yang sampai saat ini, “pelakunya” masih merasa tidak berdosa.

Perang yang Terabaikan

Dalam catatan sejarah kampanye di Indonesia, berkampanye dengan cara memperkenalkan gambar wajah kandidat diruang publik hampir sudah sama tuanya dengan sejarah pemilu itu sendiri. Seakan tuanya, sering kali masyarakat bosan akan melihat wajah-wajah para politisi yang terpampang disetiap sudut kota dan desa. Bahkan, ekspresi kempanye ini, tidak lagi dianggap sebagai ikon kandidat yang merakyat, tetapi lebih dianggap sebagai upaya pemimpin boros yang tidak mau menemui rakyat.

Namun, seberapa pun “cacian” itu, tampaknya pemilik baliho dan spanduk terlihat tutup mata dan telinga. Lihat saja, mulai dari tiang listrik, pinggiran jalan, sampai pada tempat-tempat umum terlarang lainnya, telah terisi wajah-wajah para kandidat calon Kota Padang, yang semakin lama semakin terlukis seperti berperang. Bahkan di puncak perperangan itu, tampak jelas bahwa: perpohonan kota telah menjadi korban baliho dan spanduk para kandidat. Hampir sebagian besar perpohonan di Kota Padang yang selama ini dibanggakan, telah tertancap oleh paku-paku tajam dengan bergantungan warna-warnian gaya dan ekspresi wajah para calon petinggi. Seolah seperti: tumbuhan kloning temuan baru ala Amerika yang muncul dipusat kota. Dan sayangnya, sampai saat ini tidak ada yang mengakui, siapa pelakunya.

Perang wajah yang terpampang diruang terlarang, sudah seharusnya dihentikan oleh para penjaga ketertiban Kota Padang. Pemda Kota harus mengambil sikap untuk “mendamaikan” mereka, agar tidak merusak hak-hak warga. Siapa pun itu yang terpampang dan berperang, dengan tanpa pandang bulu, wilayah publik harus dihormati. Dan jika diabaikan sampai pada kampanye dan pemilihan umum (pemilu) tiba (Oktober 2013), korban “perperangan wajah” dikota padang akan berjatuhan. Bahkan dapat ramalkan: mulai dari rumah warga, jalan kota, perpohonan, trotoar jalan, tiang listrik hingga cat serta badan jalan pun akan bisa berubah menjadi bentuk wajah para kandidat pemimpin kota.

Disisi lain, tidak pernah terlintas oleh para kandidat untuk mengukur, apakah dengan memampangkan diri diruang publik adalah prilaku efektif atau tidaknya. Spanduk dan baliho seolah dianggap sebagai conditio sine qua non (keharusan) dari ajang pemilu. Namun sayangnya para kandidat tak peduli kampanye wajah itu berpengaruh pada hasil pemilu atau tidaknya. Yang jelas bagi warga: terlalu banyak memampangkan wajah manis diranah publik, telah mengotori wajah kota padang tercinta nan bersih ini.

Hukum Perang Wajah

Harus dimaklumi, isi pesan dari sikap memampangkan wajah diranah publik, tak lain untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat banyak agar dapat menarik simpati. Namun juga harus diakui, aturan hukum tentang ketertiban dan berkampanye adalah wajib dipatuhi. Melihat realita dari para calon kandidat pemimpin kota padang yang masih berkampanye ditempat-tempat terlarang, dan itu masih dibiarkan. Sepertinya, aturan hukum untuk itu layak untuk dibahas dan diingatkan.

Merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu mengatakan: kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Kampanye diperintahkan untuk santun, dalam artian, para kandidat berupaya untuk penyampaian visi, misi, dan program pada waktu tahapan kampanye Pemilu. Regulasi ini diatur secara teknis dalam peraturan-peraturan KPU. Namun, untuk kegiatan-kegiatan di luar tahapan itu (sebelum massa kampanye), penyelenggara pemilu biasanya tidak bisa mengambil tindakan atau memberikan sanksi terhadap tindakan kandidat yang berbau kampanye. Termasuk memampangkan baliho atau spanduk di tempat-tempat terlarang.

Logikanya, “perang wajah” yang menjadi persoalan di Kota Bingkuang musim ini, tidak bisa ditindak dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 maupun peraturan KPU, sebab, belum masuk pada massa kampanye. Dan wajar saja, jika panitia pengawas pemilu (panwaslu) tidak bisa bertindak untuk menertibkan gambar wajah para kandidat kota padang di tempat terlarang.

Namun, bukan berarti gambar-gambar wajah itu patut dibiarkan. Bila ada tindakan yang merusak, bahkan menggaggu ketertiban umum, termasuk akibat spanduk dan baliho para kandidat siapa pun itu. Pemda kota melalui perangkatnya berwenang, bertindak dan melakukan penaggulangan. Hal ini telah tertulis jelas pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ( Pasal 2 angka (1), Pasal 4 angka (1),(3),(5) Pasal 6 angka (5) ). Bahkan, menurut Perda No. 4 Tahun 2007 tentang perubahan Perda No 11 Tahun 2005, “pelaku” perusak ketertiban dan keamanan bisa diberi sanksi pidana kurungan bagi yang menentang kebijakan tertinggi kota tersebut.

Jamak diketahui, “perang” spanduk dan baliho yang dilakukan para kandidat di tempat terlarang, jelas melanggar norma perda kota. Bahkan terlihat telah menantang perda secara kasat mata. Namun: apakah pemda kota berani untuk menyingkirkan baliho-baliho dan spanduk yang bergantungan dengan terlarang itu?. Apa lagi, para kandidat yang ikut berkopetisi, salah satunya terdapat pasangan incumbent. Masyarakat menanti tindakan Pemda. (*)

Opini lainnya

Komentar