Date Rabu, 23 July 2014 | 16:42 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Opini

Transisi Demokrasi belum Usai

Erizal

Aktivis KAMMI 1998

Dede Yusuf melompat dari PAN ke Demokrat. Pengurus PAN kecewa, pengurus Demokrat membela. Biasalah. Sejak reformasi 98, politisi kutu loncat lumrah terjadi. Publik dan media pun terlihat tidak terlalu ambil pusing. Dede Yusuf sepertinya tidak merasa bersalah dan telah melanggar apa pun, termasuk yang namanya etika politik. Etika politik tanpa diikat aturan main, kadang memang bisa seenak ”isi perut” masing-masing. Dede Yusuf sepertinya sangat yakin bahwa dialah yang (berjasa) membesarkan PAN, dan bukan justru sebaliknya.


Buhul ideologi politik para politisi kita memang tidak terlalu kuat. Jadi, tidak terlalu ada masalah, karena memang merasa tidak punya ikatan apa-apa. Dalam langgam politik kita, parpol barangkali hanya seumpama baju yang lumrah digonta-ganti sesuai selera sang politisi. Ideologi politik, menurut Firmansyah, dalam bukunya, ”Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi”, memang sangat cair dan sulit untuk dibedakan. PAN dan Demokrat, cobalah dibedakan, pasti sangat sulit, kecuali hanya soal electoral-nya saja? Dalam jangka pendek, yang sudah pasti, Demokrat lebih dapat mengakomodir kepentingan Dede Yusuf ketimbang PAN. Dan itulah persoalannya.


Ada lagi persoalan politik Surya Paloh. Setelah kalah dalam perebutan Ketua Umum Golkar, Surya Paloh bersama gerbong pendukungnya di Golkar mendirikan Nasdem dan saat ini telah tercatat pula sebagai parpol. Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar, sangat wajar menegaskan bahwa kader Golkar yang ada di Nasdem untuk memilih tetap berada di Golkar atau bergabung dengan Nasdem. Ferry Mursyidan Baldan, kader Golkar yang aktif di Nasdem, mengatakan bahwa ada Nasdem sebagai ormas dan ada pula Nasdem sebagai parpol. Kedengarannya memang sangat menggelikan, tetapi apa boleh buat, begitulah persoalan yang sebenarnya terjadi.


Tentu saja, pesannya sangat sederhana, nantilah dulu, jangan terlalu terburu-buru untuk “dipaksa” memilih Golkar atau Nasdem. Lambat-laun, waktu milih itu pasti datang. Hanya saja, persoalannya di sini, bukan sekadar hak berpolitik atau berdemokrasi memunculkan partai baru bernama Nasdem, atau seperti yang dilakukan juga oleh Tommy Soeharto dan Yenny Wahid, tetapi lebih kepada soal orang-orang yang mengisi-menggerakkan parpol baru itu yang masih juga politisi-politisi lama, yang sudah terbiasa melompat-lompat melakukan akrobat politik dari satu parpol ke parpol lainnya, dan tidak pernah merasa segan-segan pula mengusung tema-tema perubahan. Akal sehat publik jadi terasa dihina dan dilecehkan. Barang yang usang dan rusak parah dibilang baru dan bagus orisinil. Ini persoalan lain yang juga terus mengganjal.


Sejak masa reformasi bergulir, kran demokratisasi memang terbuka lebar, bahkan amat sangat lebar. Ada yang mengatakan bahwa demokratisasi telah kebablasan atau kelewat batas tanpa ada aturan yang jelas dan aturan yang sudah ada pun saling tumpang-tindih. Demokrasi disadari memang bukan tujuan, tetapi hanya sarana atau alat untuk menuju kesejahteraan rakyat. Demokrasi dianggap telah salah arah, maka muncul istilah demokrasi prosedural, demokrasi hitam, dan bahkan demokrasi kriminal. Demokrasi yang tidak saja sekadar menjalankan rutinitas prosedural demokrasi, tetapi cenderung memendam-merahasiakan berbagai ragam bentuk kejahatan luar biasa. Demokrasi sepertinya telah diserahkan kepada orang-orang yang kurang tepat dan atau setengah matang. Hanya bisa bersolek (baca: pencitraan), tetapi terasa minim dan miskin dalam substansi.


Hanya saja, anehnya, kelompok-kelompok radikal bawah tanah dalam masyarakat tetap saja dengan berbagai alasannya juga tidak mau keluar dari dalam tanah untuk berproses-berjuang-bergerak meniti jalan demokratisasi yang telah disepakati bersama. Ini persoalan lain lagi. Yang telah keluar dari bawah tanah seperti PKS pun, masih juga terus diragukan dan dicurigai apakah benar-benar tidak lagi memiliki visi-misi terselubung untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dan ancaman bagi Pancasila, mirip-mirip dengan cita-cita kelompok NII yang ternyata masih juga hidup-berkembang secara diam-diam di bawah berbagai rezim yang telah berlalu. Kelompok-kelompok radikal bawah tanah ini, dengan berkali-kali aksinya, tidak saja terbukti telah menjadi teror menakutkan bagi demokrasi, tetapi juga membuat masyarakat dan negara-bangsa ini berada dalam sergapan trauma ketakutan yang panjang dan terus menghantui.


Yang namanya Negara, setelah 13 tahun demokrasi, mestinya kembali kuat dan stabil. Terlihat berdaya dan mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian penegakan hukum tanpa tebang pilih. Hanya saja, Wikileaks, terlepas dari apakah sumber-sumbernya bisa terpercaya atau bukan, justru membeberkan bukti-bukti bahwa Presiden SBY telah melakukan abuse of power. Artinya, di tengah plus-minus jalan demokratisasi yang sedang ditempuh, ternyata jejak otoriterian masa lalu juga coba kembali ditapaki. Sungguh naif. Makanya, tidak terlalu aneh, jika ada orang yang berpikiran bahwa berbagai persoalan yang terjadi, termasuk soal terorisme dan NII, hanyalah merupakan alat penguasa untuk menutupi berbagai persoalan yang terjadi dan untuk terus menapaki jalan otoriterian yang ingin kembali diwujudkan.


Media massa, masa reformasi memang menemukan kemerdekaannya yang nyaris-nyaris sempurna. Berulang-ulang media massa telah mengangkatkan masalah-masalah korupsi, kolusi, nepotisme, pelayanan masyarakat yang minim, kemiskinan yang terus menggurita, pengangguran yang semakin membengkak, masalah penanganan bencana yang setengah hati, dan lain-lain. Namun, berulang-ulang juga masalah-masalah itu tidak kunjung teratasi dan membaik. Malah, masalah-masalah itu cenderung semakin banyak yang muncul dan menumpuk, dan semakin tidak jelas, tegas, dan professional penanganannya.


Agaknya istilah (Mancur Olson) bandit yang menetap (roving bandits)—untuk menandai masa otoriter—dan bandit yang berkeliaran (stationary bandits)—(untuk menandai masa transisi demokrasi semakin kentara dan nyata. Dan semua persoalan-persoalan di atas telah cukup menandakan bahwa sesungguhnya masa transisi demokrasi kita masih terus berlanjut dan konsolidasi demokrasi kita masih belum usai alias masih panjang. Karena itu, energi dan stamina berdemokrasi masih sangat dibutuhkan, jika kita tidak mau terjerembab masuk ke dalam negara yang dikategorikan sebagai negara gagal. (*)

Opini lainnya

Komentar