Date Kamis, 31 July 2014 | 12:21 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Tajuk Rencana

Akhiri Pro-Kontra Investasi Lippo

Redaksi

Jumat (10/5) lalu, bisa jadi menjadi salah satu catatan sejarah mulai bergairahnya (lagi) iklim investasi di Sumbar, Padang khususnya. Tentunya, pasca Kota Padang dan sekitarnya dihoyak gempa pada 30 September 2009 lalu. Kalau dihitung, hampir empat tahun belakangan, nyaris tak terlihat investasi “jumbo” masuk Padang. Kalaupun ada, lebih didominasi pengerjaan gedung pemerintah, atau investasi berupa pembangunan hotel. Namun, tetap saja nilainya tak sampai dua digit triliunan rupiah.

Empat tahun belakangan kita nyaris hanya disuguhkan dengan pemberintaan soal “mati surinya” iklim investasi di Sumbar. Dulu (sebelum gempa, red), kita masih bisa berbangga diri. Sejumlah kantor wilayah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia dan lain-lainnya, masih setia bercokol di ibu kota provinsi Sumbar ini. Namun selepas itu, satu per satu kantor wilayah itu mulai berpaling ke daerah tetangga.

Nah, tercatat baru Lippo Group, perusahaan properti terbuka terbesar di Indonesia, “berani” menancapkan investasinya di Kota Padang. Selain berinvestasi untuk mall, rumah sakit dan sekolah bernilai Rp 1,3 triliun, Lippo Group juga menanamkan investasinya untuk reklamasi Pantai Padang senilai Rp 5-Rp 10 triliun! Suatu hal belum pernah terbayang sebelumnya.

Satu sisi, kita bolehlah berterima kasih kepada CEO Lippo Group James T Riady, “berani” menanamkan uangnya dalam jumlah tak sedikit. Amat jarang setahu kita, pengusaha berani mengambil risiko besar di daerah secara geografi rawan bencana (gempa atau tsunami, red). James nampaknya tak main-main merealisasikan proyek “jumbo” itu. Kita bisa melihat sendiri, bagaimana investor mulai melakukan pembersihan lahan di kawasan Jalan Khatib Sulaiman.

Langkah James langsung merealiasikan proyek “jumbo” ini, kian membuktikan keseriusan dan kesiapannya dalam berinvestasi. Publik daerah ini tentu sudah bosan dengan tipikal investor berperan ganda.Satu sisi dia mengaku investor, namun di sisi lain dia ternyata hanya “makelar” proyek. Bukannya berkeinginan menggairahkan iklim investasi, tapi malah membebani pemerintah.

Namun, munculnya riak-riak kekhawatiran di tengah masyarakat soal keberadaan proyek itu, tentu tak boleh juga didiamkan saja. Pemko Padang harusnya lebih arif menyikapi riak-riak tersebut, bukan malah mematikannya: atau langsung membalasnya secara berlebihan. Termasuk, menyikapi kritikan diutarakan Mochtar Naim melalui surat terbukannya.

Tentu selaku mantan anggota DPD RI dan guru besar di Fakultas ISIP Unand, Mochtar Naim punya perhitungan matang sebelum menerbitkan surat terbuka. Dia pun sudah memikirkan konsekuensi logis terhadap isi surat tersebut. Bila tidak, tentu Mochtar bisa saja terjerat hukum atas surat terbuka dia buat. Namun, sampai sekarang terbilang masih aman-aman saja.

Langkah paling elegan, tak salah kiranya Pemko Padang (wali kota, red) duduk semeja dengan tokoh-tokoh masyarakat merasa khawatir terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Di situlah, wali kota menjelaskan kronologis terealiasinya proyek tersebut. Kapan perlu dihadirkan juga perwakilan Lippo Group. Bukankah dalam pembangunan itu, masukan masyarakat harus juga didengarkan? (*)

Tajuk Rencana lainnya

Komentar