Date Jumat, 25 July 2014 | 19:59 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Opini

Catatan untuk DPRD Padang

Hengki Andora

Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas

Keinginan kuat DPRD Kota Padang untuk menelusuri dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang patut untuk mendapatkan apresiasi. Melalui langkah ini, DPRD Padang seakan ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka betul-betul serius mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bebas KKN. Namun, upaya ini akan terasa sia-sia, manakala prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ditabrak dan diabaikan oleh DPRD Padang.

Penyelidikan = Hak Angket? Ide dasar (raison d’etre) pembentukan DPRD adalah untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, UU telah membekali DPRD dengan 3 buah amunisi dalam melaksanakan fungsi pengawasannya itu, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Masing-masing amunisi ini tidak bisa ditembakkan secara serampangan dan membabi buta. Ada beberapa aturan dan prosedur yang harus ditaati dan dipedomani. Jika tidak, DPRD harus bersiap menerima risiko terburuknya.

Merujuk kepada pernyataan Ketua DPRD Padang di harian ini (15/01), secara materil penelusuran penyimpangan anggaran tersebut dapat dimaknai berada dalam konteks penggunaan hak angket. Indikasi ini terlihat dari adanya 3 kata kunci, yaitu pembentukan panitia khusus (pansus), upaya penyelidikan dan pemberian rekomendasi. Pernyataan yang menggunakan kata ”penelusuran” atau ”penyelidikan” identik dengan hak angket yang oleh UU diartikan sebagai hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Hak Angket

Secara normatif, Pasal 43 Ayat (2) UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi dua persyaratan yang wajib dipenuhi agar gagasan hak angket terwujud. Pertama, hak interpelasi harus diajukan terlebih dahulu. Kedua, gagasan hak angket tersebut harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD, dan 2/3 dari anggota DPRD yang hadir menyetujui penggunaan hak angket. Kedua persyaratan ini merupakan persyaratan mutlak (bestaansvoorwaarde). Jika tidak terpenuhi, maka penggunaan hak angket menjadi cacat prosedural.

Selain itu, hal yang seringkali luput dari perhatian dalam penggunaan hak angket adalah legalitas pembentukan pansus. Pada saat ini, ada kecenderungan pembentukan pansus dilakukan hanya untuk kepentingan pragmatis yang terkadang mengabaikan tahapan prosedural, sehingga pansus yang dibentuk berakibat menjadi tidak sah secara hukum (neitig van rechtswege).

Apabila ditinjau dari aspek kelembagaan, keberadaan pansus sebagai alat kelengkapan DPRD memang sama sekali tidak disebutkan dalam UU No 32/2004 maupun dalam UU No 27/2009. Namun, bukan berarti DPRD tidak berwenang membentuk pansus. DPRD dapat membentuk pansus melalui penafsiran sistematis atas Pasal 46 Ayat (1) huruf f UU No 32/2004 dan Pasal 353 Ayat 1 huruf g UU No 27/2009. Kedua pasal ini memberi ruang pada DPRD untuk membentuk alat kelengkapan lain, selain dari adanya pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, dan badan kehormatan.

UU No 32/2004 juga sama sekali tidak memberi petunjuk bagaimana mekanisme pembentukan pansus. Walaupun demikian, melalui ketentuan Pasal 353 Ayat 1 huruf g UU No27/2009 dapat dipahami bahwa pembentukan pansus harus dilakukan dalam rapat paripurna DPRD.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan DPRD Padang dalam melaksanakan upaya penelusuran dugaan penyimpangan anggaran di sejumlah SKPD Kota Padang. Pertama, gunakan terlebih dahulu hak interpelasi sesuai prosedur yang ditentukan oleh UU No 32/2004 dan UU No 27/2009. Dalam hal ini, DPRD harus terlebih dahulu meminta keterangan dari wali kota terhadap penggunaan anggaran yang diduga disimpangi oleh SKPD. Apabila tidak puas, barulah kemudian DPRD menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran tersebut secara lebih mendalam dan lebih mendetail. Kedua, pembentukan pansus harus dilakukan melalui rapat paripurna. Pansus hak angket ini harus bekerja dan menyampaikan hasil kerjanya itu pada rapat paripurna DPRD dalam rentang waktu 60 hari sejak ia terbentuk.

Dalam pelaksanaan hak angket, pansus hak angket diperkenankan memanggil pihak terkait untuk didengar dan diperiksa kesaksiannya. Orang-orang yang dimintai keterangannya wajib hadir. Jika membangkang, DPRD dengan bantuan kepolisian dapat memanggil secara paksa orang yang bersangkutan. Kemudian, apabila dari hasil pemeriksaan hak angket ditemukan bukti tindak pidana, DPRD menempuh jalur hukum dengan jalan menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum.

Perlu diperhatikan pula bahwa dugaan tindak pidana hanya dapat disimpulkan dari pelaksanaan penggunaan hak angket, bukan dari hasil penggunaan hak interpelasi.

Catatan-catatan yang diuraikan di atas seyogianya mendapat perhatian dari DPRD Padang dalam melakukan penelusuran atau penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan anggaran di sejumlah SKPD Kota Padang.

Masyarakat tentu tidak ingin dikecewakan jika niat baik DPRD Padang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bebas KKN tidak berbanding lurus dengan pemahaman yang utuh terhadap pelaksanaan hak-hak kelembagaannya. (*)

Opini lainnya

Komentar