Date Senin, 28 July 2014 | 23:25 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Teras Utama

Demokrasi Multikultural

Jeffrie Geovanie

Sekretaris Majelis Nasional Partai NasDem

Demokrasi  Multikultural

Demokrasi meniscayakan persamaan derajat dalam proses pengambilan keputusan seperti pemilihan umum dan di depan hukum. Dalam pemilihan umum (Pemilu) di suatu negara, tak ada perbedaan suara antara satu etnis dengan yang lainnya, atau antara pemeluk suatu agama dengan pemeluk agama yang lainnya. Begitu pun di depan hukum (before the law), ada persamaan (equality) yang tak bisa direduksi baik oleh kelas sosial maupun jabatan struktural.

Demokrasi yang secara generik bermakna pemerintahan oleh dan untuk rakyat bertujuan untuk membangun ketertiban sekaligus kesejahteraan. Negara-negara yang penduduknya memiliki keragaman etnik dan budaya (multikultural), bisa dibangun secara konstruktif dalam sistem demokrasi, karena demokrasi menyediakan mekanisme yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang memberikan penghargaan yang sama terhadap semua atribut kemanusiaan.

Penghargaan terhadap perbedaan harus benar-benar objektif dan otentik, bukan atas dasar kepentingan dan atau atas nama kekuasaan.

Otentisitas ini perlu ditekankan karena dalam praktiknya, tak sedikit penghargaan atas perbedaan hanya sekadar alat untuk meraih kepentingan atau untuk meraih kekuasaan, atau hanya alat kampanye bagi para penggila kekuasaan. Pada saat kekuasaan sudah berhasil diraih, penghargaan terhadap perbedaan pun segera sirna atau dicampakkan. Yang tampak kemudian hanya wajah kekuasaan yang menindas. Atas nama kepentingan mayoritas atau sebaliknya, kepentingan lain dicampakkan, padahal bisa jadi yang dicampakkan itulah yang lebih dibutuhkan masyarakat.

Jika ada kepentingan yang bisa berdiri di atas perbedaan-perbedaan (etnik, agama, dan lain-lain), salah satunya adalah pada saat ada kepentingan nasional yang benar-benar mendesak dan terpaksa harus dilakukan. Misalnya pada saat menghadapi musuh bersama seperti penjajahan yang dilakukan negara lain, bencana alam atau wabah penyakit yang mengancam, dan kepentingan untuk menjaga dan mengangkat nama baik negara. Jika untuk kepentingan-kepentingan semacam ini, perbedaan masih ditonjolkan maka yang terjadi adalah perpecahan dan kegagalan untuk meraih kepentingan bersama.

Para founding fathers kita telah memberikan contoh yang baik, kapan kepentingan bersama harus diutamakan, dan kapan kepentingan kelompok harus tetap dipertahankan. Sebelum kemerdekaan diraih, kepentingan bersama bisa diutamakan dan perbedaan-perbedaan agama dan etnisitas harus diabaikan. Tetapi, pada saat kemerdekaan sudah diraih, antara kepentingan bersama dan perbedaan-perbedaan agama dan etnisitas harus bisa dipegang bersama, diekspresikan dengan koeksistensi yang saling mendukung.

Kegagalan untuk membangun koeksistensi antara kepentingan nasional dan perbedaan-perbedaan kepentingan kelompok inilah yang kemudian membuat Soekarno, Presiden pertama RI, terjebak pada otoritarianisme. Atas nama kepentingan nasional, Soekarno memberangus partai-partai, dan mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante (parlemen). Langkah Soekarno inilah yang menurut Hatta sebagai bentuk pengangkangan demokrasi sehingga ia terpaksa harus bersikap dengan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.

Perbedaan antara Soekarno dan Hatta memberi pelajaran penting bahwa untuk membangun demokrasi multikultural—yang dalam sistem ketatanegaraan diimplementasikan dalam bentuk demokrasi liberal atau demokrasi parlementer—bukan perkara mudah. Idem ditto dengan Soekarno, Presiden Soeharto juga terjebak pada kesalahan yang sama pada saat ia memaksakan fusi (penggabungan) partai-partai dan menerapkan asas tunggal Pancasila bagi semua partai dan kelompok-kelompok kepentingan yang dibangun oleh masyarakat sipil.

Demokrasi Pancasila yang dibangun Soeharto tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin yang dibangun Soekarno. Mengatasnamakan demokrasi untuk mematikan kepentingan kelompok yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan agama, etnik, dan budaya. Dalam demokrasi multikultural, kepentingan kelompok bukan barang haram. Perbedaan kepentingan atas dasar etnik, agama, dan budaya harus tetap dihormati sebagai bagian dari kepentingan bersama. Kepentingan bersama hanyalah agregasi dari kepentingan-kepentingan kelompok. Kepentingan nasional hanyalah persatuan (bukan penyatuan) dari kepentingan-kepentingan kelompok. Inilah yang kemudian muncul dalam semboyan unity in diversity atau bhinneka tunggal ika. Inilah demokrasi multikultural yang sebenarnya. (*)

Teras Utama lainnya

Komentar