Date Sabtu, 2 August 2014 | 09:28 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Teras Utama

Wabah Korupsi Dana Bansos

emerson yuntho

Wakil Koordinator ICW

Wabah Korupsi Dana Bansos

Temuan tersebut merupakan hasil kajian KPK terhadap kebijakan pemerintah daerah pada Januari-Maret 2011. KPK membaginya dalam dua aspek utama, yaitu regulasi dan tata laksana. Dalam aspek tata laksana ditemukan sejumlah masalah dalam proses penganggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pada periode 2007–2010, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah mencapai Rp300,94 triliun, yang terdiri atas Rp48,46 triliun di tingkat daerah dan Rp252,48 triliun di tingkat pusat.


Peruntukan dana bansos juga sangat bervariasi. Mulai kepentingan pribadi dan atau keluarga, menyumbang tempat ibadah, membantu organisasi masyarakat atau keagamaan atau kepemudaan dan tokoh agama, hingga membiayai klub sepakbola di daerah. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I 2010 menemukan sejumlah penyimpangan penggunaan dana bansos di 19 provinsi yang nilainya luar biasa, yaitu mencapai Rp765 miliar. Jawa Tengah menempati posisi pertama dengan potensi penyimpangan dana bansos Rp173,7 miliar. Temuan besar lainnya adalah di Sumatera Utara sebesar Rp148,44 miliar, dan di Jawa Timur Rp89,31 miliar.


Hasil pemeriksaan BPK ternyata tidak berbeda dengan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap penanganan kasus korupsi di 9 daerah sepanjang 2009. Dari sejumlah kasus korupsi daerah yang terpantau, paling sering muncul adalah korupsi dana bansos. Nilai kerugian negara juga cukup fantastis, yaitu Rp215 miliar. Modus korupsi dana bansos biasanya beragam. Modus yang sering terjadi adalah pemberian bantuan tanpa pengajuan, pemberian bantuan melebihi alokasi, pemotongan bantuan, pemberian bantuan tanpa pertanggungjawaban penggunaan, serta proposal atau bantuan fiktif.


Temuan awal menyebutkan bahwa potensi penyimpangan terjadi karena tidak ada panduan umum yang rinci tentang penyaluran dana bansos. Selain itu, mekanisme penyaluran dana yang dibuat daerah sering dipengaruhi kepentingan elite politik atau partai politik tertentu. Karena itu, korupsi dana bansos biasanya meningkat menjelang penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Aktor atau pelaku utama korupsi dana bansos adalah kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta anggota dan pimpinan parlemen daerah. Juga terlibat pengurus yayasan, panitia pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan, partai politik maupun organisasi masyarakyat.


Dari sekian banyak aktor, kepala daerah yang mencalonkan kembali (incumbent) sering memanfaatkan peluang ini karena memiliki berbagai akses anggaran resmi daerah dan birokrasi sehingga bisa mudah menang. Meskipun tidak rinci, Mendagri pernah mengatur penggunaan dana bansos. Surat Edaran Mendagri Nomor: 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 mengatur penggunaan dana bansos. Dalam regulasi ini disebutkan bansos adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan atau barang yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat, juga diperuntukan bagi bantuan partai politik.


Sayangnya, aturan tersebut masih dinilai fleksibel dan mudah disimpangkan karena tidak jelasnya ketentuan mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bansos. Seperti halnya hama penyakit, korupsi dana bansos sesungguhnya dapat diberantas dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu penindakan dan pencegahan. Dari aspek penindakan, yakni dengan segera diproses hukum hingga ke pengadilan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku atau terapi kejut bagi calon pelaku yang mencoba mengorupsi dana bansos.


Saat ini sudah banyak kasus dana bansos yang diproses penegak hukum. KPK melansir sepanjang 2010 menerima 98 pengaduan masyarakat soal penyimpangan dana bansos. Sampai Maret 2011, sudah ada enam kasus yang telah ditangani KPK di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Kejaksaan dan kepolisian di sejumlah daerah juga telah melakukan proses penyidikan dugaan korupsi dana bansos. Beberapa di antaranya telah diproses dan divonis penjara oleh pengadilan.


Dari aspek pencegahan, setidaknya ada dua alternatif yang bisa dipilih untuk menghindari terjadinya korupsi dana bansos di masa mendatang. Pertama, penghapusan alokasi dana bansos dalam anggaran daerah dan nasional. Kedua, tetap mempertahankan alokasi dana bansos dengan syarat menindaklanjuti hasil kajian KPK tentang dana bansos, khususnya pada bidang regulasi dan tata laksana. Kemendagri dapat bekerja sama dengan KPK dalam membuat aturan khusus yang rinci dan ketat terkait dengan pengelolaan dana bansos.


Pada prinsipnya, penggunaan dana bansos dan semua dana dari uang rakyat harus dikelola secara tertib, sesuai hukum, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Juga perlu diperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Uang dari rakyat harus dikembalikan pada tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemanfaatan rakyat. Jadi bukan untuk kemakmuran para koruptor dan juga politisi. (*)

Teras Utama lainnya

Komentar