Date Jumat, 1 August 2014 | 02:36 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Tajuk Rencana

Memancing di Air Keruh Pembebasan Lahan

-

Sengkarut pembebasan lahan bak benang kusut tak terurai. Lebih satu dasawarsa sistem desentralisasi diterapkan, konflik agraria di Bumi Minangkabau belum juga reda. Bahkan kian menguat. Masyarakat berhadap-hadapan dengan pemerintah daerah, atau dengan pemodal besar yang dibeking pemerintah daerah.

Bila Orde Baru (otoriter) masalah konflik tanah tak muncul ke permukaan, di Orde Reformasi (demokrasi) menyeruak bak bola salju. Jika dulu tangan besi penguasa otoriter begitu kuat membungkam suara rakyat, kini suara rakyat begitu lantang terdengar.

Zaman telah berubah, tapi perilaku penyelenggara pemerintahan tak kunjung berubah. Berdalih demi pembangunan infrastruktur, hak-hak sosial ekonomi warga negara dikebiri. Namun begitu, konflik lahan tidak melulu kesalahan pemerintah daerah. Lantas, siapa yang salah?

Kita tidak dalam konteks mencari kambing hitam. Harus diakui, sejak otonomi daerah bergulir, betapa banyak pembangunan infrastruktur telantar di Ranah Minang ini akibat konflik pembebasan lahan. Hampir semua pembangunan infrastruktur, tidak luput dari masalah ini. Di Kota Padang misalnya, sejumlah proyek strategis terkatung-katung pengerjaannya.

Proyek itu adalah pembangunan PLTU Teluk Sirih, pelebaran jalan Alai-Bypass, Simpangharu-Indarung, jalan Purus-Bandara International Minangkabau dan pembangunan jalan dua lajur Bypass Duku-Teluk Bayur. Proyek-proyek tersebut telah berulang tahun tak berbilang. Terutama proyek PLTU Teluk Sirih, tensinya selalu naik turun mengikuti irama gendang pecepatan pembangunan. Setiap kali dipercepat pembangunannya, aksi protes warga Bungus Teluk Kabung menuntut hak ganti rugi kembali menggelora. Padahal, proyek pembangkit listrik berkapasitas 2X100 MW itu, adalah solusi krisis listrik yang terjadi Sumbar saat ini.

Begitu juga pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur, konon juga terhambat pembebasan lahan. Singkat kata, tidak ada pembangunan proyek strategis yang tidak tersandung masalah lahan. Sayangnya, persoalan itu seakan terjadi pembiaran tanpa ada terobosan pemerintah mengakhiri konflik agraria.

Perpres Nomor 71/2012 sebagai pedoman pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur, dinilai sebagian pengamat dan praktisi LSM belum menjawab masalah. Tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Berdalih demi kepentingan umum, tak jarang pemda di Sumbar mengabaikan hak-hak pemilik tanah.

Lagi-lagi, masyarakat dituntut berkorban yang terkadang dibungkus untuk kepentingan umum. Lalu, kapan pemerintah atau negara berkorban untuk rakyat? Kita mendukung pembangunan infrastruktur di Sumbar, tapi tentunya tanpa mengorbankan hak rakyat. Kalau tidak ada asap, tidak mungkin muncul ”api” kemarahan masyarakat memprotes sejumlah pembangunan infrastruktur di negeri tanah ulayat ini.

Istilah ganti rugi benar-benar telah merugikan masyarakat pemilik tanah. Selalu saja ada ”tangan-tangan tersembunyi” memancing di air keruh, mengejar rente di balik proyek-proyek pemerintah. Alhasil, rakyat kecil menjadi korban keserakahan itu. Namun begitu, harus diakui, tidak sedikit pula masyarakat berwatak jahat yang sengaja mencari untung besar dari pembebasan lahan. Hanya, mereka tidak berdiri sendiri. Tetap saja ada kaum “cerdik pandai” di belakang layar mengipas-ngipasi pemilik tanah yang lugu itu, mempersulit proses pembebasan lahan demi fulus atau politis. Keruhnya pembebasan lahan untuk pembangunan itu, lantaran banyak pihak ingin memancing di air keruh. (*)

Tajuk Rencana lainnya

Komentar