Date Kamis, 31 July 2014 | 02:12 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Opini

Legalitas THR PNS Daerah

Suharizal

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

Bolehkah Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya di daerah menerima tunjangan hari raya (THR)? Pertanyaan ini selalu menjadi perdebatan hangat setiap menjelang Idul Fitri. Bagi kepala daerah yang tidak setuju beralasan bahwa PNS bukanlah pegawai swasta dan THR tidak dikenal dalam perangkat hukum kepegawaian dan keuangan daerah, sehingga tidak bisa dianggarkan.

Penolakan sebagian daerah untuk membayar THR bagi PNS adalah bukti tidak cerdasnya kepala daerah yang bersangkutan memahami aturan hukum yang ada dan memahami kewenangan yang dimilikinya sebagai seorang kepala daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tegas mengatur bahwa Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Ini berarti, pengelolaan keuangan daerah menjadi kewenangan mutlak dari seoarang kepala daerah.

Istilah THR memang tidak disebutkan dalam banyak aturan kepegawaian atau keuangan daerah. Namun bukan berarti PNS dilarang untuk menerima penghasilan tambahan untuk merayakan Idul Fitri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bukanlah aturan yang menghambat pemberian THR, tetapi sesungguhnya aturan tersebut adalah legalitas pemberian THR bagi PNS. Pasal 39 Permendagri tersebut menegaskan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih jauh diatur bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. Pasal ini ditutup dengan satu ayat yang menegaskan bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bila dirinci lebih jauh, aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dapat ditafsiran dalam beberapa hal. Pertama, di setiap daerah yang akan memberikan penghasilan tambahan kepada PNS menjelang Hari Raya Idul Fitri harus memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang Kriteria Pemberian Penghasilan Tambahan PNS. Peraturan Kepala Daerah ini akan menguraikan kriteria-kriteria pemberian penghasilan tambahan tersebut. Bila kepala daerah “cerdas” menyikapi aturan ini, sesungguhnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah membuka celah kepada kepala daerah untuk menggunakan kewenangan dalam bertindak (fres emerson) yang dimilikinya dalam menentukan sendiri kriteria dalam penghasilan tambahan tersebut.

Kedua, jenis-jenis penghasilan tambahan dan istilahnya (nomenklatur) dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan aturan yang dibentuk oleh kepala daerah. Ini berarti pemberian tunjangan penghasilan tambahan menjelang Hari Raya Idul Fitri amat ditentukan oleh “ketulusan” dari seorang kepala daerah.

Terlalu sempit bila berpandangan bawah THR untuk PNS daerah sebagai beban anggaran bagi daerah. Sadar atau tidak, THR sesungguhnya adalah media untuk mendekatkan kepala daerah dengan aparatur di daerah. Ini tidak sekadar pencitraan semata, namun menjadi sebuah strategi silaturahmi yang patut ditunaikan. Dalam jangka panjang jelas akan memiliki kontribusi besar dalam peningkatan etos kerja aparatur di daerah.

Prinsip utama adalah bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sepanjang prinsip ini dijalankan oleh setiap kepala daerah, pemberian THR sebagai bentuk pemberian penghasilan tambahan bagi PNS memiliki legalitas yang jelas, bukanlah perbuatan melawan hukum atau bentuk korupsi keuangan negara.(*)

Opini lainnya

Komentar