Date Senin, 28 July 2014 | 11:13 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Opini

Konversi IAIN ke UIN

Amir Syarifuddin

Mantan Rektor IAIN IB

Akhir-akhir ini banyak muncul pembicaraan tentang konversi IAIN ke UIN, baik dalam diskusi ilmiah maupun dalam mas media. Ada yang mengemukakan pendapat setuju dan ada pula yang mengemukakan pendapat tidak setuju atau menolak. Sebegitu jauh saya tetap tenang-tenang saja. Bagi saya sendiri sebenarnya tidak ada manfaatnya memikirkan persoalan konversi ini, karena dalam usia saya yang sudah lanjut ini mungkin saya tidak akan mengalami apa yang dihasilkan oleh konversi itu.


Setelah saya lihat dari tulisan-tulisan yang saya baca di beberapa mas media itu, saya ketahui bahwa penulis adalah rata-rata orang-orang yang lahir setelah IAIN itu ada dan tidak ada orang-orang yang seusia dengan saya, yang lahir jauh sebelum dan menjelang pembentukan IAIN itu. Oleh karena itu saya merasa terpanggil untuk menulis tentang IAIN dan usaha untuk mengubahnya menjadi UIN.


IAIN itu adalah kelanjutan dari misi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta setelah berintegrasi dengan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang berkedudukan di Jakarta. Saya sendiri adalah mahasiswa ADIA angkatan kedua yang masuk tahun 1958.


Setelah IAIN menjalankan misinya selama beberapa dekade dan telah menghasilkan pemuka, tokoh dan pemimpin Islam yang berjasa dalam masyarakat, akhir-akhir ini timbul syahwat beberapa pimpinan IAIN untuk mengonversi IAIN menjadi UIN, dengan cara memasukkan beberapa bidang ilmu yang secara langsung tidak ada kaitannya dengan misi tafaqquh fi-ddin. Menteri agama yang waktu itu Saudara Prof Dr Said Aqil Husein al-Munawwar yang begitu santun dan sangat pemurah, tanpa kajian yang mendalam dan pertimbangan yang matang telah memberi zin konversi tersebut. Waktu ini muncullah 6 UIN di Indonesia dan IAIN-IAIN yang lain berusaha keras untuk mengonversi dirinya menjadi UIN.


Segala bentuk perbuatan yang dilakukan, termasuk konversi IAIN menjadi UIN mengandung sisi baik atau pisitif dan sekaligus juga mengandung sisi buruk atau negatif. Tidak ada perbuatan yang sepenuhnya bernilai baik atau sepenuhnya bernilai buruk.

Orang yang berusaha mengonversi IAIN ke UIN dan demikian pula kelompok pro lebih banyak memandang kepada sisi positifnya dan terkadang mengabaikan sisi negatifnya. Pihak yang kontra lebih banyak melihat sisi negatifnya dan kurang melihat kepada sisi positifnya. Oleh karena itu diperlukan pemikiran yang menyeluruh dan matang dalam membandingkan sisi negatif dari sisi positifnya.


Dari pemberitaan yang dibaca dan yang didengar tergambar beberapa sisi positif yang dikemukakan oleh pihak yang berusaha dan yang pro antara lain:


Pertama: menghilangkan anggapan ketidak setaraan perguruan tinggi agama dengan perguruan tinggi umum yang seolah-olah pergutuan tinggi umum itu adalah perguruan tinggi kelas satu sedangkan perguruan tinggi agama adalah perguruan tinggi kelas dua. Dengan terdapatnya prodi non keislaman di UIN berdampinangan dengan prodi atau fakultas ilmu keislaman diperkirakan anggapan miring selama ini akan hilang. Dengan alasan ini akan terbuka kemungkinan lapangan kerja yang luas bagi tamatan perguruan tinggi agama.


Kedua: menghilangkan dikotomi ilmu antara ilmu keislaman dan non keislaman. Dengan dibukanya programstudi non keislaman berdampingan dengan ilmu keislaman dianggap dikotomi ilmu dapat dihindarkan.


Ketiga: memperluas wawasan keilmuan perguruan tinggi agama sehingga orang yang tamat dari perguruan tinggi agama itu bukan hanya tahu urusan akhirat saja, tetapi juga mengerti soal keduniaan.


Keempat: membuka akses selebar-lebarnya bagi tamatan madrasah yang sudah berkembang pesat selama ini untuk memasuki perguruan tinggai yang membina berbagai bidang ilmu.


Kelima: yang disebut oleh Pembina UIN secara malu-malu tetapi sebenarnya adalah motivasi utama adalah meningkatkan kuantitas mahasiswa yang masuk karena banyaknya pilihan di sana.


Adapan alasan dan keberatan yang dikemukakan pihak yang tidak menginginkan konversi IAIN ke UIN di antaranya adalah:
Pertama: tidak tercapainya misi utama pendirian perguruan tinggi agama yang merupakan cita-cita luhur umat dan pemuka Islam, karena dijejalinya ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu lain yang secara langsung tidak berkaitan dengan misi utama perndirian perguuruan tinggi agama tersebut, yaitu tafaqquh fi-ddin.


Kedua kajian keislaman yang dilakukan dalam prodi atau fakultas-fakultas keislaman akan tergusur atau akan menjadi kerdil dengan dibukanya prodi-prodi non keislaman yang menjanjikan lapangan kerja yang lebih banyak. Kekawatiran ini terlihat pada UIN yang ada sekarang ini yang calon mahasiswanya lebih banyak memilih prodi non keislaman itu ketimbang memilih prodi keislaman.

Kekawatiran ini diperkuat pula waktu melihat secara empiris pada sekolah SLTA agama atau MAN yang pada mulanya semuanya memiliki jurusan agama, pada waktu ini hanya sebagian yang sangat kecil yang masih memiliki jurusan agama; selebihnya kenyataan isinya adalah SMA.


Ketiga IAIN selama ini diduga belum maksimal dalam membina ilmu keislaman yang menjadi tanggung jawab pokoknya, oleh karena itu adalah tidak tepat untuk ikut-ikutan pula membina dan mengembangkan ilmu non keislaman yang menjadi tanggung jawab pokok Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan tanggung jawab pokok perguruan tinggi di bawah binaan Kementerian agama. Dalam bahasa pasarnya: “kerja sendiri belum selesai, kok mau mengerjakan kerja orang lain”.


Keempat: walaupun sudah bernama UIN namun tetap berada di bawah naungan Kementerian Agama yang dengan sendirinya masih menggunakan anggaran sector agama yang rata-rata sangat terbatas setiap tahunnya. Walaupun UIN melaksanakan tugas pendidikan, namun tetap menggunakan sektor agama.

Apakah ini tidak merugikan atau memperkecil jatah anggaran sector agama di luar UIN atau kepentingan agama secara umum. Dalam contoh konkritnya anggaran kepentingan umat untuk membangun mesjid digunakan untuk membangun gedung labor kimia. Memang membangun labor kimia itu sangat penting, tetapi yang bertanggung jawab membangunnya sudah ada yaitu kementerian yang membidangi pendidikan.


Saya sendiri yang lahir dan dibesarkan sebelum adanya IAIN, banyak tahu tentang latar belakang pembentukan IAIN, ikut terlibat dalam persiapan pendirian IAIN dan berpengalaman lebih dari 50 tahun sebagai dosen IAIN di Padang dan IAIN dan UIN di Jakarta memilih sikap kontra dan tetap menginginkan keberadaan perguruan tinggi agama yang berbentuk IAIN. Saya mempunyai alasan yang kuat untuk mendukung sikap kontra itu. Di antaranya adalah alasan dan keberatan yang merupakan sisi-sisi negatf yang saya sampaikan di atas.


Saya merasa heran kenapa orang di Indonesia berlomba mengubah IAIN yang secara khusus mengembangkan kajian Islam menjadi UIN yang membaurkan kajian Islam dengan kajian lainnya, sedangkan di Malaysia, karena tidak puas dengan berbaurnya kajian Islam dengan kajian lainnya dalam satu universitas, membuat sendiri perguruan tinggi yang mengkhususkan diri untuk pengembangsn kajian Islam seperti IAIN.

Perguruan tinggi Islam yang sama dengan IAIN itu mula-mula namanya Koleij Universiti Islam Malaysia yang kemudian berganti nama dengan Universiti Sains Islam Malaysia. Saya tahu betul hal ini karena pada awal masa berdirinya kebetulan saya ditunjuk menjadi konsultan kurikulum Fak.Syari’ah univeriti tersebut tahun 2000 yang lalu.


Di samping kewatiran saya akan sisi-sisi lemah pada usaha konversi itu, saya tidak sepenuhnya setuju dengan sisi-sisi positif yang dikemukakan pihak yang pro.


Alasan menghilangkan anggapan tidak setaranya IAIN dengan perguruan tinggi di bawah Dikbud adalah tidak tepat. Setelah diresmikannya pendirian IAIN oleh Presiden Sukarno pada tahun 1960, secara formal tidak ada lagi perbedaan tingkat di antara perguruan tinggi agama dengan perguruan tinggi umum. Kelebihan hanya terletak pada cara pengelolaan perguruan tinggi tersebut, bukan pada namanya.


Alasan menghilangkan dikotomi ilma rasanya tidak perlu dan tidak mungkin dihilangkan walaupun dengan memasukkan keilmuan non Islam ke dalam UIN. Biarkanlah adanya dikotomi, karena yang demikian adalah bersifat alamiah.


Alasan memperluas wawasan keilmuan rasanya juga tidak tepat. Luasnya wawasan tergantung pada kemampuan peribadi, bukan karena IAIN sudah diperluas menjadi UIN.


Alasan membuka akses bagi perguruan agama untuk memasuki perguruan tinggi, rasanya tidak perlu, karena tanpa UIN-pun tamatan madrasah sudah memiliki akses yang sangat luas untuk memasuki perguruan tinggi, walau banyak yang tidak dapat memasukinya karena tidak memenuhi persyaratan akademis dan kemampuan. Alasan meningkatkan kuantitas mahasiswa, meskipun UIN mampu mencapainya, tetapa untuk apa jumlah yang banyak namun menyimpang dari misi utama pendirian IAIN?


Dengan memberikan penilaian terhadap sisi-sisi positif usaha konversi yang disebutkan di atas saya mempunyai dugaan kuat bahwa konversi IAIN ke UIN lebih banyak mengandung sisi-sisi negatif ketimbang sisi-sisi positif. Oleh karena itu saya bersikap tidak perlu ada usaha konversi IAIN ke UIN. Yang diperlukan adalah peningkatan mutu IAIN yang ada hingga ilmu keislaman yang dibina dan dikembangkan IAIN dirasakan betul manfaatnya oleh umat untuk menghadapi kehidupan modern ini.


Sehubungan dengan itu saya menghimbau pihak Kementerian Agama cq Dirjen Pendidikan Islam untuk konsekuen dengan Peraturan Dirjen yang menghentikan buat sementara konversi IAIN ke UIN. Dalam masa penangguhan itu jadikan UIN yang sudah terlanjur ada itu sebagai projek percontohan dan penelitian.

Bila UIN sudah menghasilkan tamatan nantinya, teliti dengan cermat dan menyeluruh apakah konversi IAIN ke UIN itu diyakini ada mamfaatnya atau tidak. Bila dari penelitian itu ternyata banyak manfaatnya bagi pengembangan ilmu, silakan lanjutkan konversi itu dan saya akan mengikuti dan mendukungnya. Tetapi bila ternyata konversi IAIN ke UIN itu justru merugikan bagi pengembangan ilmu keislaman yang menjadi misi pokok bagi pendirian IAIN, hentikanlah usaha konversi itu dan UIN yang sudah terlanjur ada itu kalau perlu kembalikan ke dalam bentuknya semula.


Mungkin ada yang menuduh saya yang mengambil sikap kontra konversi IAIN ke UIN itu ketinggalan jaman, kuno dan tidak setuju kemajuan. Boleh-boleh saja. Tapi perlu saya katakan bahwa saya berfikiran lebih maju dari yang memilih sikap pro. Saya tidak mau berfikir dan bersikap tanggung-tanggung.

Menurut pendapat saya dari pada hanya mengonversi IAIN menjadi UIN yang masih berada dalam naungan Menteri Agama yang berkantong kempes itu lebih baik seluruh perguruan tinggi agama itu beralih kepada naungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, baik dalam bentuk lembaga pendidikan yang mandiri sebagaimana bentuk IAIN sekarang ini, atau dalam bentuk fakultas yang secara khusus mengembangkan kajian agama Islam dalam lingkungan sebuah universitas.


Alasan saya adalah dengan keberadaan IAIN di bawah lingkungan Kementerian Dikbud IAIN akan ikut menggunakan anggaran sector pendidikan yang jumlahnya mencapai 20% APBN sebagaimana ditetapkan dalam UUD. Selama ini kita merasakan tidak dapat mengembangkan kajian Islam secara maksimal karena kekurangan dana itu. Meminta tambahan dari itu tidak mungkin karena anggaran sector agama itu bukan hanya untuk pendidikan. Keberadaan IAIN di bawah Kementerian Dikbud rasanya lebih tepat karena IAIN menjalankan misi dan bergerak dalam ranah pendidikan. (*)

Opini lainnya

Komentar