Date Jumat, 1 August 2014 | 08:42 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Tajuk Rencana

Pak SBY, Perintahkan Depag Transparan

(*)

(*)

KRITIK bahwa Departemen Agama (Kementerian Agama) itu adalah agama berwatak departemen, bukan departemen berwatak agama, ternyata makin ada benarnya. Lembaga yang mengurusi kaum beriman ini tidak lepas dari stigma gampang serong menyangkut uang negara. Ketika mahasiswa antikorupsi bergerak pada awal 1970-an, salah satu sasarannya adalah Departemen Agama.


Kini, empat dasawarsa kemudian, Departemen Agama jadi catatan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Depag tidak pernah tuntas dalam menjelaskan uang haji yang bertimbun-timbun dalam kantongnya. Menurut hitungan KPK, jumlahnya sampai Rp 38 triliun. Dengan bunga (istilah resmi Depag adalah ”manfaat”) sekitar Rp 1,7 triliun hingga Rp 1,9 triliun, tentu jumlah itu tidak hanya gendut, tetapi membukit.


Cara berkelit yang tidak masuk akal –bahwa Depag adalah departemen, bukan bank yang harus melaporkan bunga—tentu saja alasan yang menghina kecerdasan masyarakat. Depag bisa saja menyebut uang itu untuk membiayai paspor atau apa pun. Tetapi, laporan yang well audited mana? Apalagi APBN juga sudah dikeluarkan untuk membantu penyelenggaraan haji. Kalau ada uang sebesar itu ”parkir” bertahun-tahun, tanpa pelaporan transparan, tentu sangat rawan.


Sorry, untuk pejabat negara harus dikedepankan kecurigaan. Ini demi mereka sendiri agar tidak melanjutkan karir di bui atau pensiun di penjara (atau masuk neraka, kata agama). Tidak bisa tidak, harus ada audit yang keras dan tegas, serta penataan sistem yang gampang terawasi, agar problem puluhan tahun ini tidak menjadi problem lintas abad. Sudah waktunya siapa pun orang di Depag berhenti ”menyalahgunakan” sikap ikhlas para calon dan jamaah haji.


Mereka masuk daftar tunggu saja sudah senang. Mereka dibilangi bahwa setoran awalnya tidak ada bunga (tetapi ”manfaat” yang ditampung Depag) juga tidak rewel. Mereka tidak protes ketika pelayanan haji tidak kunjung cemerlang. Mereka sangat khawatir setiap protes akan mengurangi kemuliaan niat mereka beribadah.


Jamaah haji memang selalu harus menyiapkan hati, menghindari rafats (ungkapan kotor), berbantah-bantahan, dan fasik (melampaui batas). Alangkah teganya menyalahgunakan kebersihan hati mereka dengan sikap menghindari tanggung jawab.


Untuk itu, harus ada lembaga independen yang mengawasi. KPK dan presiden sebenarnya cukup memadai. Harus disiapkan tim yang kuat yang jadi penyambung mata jamaah bahwa setiap rupiah yang keluar masuk rekening haji bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ditunda lagi, tahun depan, tahun depannya lagi, lima tahun lagi, lima belas tahun lagi, akan muncul soal yang sama (Ingat, terperosok ke lubang yang sama dua kali saja sudah dianggap sebodoh keledai).


Setelah 12 tahun rezim otoritarian tumbang di negeri ini, sifat ”otoritarian” Depag seharusnya sudah lama menjadi sejarah. Karena itu, sikap tidak kooperatif terhadap upaya transparansi itu jelas harus disapu. Sebenarnya, penyapu agungnya ya presiden, yang jadi komandan menteri.

Tinggal perintah melakukan reformasi, terus dilaporkan hasilnya, kalau tidak beres diperintahkan diperbaiki lagi, persoalan bisa lebih cepat ditertibkan. Apa gunanya kita memberikan kekuasaan presidensial kalau tidak digunakan untuk kebajikan semacam ini? Ayo, dong. Please. Masak semua perbaikan urusan KPK? (*)

Tajuk Rencana lainnya

Komentar