Date Rabu, 30 July 2014 | 01:48 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Opini

Risiko Bencana dalam Kurikulum Sekolah

Syafrimet Azis

Direktur Eksekutif Jemari Sakato Sumatera Barat

Menyikapi kondisi Sumatera Barat yang berada dalam kawasan berisiko tinggi terkena bencana alam dan juga potensial bagi bencana non alam, upaya pengurangan risiko bencana (PRB) sepertinya menjadi pilihan strategis yang harus dipikirkan oleh semua komponen di provinsi ini. Sekolah sebagai salah satu gugus terpenting dalam dinamika kehidupan bernegara dan bermasyarakat termasuk bagian yang harus ikut berpartisipasi dalam upaya tersebut.


Sebagaimana kita ketahui bahwa hal-hal yang berkaitan dengan bencana dan aspek turunan lainnya secara hukum telah ditetapkan menjadi tanggung jawab semua pihak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana secara tegas menyatakan bahwa tanggung jawab pengelolaan bencana berada di pundak pemerintah dan pemerintah daerah (Bab 3 pasal 5). Upaya pengurangan risiko bencana juga menjadi amanah bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk diintegrasikan dalam program-program pembangunan.


Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional mulai mengambil peran aktif dalam merespons perkembangan ini. Melalui Surat Edaran Kemendiknas no 70a/MPN/SE/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di sekolah menunjukkan bahwa bidang pendidikan memiliki peluang besar untuk menjadikan sekolah sebagai wadah potensial untuk upaya pengurangan risiko bencana.


Banyak dasar pemikiran kenapa sekolah penting untuk di kelola sebagai sarana untuk memberikan penyadaran terhadap PRB bagi masyarakat. Peristiwa Gempa Sumbar 30 September 2009 menjawab pertanyaan di atas. Lebih kurang 2.846 sekolah di 19 kabupaten dan kota di Sumatera barat rusak oleh peristiwa tersebut. Provinsi ini masih patut bersyukur bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi pada saat Proses Belajar Mengajar berlangsung. Bisa dibayangkan berapa jumlah korban sia-sia yang bisa ditimbulkan jika peristiwa tersebut berlangsung saat anak-anak sekolah sedang asyik belajar di kelas.

Apalagi jika dikaitkan dengan konstruksi sekolah yang secara umum belum memiliki standar bangunan yang aman gempa. Dalam kondisi normal pun, sekolah sering menjadi perhatian banyak pihak karena proses pembangunan fisiknya yang seringkali dilakukan tidak sempurna. Peristiwa Gempa 30 September juga menyadarkan banyak pihak betapa bangunan publik termasuk sekolah sangat rentan terhadap ancaman gempa.


Gambaran di atas mengingatkan kita bahwa anak sekolah adalah kelompok besar yang sangat rentan terhadap risiko bencana. Siswa menghabiskan sebagian waktu nya di sekolah. Dalam kondisi “serangan bencana” seperti gempa sebagian besar sekolah belum memiliki prosedur yang standar untuk menghadapinya. Jumlah guru yang terbatas menjadi drama yang menegangkan ketika harus mengelola ratusan murid yang dalam kondisi panik.

Keterbatasan sarana evakuasi, anak yang menangis serta guru juga memiliki beban pikiran tentang keluarganya saat itu, membuat suasana di sekolah akan semakin tidak terkontrol. Hal ini mungkin akan sedikit teratasi jika sekolah telah mendapatkan materi-materi yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana baik melalui mata pelajaran maupun dalam kegiatan ekstra lainnya.


Alasan lain kenapa bidang pendidikan penting melakukan pengintegrasian PRB ke dalam kurikulum juga berkaitan dengan jumlah. Sekolah dinilai sebagai sarana yang paling efektif untuk mensosialisasikan PRB di tengah-tengah masyarakat. Para ahli meyakini bahwa siswa lebih mudah menyerap ilmu pengetahuan (termasuk informasi baru) dibandingkan dengan orang dewasa yang memiliki agenda dan kegiatan rutin sendiri.

Melalui materi-materi yang terprogram dengan baik, maka informasi tentang Pengurangan Resiko Bencana akan mudah ditanamkan ke dalam pikiran siswa melalui proses belajar mengajar. Jika setiap rumah di Sumbar memiliki minimal 1 orang yang sedang menjalani pendidikan di sekolah, maka sosialisasi tentang PRB akan menjadi efektif jika setiap anak diwajibkan untuk menyampaikan kembali materi PRB tersebut kepada anggota keluarganya. Jadi disamping rentan di sekolah, ternyata anak sekolah juga potensial sebagai duta PRB di rumahnya.
PRB di Sekolah Sebagai Issue Nasional dan International


Dunia melalui Hyogo Framework for Action (HFA) telah menetapkan lima prioritas kegiatan untuk Pengurangan Risiko Bencana. “Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan” adalah salah satu prioritas yang kental sekali menunjukan pentingnya pengarusutamaan PRB disekolah.


Beberapa indikator kunci “dalam prioritas aksi hyogo terkait pendidikan PRB di sekolah yaitu (1) Menggalakkan dimasukkannya pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana dalam bagian yang relevan dalam kurikulum sekolah di semua tingkatan dan menggunakan jalur formal dan informal lainnya untuk menjangkau anak-anak muda dan anak-anak dengan informasi, (2) menggalakkan inisiatif pelatihan berbasis masyarakat sekolah, (3) identifikasi risiko bencana disekolah, (4) program dan aktifitas sekolah yang bertujuan meminimalisir efek bahaya di lingkungan sekolah, (5) keterbukaan akses untuk mendapatkan pengtahuan dan keterampilan terkait pengelolaan kebencanaan, (6) terdapat program kesiapsiagaan, program pelatihan dan pembelajaran PRB dengan stakeholder tertentu, (7) Mengembangkan program pelatihan dan pembelajaran tentang pengurangan risiko bencana dengan sasaran sektor-sektor tertentu (para perancang pembangunan, manajer keadaan darurat, pejabat pemerintah lokal) (8) Memperkuat kapasitas teknis dan ilmiah dalam mengkaji kerentanan terhadap bahaya, (9) mengembangkan sistem dan pelayanan informasi tingkat sekolah terkait PRB, serta (10) menggalakkan dialog dan kerja sama antar sekolah di bidang PRB.


Surat Edaran Mendiknas yang disebutkan di alinea awal menunjukkan komitmen Kementrian Pendidikan Nasional untuk menindaklanjuti komitmen International yang dituangkan dalam HFA. Artinya, mau tidak mau bahwa pengintegrasian PRB ke dalam Kurikulum harus dilakukan. Banyak pihak yang harus bertanggungjawab untuk mewujudkan hal ini. Selain pemerintah dan sekolah, masyarakat pendidikan harus dilibatkan secara lebih luas. Pasca G30 September 2009, sekolah-sekolah di kabupaten Kota di Sumbar telah mulai disentuh oleh beberapa Lembaga yang memiliki kepedulian tentang hal ini. Namun demikian keterbatasan sumber daya dan dana, sangat sedikit sekali sekolah yang beruntung telah mendapatkan materi-materi PRB. Perlu upaya sistematis agar upaya ini dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah memasukkan PRB dalam kurikulum sekolah.


Bulan Oktober dan November 2011 ini, Jemari Sakato Sumatera Barat bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumbar (LPMP Sumbar) mengadakan pelatihan Manajemen Bencana di sekolah untuk para guru dan kepala sekolah. Ini patut di syukuri karena LPMP sebagai salah satu instansi pemerintah bidang pendidikan yang memiliki otoritas cukup besar serta jangkauan program yang luas di Sumatera Barat mulai menginisiasi kegiatan ini. Kekuatan LPMP sebagai lembaga yang berkompeten menjamin mutu pendidikan dapat dijadikan sebagai titik masuk pengintegrasian PRB ke dalam kurikulum. Disamping itu, kesediaan LPMP menggandeng lembaga luar (baca: LSM) yang telah berkecimpung di bidang PRB patut diberikan apresiasi. Pengalaman implementasi lembaga tersebut dilapangan bisa menjadi masukan untuk penyusunan dan pengintegrasian PRB ke dalam kurikulum.


Dari pelaksanaan pelatihan 31 Oktober-2 November 2011 yang diikuti oleh 60 orang kepala sekolah dan guru se Sumbar tersebut, terungkap banyak hal berkaitan dengan peluang dan tantangan dalam pengintegrasian PRB ke kurikulum sekolah. Secara umum para guru peserta pelatihan tidak merekomendasikan untuk membuat mata pelajaran baru tentang PRB. Hal ini mengingat begitu padatnya beban murid dengan kurikulum yang ada sekarang. Jika di tambah lagi dengan mata pelajaran baru, diperkirakan akan menimbulkan persoalan baru. Disamping harus menyusun kurikulum yang sama sekali baru, juga diperlukan tenaga pengajar yang spesifik. Dan hal ini memerlukan waktu dan kebutuhan dana baru.


Peluang terbesar adalah mengintegrasikan PRB ke dalam mata pelajaran dan program pengembangan diri. Hal ini dinilai lebih realistis, di samping tidak membebani dari sisi anggaran dan waktu, proses dianggap tidak memberatkan siswa karena hanya menambahkan bahan/materi pembelajaran. Di sini dituntut kemauan dan upaya guru untuk mendapatkan bahan tentang PRB dan menyesuaikan dengan tingkatan pendidikan serta kelas yang dihadapi.


Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan diantaranya adalah (1) identifikasi materi pembelajaran pendidikan PRB, (2) Analisis kompetensi dasar yang dapat diintegrasikan materi pembelajaran pendidikan PRB, (3) Penyusunan Silabus yang mengintegrasikan materi pembelajaran pendidikan PRB, (4) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang Mengintegrasikan Materi Pembelajaran Pendidikan PRB dan (5) Penyusunan bahan ajar yang mengintegrasikan materi pembelajaran PRB.


Bukan pekerjaan mudah memang! Namun ini adalah tantangan, dan kita sudah dididik oleh alam untuk harus siaga. Kita tentunya tidak ingin bencana terjadi, namun kesiapsiagaan adalah amanah. Islam juga memerintahkan kita untuk siaga. Kisah banjir Nabi Nuh layak menjadi inspirasi. Mimpi Nabi Yusuf harus dijadikan pembelajaran bahwa bersiap dari awal menyelamatkan dimasa depan. Dinas pendidikan harus memberikan porsi khusus untuk menjawab hal ini. Dukungan banyak pihak diperlukan. Dan kita perlu ingat, jika sekolah tidak disiapkan, maka bencana yang mengintai akan mengambil banyak aset muda harapan bangsa. Untuk itu mari kita mulai dari hal yang mudah, mulai dari sekolah kita sendiri dan mulai dari sekarang. (*)

Opini lainnya

Komentar