Date Jumat, 25 July 2014 | 05:59 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Opini

Wamen Pengangguran Tersembunyi

Ahmad Erani Yustika

Direktur Eksekutif Indef

IBARAT sebuah drama, akhir cerita perombakan kabinet (reshuffle) mudah diduga: antiklimaks. Jika banyak kalangan yang kecewa atas hasil perombakan kabinet, semestinya mereka perlu belajar dari sejarah reshuffle yang pernah dilakukan SBY pada KIB I lalu (2004–2009). Saat itu juga terjadi resuffle kabinet dengan komposisi yang juga mengecewakan.


Kali ini antiklimaks tersebut bersumber dari dua soal pokok. Pertama, di luar dugaan, SBY justru mengisi sangat banyak pos wakil menteri (Wamen), sebuah langkah yang justru bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi. Presiden menambah pos 13 Wamen sehingga total ada 19 kementerian yang memiliki Wamen yang menjadikan kabinet itu sangat tambun dan diperkirakan sulit bergerak lincah.

Kedua, menteri-menteri (ekonomi) yang diganti atau dirotasi sama sekali tidak meyakinkan, sehingga target perbaikan kinerja rasanya seperti bertepuk sebelah tangan.


Disguise Unemployment

Sebagian figur yang ditunjuk presiden untuk mengisi pos Wamen merupakan individu yang memiliki reputasi bagus di bidang masing-masing. Bayu Krisna Murti, Eko Prasodjo, dan Widjajono Par towidagdo merupakan Wamen yang memiliki rekam jejak cukup bagus, sehingga berpotensi membantu perbaikan kinerja para menteri di kementerian masing-masing.


Tapi, menyimak pengalaman beberapa kementerian yang sebelumnya memiliki Wamen seperti Bappenas, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan, ternyata tidak ada korelasi perbaikan kinerja dengan adanya pos Wamen. Kementerian-kementerian tersebut tidak menunjukkan perbaikan kinerja. Bahkan, pencapaian Kementerian Perhubungan malah memburuk.


Pola yang sama terjadi di Kementerian Keuangan. Penyerapan anggaran tidak membaik, meski ada Wamen di situ. Ada beberapa kemungkinan penyebab penambahan posisi Wamen itu tidak lantas memperbaiki kinerja kementerian.


Pertama, tidak ada pekerjaan spesifik yang bisa dibantu Wamen karena sebetulnya sebagian besar sudah bisa ditangani struktur birokrasi seperti Sekjen, Dirjen, dan deputi. Dengan kata lain, para Wamen itu se betulnya menjadi ”pengangguran tersembunyi” (disguise unemployment) seperti kasus yang terjadi di sektor pertanian sekarang.


Kedua, muncul perbedaan visi, kebijakan, serta sikap antara menteri dan Wamen dalam melihat suatu persoalan sehingga malah menambah rumit proses pengambilan keputusan. Perbedaan sikap itu bisa bersumber dari kerangka pemikiran maupun kepentingan politik, terutama jika menterinya berasal dari partai politik.


Ketiga, tidak ada lini otoritas yang kuat sehingga selalu tidak mudah bagi Wamen untuk memberikan instruksi kepada pejabat di bawahnya. Misalnya, pada level Dirjen.


Masih banyak kemungkinan lain yang menjadi penyebab tidak efektifnya peran Wamen dalam memperbaiki kinerja kabinet. Di luar itu semua, gemuknya postur kabinet sekarang menodai spirit reformasi birokrasi yang sedang dijalankan pemerintah. Meski bukan satu-satunya jalan untuk menjalankan reformasi birokrasi, perampingan birokrasi merupakan elemen penting dalam menyukseskan reformasi birokrasi.


Dalam lima tahun terakhir, telah terjadi peningkatan lebih dari sejuta PNS (pegawai negeri sipil), sehingga mulai tahun ini pemerintah hendak melakukan moratorium penerimaan PNS.

Di beberapa daerah, 80–90 persen alokasi APBD bahkan habis untuk gaji dan belanja pegawai, sehingga tidak tersisa lagi bagi dana pembangunan. Karena itu, penambahan pos Wamen tersebut justru tak selaras dengan rencana reformasi birokrasi yang dirancang pemerintah. Ini tentu menjadi ironi dan seperti menampar muka sendiri.


Antiklimaks
Tidak ada perubahan yang berarti dalam posisi menteri karena pergantian hanya dilakukan sangat terbatas. Kementerian ekonomi strategis yang berubah adalah perdagangan, ESDM, dan BUMN. Sementara itu, yang tidak mengalami pergantian adalah perindustrian, pertanian, dan keuangan.


Jika melihat kinerja yang ada, seharusnya menteri pertanian diganti. Kementerian Pertanian mencatat pertumbuhan yang buruk pada 2010, hanya 2,9 persen (padahal pertumbuhan ekonomi nasional 6,1 persen). Hal yang sama terjadi di sektor industri yang hanya tumbuh 4,5 persen, ditambah kontribusinya terhadap PDB yang melorot menjadi 24 persen (padahal pada 2005 masih 28 persen). Tapi, sebagian masalah di sektor perindustrian bersumber dari pihak lain.


Kementerian Keuangan sebetulnya juga tidak memiliki prestasi yang mengesankan. Misalnya, penyerapan anggaran tetap buruk. Namun, kekurangan itu masih bisa ditoleransi karena masa kerja dia yang kurang dari dua tahun.


Catatan penting lain tentu saja mengarah kepada tiga figur menteri ekonomi yang baru: Gita Wirjawan, Dahlan Iskan, dan Jero Wacik. Jejak rekam Gita tidak berbeda dari Mari Pangestu, sehingga sulit diharapkan akan terjadi perubahan kebijakan yang mendasar. Misalnya, soal liberalisasi per dagangan. Semoga Bayu Krisna Murti bisa menutup celah itu.


Dahlan Iskan merupakan figur yang paling bisa menerbitkan optimisme karena curriculum vitae-nya yang berhasil membangun kerajaan bisnis media dan menangani PLN. Tinggal satu hal yang perlu dibuktikan Dahlan: menolak kebijakan privatisasi.


Persoalan terbesar adalah posisi Jero Wacik. Seharusnya dia tidak di kabinet lagi karena kegagalannya mengelola Kementerian Pariwisata dan Budaya.


Kementerian ESDM jauh lebih rumit sehingga menuntut kemampuan menteri yang lebih kompeten, kredibel, serta berani. Sungguh sayang, tiga-tiganya itu tidak dimiliki Jero Wacik.
Inilah antiklimaks drama perombakan kabinet kali ini. (*)

Opini lainnya

Komentar