Date Kamis, 31 July 2014 | 20:30 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Ekonomi Bisnis

Anggota Gabpeknas Bukittinggi Resah

Sabtu, 02-07-2011 | 11:38 WIB | 341 klik

Bukittinggi, Padek—Persaingan bidang jasa konstruksi di Kota Bukittinggi mulai tidak sehat. Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gabpeknas) diisukan tidak diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). Informasi itu disebarkan diduga mengganjal perusahaan yang tergabung dalam jasa konstruksi ini tidak mendapatkan pekerjaan.


Informasi itu diedarkan berpijak pada SK PU 154 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang Memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang memenuhi Kriteria untuk menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional, tertanggal 14 Juni 2011 ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto.


”Akibat informasi yang tidak bertanggung jawab disebarkan oknum-oknum dari asosiasi lain telah menyebabkan 49 perusahaan yang tergabung dalam Gabpeknas Bukittinggi menjadi resah,” kata Ketua Gebpeknas Bukittinggi, Deddy Moeis didampingi Sekretaris, Mhd Addin, kepada wartawan, kemarin.


Untuk membuktikan informasi tersebut, keduanya mempelajari poin demi poin SK PU. “Ternyata tidak satu poin pun dalam SK PU 154 tersebut menyatakan, Gabpeknas terancam dikeluarkan atau tidak diakui LPJKN,” ujar Deddy Moeis.


Dalam SK PU 154, diakui Deddy, tercatat 12 asosiasi/gabungan, 9 asosiasi profesi, 26 universitas, 34 pakar dan 9 instansi pemerintah yang masuk dalam Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang Memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang memenuhi Kriteria untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional.


”SK PU 154 tersebut baru bersifat sementara, karena akan dilanjutkan dengan seleksi berikutnya sehingga dipastikan ada sejumlah asosiasi/gabungan yang akan tergusur. Kabar terbaru yang kami dapat, empat asosiasi perusahaan juga telah rontok sehingga saat ini hanya bertahan 8 asosiasi perusahaan,” jelas Deddy saat jumpa pers tak mau menyebutkan siapa oknum tersebut termasuk asosiasinya.


Secara terpisah, Ketua LPJK Sumbar, Lukman Gindo menyebutkan tidak ada aturan yang mengatakan Gabpeknas atau apa pun nama asosiasinya tidak dibolehkan beraktivitas. Gabpeknas dan asosiasi lain tetap boleh mengembangkan usahanya atau menjalankan tender.


Menurutnya, SK PU 154 itu mengarah pada posisi jabatan di LPJKN atau LPJKD. Artinya, asosiasi harus mendaftar ke PU untuk bisa dipilih menduduki jabatan di LPJK.


“Gabpeknas sendiri tidak mendaftar, berarti orang-orangnya tidak bisa menduduki jabatan baik di LPJKN maupun di LPJKD,” terangnya. Gindo menuturkan di Indonesia ada sekitar 60 buah Asosiasi, namun yang mendaftar ke PU hanya 12 Asosiasi Perusahaan dan sembilan asosiasi profesi. (edi/mg8)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA