Date Rabu, 30 July 2014 | 01:49 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Wako Padang Lantik Tujuh Kepala SKPD

Tak Sanggup Silakan Mundu

Selasa, 14-06-2011 | 12:40 WIB | 449 klik
Tak Sanggup Silakan Mundu

Ambil Sumpah: Wali Kota Padang Fauzi Bahar memimpin prosesi pembacaan sumpah tuj

Padang, Padek—Gerbong mutasi di jajaran eselon II di lingkungan Pemko Padang kembali bergulir. Tujuh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dimutasi. Wali Kota Padang Fauzi Bahar berharap mutasi, rotasi dan promosi ini berdampak pada peningkatan kinerja SKPD.


Ketujuh pimpinan SKPD itu; Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Hariadi Dahlan dimutasi ke Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menggantikan Heryanto Rustam. Sementara Heryanto Rustam dimutasi menjadi Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Badan KB dan PP). Edwar Imunisman sebelumnya Kepala Badan KB dan PP menjadi Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan (BMPPK).


Selanjutnya Wedistar, dari staf ahli bidang pemerintahan menjadi kepala DKP. Jabatan Wesistar digantikan Hasrul Piliang. Sedangkan Syahrul, dari sekretaris Bappeda dipromosi menjadi kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) menggantikan Corry Saidan. Cory jadi Kepala Dinas Pertenakan Kehutanan dan Perkebunan (Disnakhutbun).


”Saya minta bekerjalah dengan rasa tanggung jawab dan bentuklah tim kerja yang solid. Sehingga, kinerja yang dihasilkan semakin meningkat. Laksanakan amanah sebaik-baiknya,” ujar Fauzi Bahar. Dalam waktu dekat, akan dimutasi kepala Dinas Pasar, Kesehatan dan Dinas Pemuda dan Olahraga.


Ketiga dinas itu menyusul karena sedang melakukan pembenahan internal di SKPD masing-masing. Fauzi juga menantang pimpinan SKPD yang tak sanggup menunaikan jabatan barunya agar mengundurkan diri sebelum gerbong mutasi kedua dilakukan. ”Kalau masih ada kepala dinas yang mengundurkan diri dengan posisinya saat ini silakan saja. Lebih cepat lebih baik mengajukan keberatan pada saya,” katanya.


Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Jumadi, menuturkan dalam menempatkan pegawai hendaknya berdasarkan kemampuan dan disiplin ilmu. ”Kami melihat masih ada dalam penempatan personel tidak tepat, sehingga berdampak terhadap kinerja SKPD,” ungkap Jumadi sembari mengingatkan Pemko harus belajar dari pengalaman sebelumnya.


Pengamat hukum tata negara dari Unand, Yuslim mengingatkan agar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) memberikan rekomendasi secara tepat. Sehingga, calon tersebut benar-benar layak, dan memiliki kompetensi di bidangnya. ”Pimpinan daerah juga harus selektif dan jeli melihat kemampuan dari jajaran di bawahnya,” sebutnya. (ayu)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA