Date Selasa, 29 July 2014 | 21:46 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Politik

MahEm dan DeJe Bertarung 11 Desember

Pilkada 2 Putaran, 2 Calon Gugat ke MK

Selasa, 05-11-2013 | 10:53 WIB | 5898 klik
Pilkada 2 Putaran, 2 Calon Gugat ke MK

Pilkada 2 Putaran

Padang, Padek—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang menetapkan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diadakan 30 Oktober lalu, tadi malam (4/11). Tak satu pasangan pun memperoleh suara 30 persen atau lebih, sehingga Pilkada Padang harus dua putaran.

Pasangan yang akan bertarung pada putaran dua ini adalah Mahyeldi-Emzalmi (MahEm) dan Desri Ayunda-James Hellyward (DeJe).

Pada sidang pleno di Hotel Grand Inna yang dimulai pukul 14.30 itu ditetapkan total suara sah 313.146 suara, atau 57 persen. Daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU sebelumnya, sebanyak 560.723 pemilih/suara (perolehan suara 10 pasangan calon, lihat grafis). KPU menyatakan partisipasi pemilih meningkat dua persen dari Pilkada Padang tahun 2008, yang hanya 55 persen.

Dari total suara sah tadi, pasangan MahEm yang diusung PKS/PPP memperoleh 92.214 suara atau 29,45 persen. Sementara itu pasangan independen DeJe memperoleh 59.845 suara atau 19,11 persen. KPU menjadwalkan Pilkada Padang putaran dua, 11 Desember.

”Tanggal itu baru rencana awal. Tentunya akan dilihat apa kendala yang terjadi di lapangan,” kata Ketua KPU Padang Alison usai penandatanganan hasil rapat pleno pukul 22.00. Hal yang bisa mengubah jadwal itu, kata Alison, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi (MK), jika ada pasangan calon yang menggugat.

Hasil Pilkada yang ditetapkan melalui rapat pleno KPU tersebut ditandatangani oleh enam saksi (perwakilan) pasangan calon. Enam pasangan calon ini menyatakan menerima hasil rapat pleno KPU tentang rekapitulasi final Pilkada Padang itu. Saksi pasangan Ibrahim-Nardi Gusman ikut menandatangani, namun dengan catatan bahwa pasangan itu menolak.

Sementara saksi pasangan M Ichlas El Qudsi-Januardi, Asnawi Bahar-Surya Budhi, dan Maigus Nasir-Armalis tak hadir pada rapat pleno KPU tersebut. Hanya, saksi pasangan M Ichlas El Qudsi-Januardi yang di awal rapat sempat hadir, namun kemudian menyatakan walk out (WO), karena merasa protes yang disampaikan tak digubris KPU.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Padang, Nurlina K menilai rapat pleno KPU yang dilaksanakan kemarin berjalan sesuai koridor, sehingga Panwaslu menyatakan menerima pleno tersebut. “Hasil yang dimiliki Panwaslu sama dengan hasil pleno ini. Dan proses pleno juga sudah berjalan dengan baik,” kata Nurlina. Sebelumnya, kata Nurlina, Panwaslu tak menemukan pelanggaran yang dapat mengganggu proses Pilkada.

Menanggapi akan ada Pilkada putaran dua, Wali Kota Padang Fauzi Bahar berharap masyarakat bisa menahan diri, dan tidak terpancing dengan isu-isu yang bisa menyebabkan pertikaian. Ia tidak menampik suhu politik Kota Padang akan meningkat.

”Apalagi bagi kalangan PNS, jangan sampai terlibat dalam perpolitikan. Pelayanan ke masyarakat menjadi hal yang utama,” ingatnya.

Kepada dua pasangan yang akan bertarung pada putaran dua, Wali Kota dua periode ini juga mengimbau agar tetap menahan diri. “Ikuti saja seluruh ketentuan. Dan, yang terpenting ikutlah menjaga dan bertanggung jawab dengan ketentraman masyarakat Padang.”

Diwarnai Interupsi dan WO

Rapat pleno terbuka tentang hasil Pilkada Padang diwarnai aksi WO dua kelompok saksi pasangan calon. Mereka adalah saksi dari tim Ibrahim-Nardi Gusman dan tim M Ichlas El Qudsi-Januardi Sumka. Mereka keluar ruangan, karena merasa aspirasi mereka tak diindahkan KPU. Kedua saksi pasangan calon ini menuding pelaksanaan Pilkada tidak berjalan baik atau banyak pelanggaran.

Beberapa saat setelah Ketua KPU Padang Alison membuka rapat pleno saksi dari sejumlah pasangan calon langsung menyampaikan interupsi. Mereka berteriak-teriak untuk mencuri perhatian Alison yang memimpin rapat. Namun, Alison bergeming. Ia tetap melanjutkan rapat dengan meminta PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) secara bergantian menyampaikan hasil pleno di tingkat kecamatan.

Sekitar pukul 15.10 WIB, atau ketika PPK Padang Timur membacakan hasil pleno, tim saksi pasangan calon Ibrahim-Nardi Gusman menyatakan keluar dari ruangan rapat. Salah seorang saksi dengan kawalan polisi mengatakan tidak menerima hasil pleno tersebut.

Saksi pasangan calon Ibrahim-Nardi Gusman yang bernama Irfan Efendi ini mengaku kecewa dengan sikap pemimpin sidang yang tidak mengindahkan interupsinya. Padahal, dia ingin menyampaikan banyak kekeliruan dan pelanggaran yang terjadi saat Pilkada. Menurutnya hampir di setiap kelurahan, ada masyarakat yang tidak mendapatkan kartu pemilih.

”Meskipun ada kesempatan menggunakan KK (kartu keluarga) atau KTP (kartu tanda penduduk), dengan waktu yang ditentukan siang hari, membuat masyarakat semakin tidak mau ke TPS (Tempat Pemungutan Suara),” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, tim Ibrahim-Nardi Gusman juga memiliki catatan adanya penggelembungan suara sekitar 200 lebih di Kelurahan Pegambiran, Lubuk Begalung, dan Sungai Sapih, Kuranji.

”Interupsi kami tidak didengarkan. Lebih baik kami keluar. Proses saja sudah salah apalagi hasilnya. Kami akan siapkan bahan untuk pelaporan ke MK,” tegasnya.

Begitu juga dengan saksi tim M Ichlas El Qudsi-Januardi Sumka. Sekitar 20 menit berselang, tim pasangan yang disingkat “Michel Jadi” ini juga keluar ruangan. Salah seorang anggota tim, Yusak David menyampaikan bahwa banyak pelanggaran yang terjadi saat Pilkada. “Dari pada kami protes dan interupsi, malah akan membuat terlambatnya pleno. Lebih baik kami keluar saja,” ujarnya.

Yusak menjelaskan timnya telah mengumpulkan sejumlah pelanggaran yang terjadi saat Pilkada dan sebelumnya. Salah satunya, kata David adanya black campaign atau kampanye hitam di sejumlah lokasi terhadap “Michel Jadi”. “Kami punya bukti, dan kami siapkan gugatan ke MK,” ulasnya.

DI antara kampanye hitam tersebut, lanjut David adanya orang yang tertangkap menyebarkan foto kopi koran yang berisi menjelekkan pasangan Michel Jadi. Juga, kata dia, ada pasangan calon yang memberikan uang sesaat sebelum pencoblosan.

Alison menjelaskan jika memang ada keberatan sebaiknya para saksi mengisi surat keterangan keberatan. Ia menjanjikan keberatan yang disampaikan akan ditindaklanjuti.”Tata caranya telah ada. Jika memang tidak setuju, ada caranya dengan mengisi surat keterangan. Ini telah diatur dalam tata cara pelaksanaan pleno,” kata Alison.

Terpisah, pengamat politik dari Unand, Syaiful menjelaskan WO yang dilakukan saksi itu merupakan kelatahan dalam berpolitik. Menurutnya, jika memang ada temuan atau dugaan pelanggaran, tim pasangan calon lebih baik menyampaikan secara resmi. Bahkan, jika memang ada keinginan untuk mengajukan ke MK, itu bisa dilakukan tanpa melakukan WO saat rapat pleno. Selain itu, bisa juga menyatakan tidak menerima keputusan tersebut.

”Saya pikir tidak perlu adanya WO, ini merupakan fenomena yang tidak baik dan bentuk kelatahan.” (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA