Date Rabu, 30 July 2014 | 07:55 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Apindo Tuding Survei KHL Asal-asalan

UMP Sumbar masih Diperdebatkan

Jumat, 25-10-2013 | 10:36 WIB | 802 klik
UMP Sumbar masih Diperdebatkan

UMP

Padang, Padek—Rapatpembahasanupah minimum provinsi (UMP) Sumbar 2014berjalan alot. Masing- masingunsuryangtergabungdalam dewan pengupahan belum satu persepsi terkait indikator standarkebutuhan hidup layak(KHL). Sejumlah argumen antar-unsur muncul pada pembahasan itu.

Pantauan Padang Ekspres di kantorDinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, kemarin (24/10), rapat dihadiri perwakilanpemda, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, BadanPusat Statistik (BPS) dan perwakilanperguruan.

KetuaApindoSumbar, Muzakir Aziz menuding survei yang dilakukan sejumlah kabupaten dan kota tidak valid. Diamenyebut datasurvei KHLsebagai data asli tapi palsu (aspal). Pasalnya, survei yang dilakukanpemerintah kabupaten/kota tak melibatkan perwakilan Apindo secara menyeluruh.

Pemda, tambah Muzakir, beralasan anggaran daerah terbatas. Sehingga survei KHL dilakukan sendiri oleh Dinas Tenaga Kerjakabupaten/kota. Padahal, lanjut dia, survei harus melibatkan empatunsur: Apindo, pemerintah, serikat pekerja, BPS danperguruantinggi.

“Bahkan ada juga survei KHLdilakukan dengan pencatutan dan pemalsuan tanda-tangan anggotaApindo. Kabupaten/kotayangmelakukan itu bisa dituntut. Saya punyabukti-buktinya,” ujarnya.

Lebih jauh ia menilai, survei yang dilakukan pemkab/pemko hanya akal- akalan, agar angka survei KHL, bisa lebihtinggidari tahun lalu. Soal ini, dia menegaskan, Apindotidak dalam posisi meminta lebih murah. Namun memintapenetapan upah yang wajar. Bahkan, kata dia, dalamperhitungan survei KHL, adapemerintah daerah yang menetapkan hasil survei KHLyang lebihtinggidarihasil surveiDKI.

”Ini kan sudah tak betul namanya. Kita tak bisa terima angkaitu.

Makanya, kita minta agar survei KHLyang dilakukan kabupaten/kotadiverifikasi ulang lagi,” mintanya.

Muzakir mengatakan,penetapan UMP bukan untuk pekerja yang telah berkeluarga, tapi untuk yang masih lajang. Yakni, pekerja yang belum atausudah 1 tahun bekerja.UMPtidak bisadijadikan standar bagipekerja yang telah lebih dari satu tahun bekerja. “Jika perusahaanmasih membayarkan upah untuk tenaga kerja yang telah bertahun-tahun bekerja,sama dengan UMP, Apindotidakbertanggung jawab,” tegasnya.

PerwakilanApindo lainnya, Samueljugamengkritisihasil surveiKHLyang dilakukanpemerintah kabupaten/kota. Ia mengikutisurvei KHL di Kota Padang, dengan nilai KHLsebesar Rp 1, 408 juta. “Namun ketikadiserahkan ke Disnakerprovinsi, angka KHL-nya sebesar Rp 1, 6 juta,” ujar Samuel.

KepalaDinasTenaga Kerjadan Transmigrasi Sumbar Syofyan mengatakan, perhitungan UMP Sumbarberdasarkan KHLterendah padakabupaten/kota di Sumbar. Diamengakui, sejauh ini pemkab/pemko belum aktifmendukung pembentukan dewan pengupahan. Penentuan upah yang proporsional adalah berdasarkan survei KHLdari kabupaten/kota yang bersangkutan. Saat ini,penentuan upahmasih mengacu pada UMP. Padahal, penentuan survei KHL berdasarkan nilaiKHLterendah.

Ke depan, Syofyan berharap dalam penetapan upah, tidaklagi mengacu padaUMP, namun UMK (upah minimum kabupaten/

kota). “Di provinsilain,pemkab/pemko telahmemiliki dewan pengupahan sertamenetapkan UMKmasing-masing. Inilah yang perlu kitadorong ke depan. Pemkab/pemko jugaharusaktif dalam membentukdewan pengupahannya,” ujarnya.

Terkaitpernyataan Apindo yang meragukan hasil surveiKHL, Syofyan mengatakan, datayangdiserahkan pemkab/pemko adalah datalegal. Karena dikeluarkan instansiresmi. “Apakah semuadatasurvei KHL itu yang asal–asalan? Itu kan dikeluarkaninstansiresmi yang telah diberikewenangan oleh undang- undang,” ujarnya.

Rapatpembahasan UMPSumbar 2014 kemarin belum menghasilkan kesepakatanstandar KHLyangakan dijadikan acuan dalam penetapan UMP. Rapat akan dilanjutkanSenin (28/10). (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA