Date Senin, 28 July 2014 | 21:22 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

KPK Usut Peran Akil dalam Semua Sengketa Pilkada

Hakim MK Terancam Dijemput Paksa

Sabtu, 12-10-2013 | 11:32 WIB | 455 klik

Jakarta, Padek—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan kolega Akil Mochtar sesama hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus suap penanganan sengketa pilkada. Sebagai tahap awal, penyidik berencana memanggil hakim MK Maria Farida dan Anwar Usman sebagai saksi untuk tersangka Akil.

Maria dan Anwar adalah dua hakim yang menjadi majelis hakim pleno perkara sengketa pilkada Gunung Mas, Kalteng, bersama Akil. Tidak ada alasan lagi bagi Maria dan Anwar maupun hakim lainnya untuk tidak memenuhi panggilan penyidik. Selain KPK memiliki undang-undang yang khas, Presiden SBY sudah menegaskan tidak perlu izin khusus dalam pemeriksaan hakim MK. Kalau tetap mangkir, hakim bisa dijemput paksa.

SBY menegaskan, tidak diperlukan izin apa pun dari dirinya untuk memeriksa pejabat negara, termasuk hakim konstitusi. Hal itu berlaku bagi pemeriksaan di tiga lembaga penegak hukum, yakni kejaksaan, kepolisian, serta KPK.

”Memang, dulu ketika polisi atau kejaksaan ingin memanggil atau memeriksa pejabat negara, harus ada izin presiden. Sekarang itu tidak diperlukan,” ujar SBY di Istana Merdeka, kemarin (11/10). Pernyataan tersebut sekaligus menjawab langkah Maria yang sebelumnya enggan memenuhi panggilan KPK secara langsung.

Sebagaimana diberitakan, hakim konstitusi asal Surakarta, Jawa Tengah, tersebut memang menyatakan siap diperiksa KPK. Namun, dia tidak bisa begitu saja memenuhi panggilan penyidik karena harus meminta izin presiden. Menurut Maria, langkah itu sesuai dengan UU MK.

Selain memastikan tidak perlu izin khusus, presiden menyinggung para pejabat negara yang ingin membangun dinasti politik. Meski tidak menyebut Ratu Atut sebagai contoh, SBY menegaskan pejabat daerah yang memiliki hubungan kekerabatan seharusnya membatasi diri. Meski, hal tersebut tidak diatur dalam UU atau bahkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

”Saya beberapa kali mengingatkan kepada jajaran pemerintahan, meski UUD atau juga UU tidak pernah membatasi siapa menjadi apa di pemerintahan. Seperti ayah, ibu, anak, dan sebagainya menduduki posisi di jajaran pemerintahan, saya kira kita perlu memiliki norma batas kepatutan. Yang patut dan tidak patut itu seperti apa,” jelasnya.

SBY melanjutkan, adanya hubungan kekerabatan dari para pejabat daerah memicu kekhawatiran menyatunya kekuasaan politik dan kekuasaan bisnis. Sebab, sejak era desentralisasi, kekuasaan pemerintah daerah jauh lebih besar jika dibanding sebelumnya.

Di tempat sama, Ketua KPK Abraham Samad mengamini pernyataan SBY. Dia mengungkapkan, hakim konstitusi tidak memiliki imunitas tertentu terhadap hukum. Selain alasan equality before the law (persamaan di mata hukum), institusi yang dipimpinnya punya aturan khas. ”Kami samakan semua. Dia (hakim konstitusi) harus patuh. Kalau kami panggil 3-4 kali tidak datang, kami jemput paksa,” tegas Samad.

Dia lantas mencontohkan saat KPK memanggil para menteri seperti Menko Kesra Agung Laksono dan Mentan Suswono yang juga tanpa didahului turunnya izin pemeriksaan dari SBY.

Saat disinggung kemungkinan pengenaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Akil, Samad menjawab bisa saja. Meski kemungkinannya besar, dia menyatakan masih banyak yang perlu didalami penyidik. ”Tapi, sangat mungkin kita akan mengarah ke sana, ke TPPU-nya,” ujarnya.

Bukan hanya transaksi keuangan Akil, gurita bisnis gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah juga terbuka untuk didalami. Namun, semua itu tergantung pada apa yang berkembang saat penyidikan. Kalau benar ada masalah, tidak tertutup kemungkinan KPK juga menelisik dinasti Ratu Atut.

Sekjen MK Janedri M. Gaffar menambahkan, seluruh hakim konstitusi akan memenuhi panggilan KPK. Dia memastikan orang-orang dari institusinya kooperatif. Soal aturan MK yang harus menggunakan izin presiden, hal itu akan dibicarakan dengan wakil ketua MK dulu. ”Prinsipnya, hakim MK pasti taat,” tegasnya.

Sementara itu, kemarin KPK memanggil Ratu Atut untuk dimintai keterangan terkait sengketa pilkada Lebak, Banten. Atut datang sekitar pukul 13.30 dan baru keluar gedung KPK pukul 21.45. Namun, dia tidak memberikan banyak jawaban atas pertanyaan wartawan. ”Saya diperiksa untuk STA (Susi Tur Andayani),” ujar Atut.

Jubir KPK Johan Budi S.P. mengungkapkan, Atut murni diperiksa sebagai saksi. Belum ada pengembangan kasus apa pun terhadap gubernur perempuan pertama di Indonesia itu. (ken/dim/c5/agm/jpnn)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA