Date Kamis, 31 July 2014 | 22:33 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Kesejahteraan Anggota Menjadi Persoalan

DPR Tuding Polri Kurang Efisien

Minggu, 15-09-2013 | 02:39 WIB | 1447 klik
DPR Tuding Polri Kurang Efisien

Polri

Jakarta, Padek—Pengawalan yang dilakukan Aipda Anumerta Sukardi sehingga membuat dia tewas mencuatkan fakta soal kesejahteraan polisi yang masih minim. Hal itu kemarin dibahas dalam sebuah diskusi di Jakarta. Tidak sedikit anggota polri di level bawah yang kehidupan perekonomiannya kembang kempis.

Diskusi tersebut, selain dihadiri Kadivhumas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie, juga ada Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika. Hadir pula Anggota Kompolnas Adrianus Eliasta Meliala dan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar. Kesejahteraan menjadi persoalan karena hal itu pulalah yang menyebabkan anggota polri terpaksa nyambi di luar jam dinas.

Secara terbuka, Ronny mengungkapkan jika kesejahteraan anggota polisi saat ini masih menjadi persoalan. Seperti Sukardi yang mengawal secara off duty, itu diperbolehkan oleh institusi, meskipun menggunakan seragam. Sebab, itu juga bagian dari pelayanan masyarakat. Peraturan Kapolri tidak melarang Polisi memiliki side job yang halal.

Namun, jika didalami, akan tampak jika anggota seperti Sukardi itu bekerja dengan gaji yang terbatas. Ronny lalu membandingkannya dengan polisi negara tetangga. ”Di Brunei Darussalam, setiap kantor polisi memiliki flat di belakangnya untuk tempat tinggal personel,” terangnya. Jika polisi tinggal di luar flat, maka negara membiayai perumahannya.

Begitu pula dengan polisi di Malaysia dan Singapura, yang mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Alumnus Akpol 1984 itu lalu membandingkannya dengan kepolisian Indonesia. Tidak semua anggota polri memiliki rumah, kecuali anggota Brimob yang memang disediakan asrama.

Rata-rata, anggota polisi di Indonesia tidak tinggal di dekat tempat kerjanya. Selain menghambat mobilitas, jauhnya jarak membuat biaya transportasi meningkat. Belum lagi uang lauk pauk yang disediakan untuk keluarga, tidak memberi banyak manfaat. Polisi tidak bisa pulang saat jam makan siang akibat jarak kediamannya jauh. Alhasil, keluarlah biaya untuk makan di luar.

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2013, gaji pokok bintara tertinggi adalah Rp 3.417.400 dengan masa kerja 32 tahun. Ditambah tunjangan plus remunerasi, pendapatan bintara paling besar ada di kisaran Rp 5 juta. Untuk bintara dengan pangkat terendah, gaji pokok minimal Rp 1.782.900. Lebih rendah dari UMR Jakarta.

Menanggapi penjelasan Ronny, Gede Pasek Suardika mengakui jika anggaran untuk polisi sebenarnya memang masih kurang. Anggaran sebesar Rp 40 triliun tahun ini 75 persennya untuk menggaji sekitar 400 ribu anggota Polri. Sekitar 10 triliun sisanya barulah digunakan untuk operasional dan belanja perlengkapan dinas.

Menurut Gede Pasek, pihaknya sudah beberapa kali mengupayakan ada rapat bersama dengan Menkopolhukam, Menteri Keuangan, dan aparat penegak hukum. Tujuannya, membahas penganggaran untuk seluruh komponen penegak hukum. ”Anggaran kita ini masih belum sesuai dengan konsep sebagai negara hukum,” terangnya. Namun, hingga saat ini pembahasan belum juga terwujud.

Meski Begitu, politisi partai Demokrat itu mengingatkan Polri agar untuk saat ini tidak banyak mengeluh soal penghasilan. Terbukti, meski gaji masih minim, animo para pemuda Indonesia untuk menjadi polisi masih besar.setiap kali ada pendaftaran calon anggota Polri, peminatnya selalu jauh melebihi daya tampung. (byu/jpnn)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA