Date Jumat, 25 July 2014 | 07:37 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Desakan Bentuk Perusda Tambang Menguat

Pemkab Solsel Diminta Inovatif

Sabtu, 14-09-2013 | 10:24 WIB | 568 klik
Pemkab Solsel Diminta Inovatif

tambang

Solsel, Padek—Desakan agar Pemkab Solok Selatan mendirikan perusahaan daerah untuk mengakomodir pertambangan rakyat, kian menguat. Kemarin (13/9), tokoh masyarakat Solsel dan anggota DPR asal Sumbar, meminta Pemkab dan DPRD setempat memperjuangkan aspirasi masyarakatnya.

Sutan Saridin, tokoh pemekaran Solsel, menilai Pemkab tidak beritikad baik membela kepentingan masyarakat. “Jika perusahaan swasta saja bisa mengurus izin pertambangan hingga ke pusat, tidak mungkin pemkab yang ingin mengurus perusda tambang demi kepentingan ekonomi rakyatnya, tidak bisa mengurus izin tersebut,” tegas Saridin ketika ditemui Padang Ekspres, kemarin (13/9).

Bila Pemkab maupun Pemprov Sumbar lepas tangan dengan kondisi ini, Sutan Saridin meyakini masyarakat Solsel tidak akan mendapatkan manfaat dari kekayaan alam daerahnya.

“Jika berharap dari pajak perusahaan-perusahaan tambang itu, tidak akan terasa langsung dampaknya pada masyarakat. Bukan tidak mungkin pajak lebih besar disetor ke pemerintah pusat, atau malah ditilap seperti banyak terjadi di sektor pertambangan di Indonesia,” ungkapnya.

“Sebelumnya Bupati mengeluh nyaris tidak ada pajak pertambangan untuk Solsel. Hanya 0,99 persen. Coba bayangkan, dari target Rp 18,7 miliar pajak pertambangan, yang berhasil dipungut hanya Rp 185,4 juta. Sekarang Pemkab seperti lupa dengan janji-janjinya dulu,” kritik Saridin.

Menurutnya, jika tambang emas itu diurus perusahaan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat.

“Solsel bisa menjadi daerah yang kaya. PAD bisa meningkat 10 kali lipat. Jangankan Solsel, Sumbar pun dapat dibangun dengan hasil bumi daerah ini,” kata Sutan Saridin.

Karena itu, dia menilai alasan Solsel tidak mampu mengurus izin pertambangan rakyat karena kekurangan biaya, tidaklah logis. “Bila APBD daerah tidak mencukupi soal pendanaan, masyarakat pasti bisa membantu. Buat perjanjian dengan rakyat, silakan menambang dan tentukan persentase untuk PAD daerah,” usulnya.

Tokoh masyarakat Solsel lainnya, Syafrudin Wakil Pintu Basa menambahkan, sudah sepantasnya masyarakat memanfaatkan hasil bumi daerah sendiri. Jika bisa direalisasikan, ini akan mengurangi angka kemiskinan di Solsel dengan cepat. Selain itu, sarana pendidikan, transportasi dan lainnya bisa dibangun.

“Jika rakyat sejahtera, mereka akan bisa memberi anaknya makan bergizi, menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, kemudian dengan SDM yang sudah meningkat, mereka akan berperan serta membangun daerah mereka,” jelasnya.

Bagaimana sikap Kaukus Anggota DPR-DPD asal Sumbar terhadap masalah ini? Wakil rakyat Sumbar di Senayan itu turut menjadi sasaran kritik masyarakat. Sebab, mereka sebelumnya berjanji memperjuangkan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Setelah izin tambang diobral pemerintah pusat ke sembilan perusahaan besar, elite-elite politik di pusat itu hanya diam.

Anggota DPR asal Sumbar, Taslim, mengaku kaget dengan keluarnya izin tambang untuk sembilan perusahaan, sementara izin WPR tidak diterbitkan. “Pemerintah daerah yang baik tentu memikirkan bagaimana kekayaan alam daerahnya bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Untuk itu, pemkab harus inovatif. Kan bisa saja pemkab membangun perusda. Kemudian bisa saja dibuat aturan bahwa semua perizinan tambang yang ada bisa dikeluarkan dengan catatan harus berpartner dengan perusda tersebut,” kata Taslim.

“Selama ini daerah-daerah kaya sumber daya alam selalu lambat berkembang karena hasil daerahnya selalu dibawa keluar. Sebab, umumnya perusahaan yang punya izin selalu orang dari Jakarta atau pemodal besar,” sarannya.

Sebaiknya, saran Taslim, pemkab jangan terburu-buru mengeksploitasi sumber daya alam kalau belum bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakatnya. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah punya kewenangan besar untuk menata dan mengelola sumber daya alam daerahnya.

“Jangan sampai kewenangan yang besar itu justru merugikan masyarakat. Pemkab Solsel bisa belajar dari kegagalan pemerintah pusat mengelola SDA selama ini. Negara hanya dapat bagian yang sangat kecil, tidak sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” tegasnya.

Hingga tadi malam, Bupati Solsel Muzni Zakaria belum berhasil dimintai komentarnya terkait gagalnya Pemkab Solsel mengadakan tambang liar untuk masyarakat Solsel. Nomor handphone yang biasa dipakai tidak bisa dihubungi. (mg20/ad)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA