Date Senin, 28 July 2014 | 17:20 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Bank Nagari Disarankan Naikkan Bunga

Rabu, 21-08-2013 | 12:17 WIB | 1268 klik

Padang, Padek—Potensi kehilangan pendapatan Pemprov Sumbar sebesar Rp 3 miliar akibat selisih bunga deposito, disikapi Pemprov Sumbar dengan mengalihkan sebagian kasnya sebesar Rp 50 miliar dari Bank Nagari ke Bank Tabungan Daerah (BTN).

Namun begitu, sejumlah kalangan menilai kebijakan Pemprov tersebut justru melemahkan eksistensi bank daerah. Karena itu, Pemprov dan Bank Nagari diminta duduk semeja mencari solusinya agar tidak diikuti daerah lain.

“Meski secara aturan tidak ada yang dilanggar,

namun ini bisa mengakibatkan turunnya kepercayaan pemerintah sendiri terhadap perusahaan daerah (perusda) yang seharus menjadi tanggung jawab dari daerah untuk membesarkannya,” ujar pengamat pemerintahan, Rusdi Lubis kepada Padang Ekspres, kemarin (20/7).

Mantan Ketua Komisaris Bank Nagari ini menilai, penyimpanan kas Pemprov di Bank Nagari juga disalurkan ke masyarakat Sumbar yang butuh pinjaman sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

Seperti diketahui, suku bunga BTN pada tahun 2012 sebesar 7 persen, sedangkan Bank Nagari 6,25 persen. “Sebenarnya, tidak masalah jika Bank Nagari mau menaikkan suku bunganya menjadi 7 persen jika ingin bersaing dengan bank-bank lainnya. Kalau bank lain bisa mematok bunga sebesar 7 persen, kenapa bank nagari tak bisa? Ini kan untuk memenangkan persaingan antarbank lainnya juga,” kata mantan Sekprov Sumbar itu.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Liswandi mengaku jumlah kas Pemprov yang dipindahkan ke BTN mencapai Rp 50 miliar melalui dua tahap dari total kas daerah Rp 400 miliar di Bank Nagari.

Namun diakuinya, pemindahan itu disebabkan adanya temuan dari BPK. “Alasan BPK, karena ada bank yang bunganya lebih besar kenapa tidak dipindahkan? Ini jadi pertanyaan BPK. Makanya pemindahan itu terjadi,” aku politisi Demokrat tersebut.

Namun begitu, dia sependapat dengan Rusdi Lubis bahwa pengalihan kas daerah ke bank lain hanya akan melemahkan keberadaan Bank Nagari. “Saya dengar Bank Nagari sudah menyatakan kesiapannya menaikkan bunganya. Jadi, perlu duduk semeja untuk memperjelasnya,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sumbar, Chairul Darwis berpendapat, semestinya gubernur tidak sekadar berorientasi meningkatkan pendapatan dari bunga semata. “Banyak potensi pendapatan yang bisa dijadikan target pendapatan asli daerah (PAD) di luar pendapatan bunga tersebut,” ujarnya.

Hakikat pendirian Bank Nagari atau bank daerah, kata Chairul Darwis, tentu saja untuk memberikan kesejahteraan lebih besar pada masyarakat. Seharusnya, dengan tingkat suku bunga yang dinilai rendah tersebut, tidak dijadikan alasan Pemprov mengalihkan dananya ke bank umum.

“Saya mengimbau 3.115 koperasi di Sumbar tetap menyimpan uangnya di Bank Nagari, karena manfaat yang diterima koperasi dari Bank Nagari jauh lebih besar dibandingkan bank umum lainnya, termasuk bank yang dulunya didirikan koperasi,” ujarnya. (zul/ayu)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA