Date Rabu, 30 July 2014 | 05:52 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Sinkronisasi Proses Hukum tak Jalan

Polisi dan Jaksa Saling Tuding

Kamis, 18-07-2013 | 11:49 WIB | 494 klik
Polisi dan Jaksa Saling Tuding

Ilustrasi (Net. ist)

Padang, Padek—Forum Pengadilan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkumjakpol) yang terbentuk belum membuat koordinasi antarpenegak hukum berjalan baik. Penanganan hukum masih terkendala karena kurangnya koordinasi antarpenegak hukum ini.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Forum Dilkumjakpol di Ruang Pertemuan Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, kemarin (17/7).

Dalam pertemuan itu, kepolisian mengaku penanganan proses hukum sering terkendala karena tidak jelasnya koordinasi dengan kejaksaan. Akibatnya, untuk menuntaskan penuntutan dan penyelesaian berkas suatu kasus memakan waktu lama karena harus bolak balik dari kejaksaan ke kepolisian.

“Saat memproses sebuah kasus kami (polisi, red) masih banyak mengalami kendala, terutama saat gelar perkara. Sebelum melakukan gelar perkara, masih terjadi dilema apakah kami harus menghadirkan JPU (jaksa penuntut umum) atau tidak.

Selain itu, berkas perkara memakan waktu lama untuk dinyatakan lengkap atau P-21 oleh JPU. Akibatnya, berkas bolak balik dan kami penyidik kepolisian terlihat tidak konsisten dalam bekerja,” ujar Wadirreskrimsus Polda Sumbar, AKBP Wisnu Andayana.

Persoalan lainnya adalah P-16. Menurut Andayana, penyidik kepolisian bingung melakukan koordinasi karena harus menunggu petunjuk JPU untuk mengirimkan berkas perkara. Selain itu, persoalan batas wilayah hukum, seperti yang masih terjadi antara Mapolres Sijunjung dengan Sawahlunto. “Beberapa daerah di antara dua polres itu banyak yang belum jelas, sehingga kami sering dikomplain masyarakat,” ungkapnya.

Andayana menilai peningkatan status kasus terkesan seluruhnya dibebankan kepada kepolisian.

Menanggapi keluhan kepolisian ini, Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sumbar, Witono mengatakan, dalam aturannya, gelar perkara dilakukan di kejaksaan, dan tidak bisa dilakukan oleh penyidik kepolisian saja. “Dalam peraturannnya kan jelas disebutkan, ekspos atau gelar perkara harus di hadapan JPU, dan tidak bisa dilakukan penyidik kepolisian saja,” tegasnya.

Persoalan P-19, terang Aspidum, kalau berkas perkara telah dua kali bolak balik, biasanya JPU akan mengundang penyidik kepolisian. Undangan JPU tersebut untuk membahas berkas perkara, yang nantinya akan didaftarkan ke pengadilan negeri (PN) untuk disidangkan.

Sementara itu, persoalan P-16, jelas Witono, akan dikirimkan khusus oleh JPU ke pengadilan tinggi supaya berkas perkara dapat segera dilanjutkan.

Sekadar diketahui, Dilkumjakpol hadir untuk menciptakan keselarasan antara instansi penyidik, evaluasi, serta membenahi sistem hukum yang bisa menjawab tantangan, sehingga terciptanya penegak hukum yang berkeadilan di daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sumbar, Sudirman D Hury mengatakan, pada prinsipnya komitmen antarpenegak hukum ini telah diwujudkan dalam sebuah nota kesepahaman (MoU).

“Walaupun demikian, penegakan hukum di tingkat daerah masih terkendala pada permasalahan internal, dan belum terjalinnya koordinasi, evaluasi antarlembaga. Karena itu, masih perlu dibenahi,” ujarnya usai rapat koordinasi Dilkumjakpol, siang kemarin (17/7).

Diakuinya, persoalan hukum tidak hanya terjadi saat proses penyidikan berlangsung, namun saat pelaku tindak pidana menjalani hukuman juga masih terdapat sejumlah persoalan.

“Kami sering menemui riwayat penahanan, tanggal penangkapan sering tidak dicantumkan pada putusan hakim atau berapa lama vonis masa penahanan dikurangi. Selain itu, penetapan penahanan pengadilan tinggi pada perkara banding, tidak segera disampaikan ke LP, padahal masa penahanan telah hampir habis, dan akibatnya terjadi kekosongan masa penahanan,” tegasnya. (kid)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA