Date Rabu, 23 July 2014 | 08:54 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Kemenag Hindari Konflik Kepentingan

Kanwil Penentu CJH 2013

Jumat, 12-07-2013 | 11:58 WIB | 301 klik

Jakarta, Padek—Kementerian Agama (Kemenag) pusat berupaya menghindari konflik kepentingan dalam penentuan calon jamaah haji (CJH) yang tidak terkena pemangkasan kuota haji. Untuk itu, mereka memasrahkan pemotongan ini secara otomatis dan dilakukan di masing-masing provinsi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag, Bahrul Hayat menuturkan, saat ini dia terus memantau penetapan nama-nama CJH berhak berhaji tahun ini alias tidak terkena pemangkasan. “Informasinya sudah hampir beres. Karena kan tanggal 15 (Juli, red) nanti sudah harus diumumkan,” tutur Bahrul kepada koran ini kemarin.

Mantan pejabat Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas/sekarang Kemendikbud) itu mengatakan, ujung tombak penetapan pemangkasan kuota haji ini adalah kantor wilayah (kanwil) Kemenag tingkat provinsi. Jika ada provinsi yang menerapkan pembagian kuota per kabupaten/kota, penetapan CJH berangkat juga dilakukan di kabupaten/kota.

Bahrul menegaskan, Kemenag hanya mengeluarkan regulasi. Urusan penetapan CJH yang berhaji atau terkena penundaan, tidak ditetapkan oleh Kemenag. “Kita memiliki sistem antrean CJH di Siskohat (Sistem Kompterisasi Haji Terpadu), jadi secara otomatis sudah terpangkas sesuai tata cara pemangkasan yang telah ditetapkan,” kata dia.

Dengan skema itu, Bahrul menegaskan Kemenag mencoba menghindari konflik kepentingan. Ketika pemberangkatan haji berjalan normal, atau tidak ada pemangkasan, Kemenag kerap menjadi jujukan permintaan kursi haji. Mulai dari pejabat pemerintahan pusat, kalangan istana negara, politisi, tokoh partai politik, hingga tokoh masyarakat.

Ketika kursi haji “langka”, potensi meminta jatah kursi haji ke Kemenag semakin besar. Nah, dengan pelimpahan wewenang penetapan CJH ke kanwil, Bahrul berharap bisa memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas. “Saya tegaskan lagi, berperan sekarang itu adalah sistem otomatis di Siskohat,” tandasnya.

Bahrul mengingatkan bahwa kriteria pemangkasan kuota haji saat ini diperingkas. Dalam ketentuan baru, pemangkasan murni dilakukan berdasarkan nomor antrean CJH. Termasuk bagi CJH sudah melunasi BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) 2013 jika nomor antreannya terkena pemangkasan, otomatis ditunda tahun depan pemberangkatannya.

Terkait pengurusan dokumen keimigrasian, dia menyebut tidak terpengaruh dengan kebijakan pemangkasan kuota. Pokoknya, untuk CJH masuk porsi berangkat 2013, diminta membuat paspor semuanya. Seandainya ada yang tertunda keberangkatannya, tahun depan tidak perlu repot mengurus pembuatan paspor.

Selanjutnya urusan visa haji, Bahrul mengaku belum mendapatkan laporan secara pasti. Namun dia memperkirakan bahwa posisi saat ini Kerajaan Arab Saudi belum membuka permohonan visa haji. Biasanya, pengurusan visa haji ini berjalan kurang lebih selama satu bulan penuh. Dengan jumlah jamaah haji Indonesia susut sekitar 20 persen, Bahrul optimistis pengurusan visa haji ini berjalan lancar.

Sebagaimana diberitakan, tahun ini bakal ada 24.966 CJH reguler sudah melunasi BPIH 2013, tetapi tidak dapat berhaji tahun ini. Sebab, mereka terkena pemangkasan kuota haji sebesar 20 persen. Pemangkasan kuota haji ini disebabkan adanya renovasi Masjidil Haram, sehingga mengurangi kapasitas tawaf.

Dalam keadaan normal, kuota haji reguler Indonesia 194 ribu orang. Kini dipangkas menjadi 155.200 orang. Sedangkan untuk kelompok haji khusus, kuota reguler 17 ribu orang dan dikepras menjadi 13.600 orang. (wan/jpnn)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA