Date Sabtu, 2 August 2014 | 13:33 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Muhammadiyah 9 Juli, Naqsabandiyah 7 Juli

Pemerintah Tetapkan Ramadhan 10 Juli

Kamis, 27-06-2013 | 08:20 WIB | 1305 klik
Pemerintah Tetapkan Ramadhan 10 Juli

Muhammadiyah Launching Imsakiyah beberapa waktu lalu

Padang, Padek—Pemerintah menetapkan awal Ramadhan 10 Juli, sebab bulan baru dapat dilihat tanggal 9 Juli. Jika ada kelompok masyarakat ingin melaksanakan puasa Ramadhan lebih awal atau lewat dari tanggal yang ditetapkan, pemerintah tidak melarang. Masyarakat diminta untuk tetap saling menghormati.

“Kami sudah terima surat dari pemerintah. Awal Ramadhan ditetapkan 10 Juli. Jika ada masyarakat yang ingin melaksanakan puasa tanggal 9 juli silakan saja. Dengan penetapan awal Ramadhan tanggal 10 Juli, artinya puasa sebanyak 29 hari,” ujar Kepala Biro Bina Sosial Setprov Sumbar, Eko Faisal kepada Padang Ekspres kemarin (26/6).

Sebelumnya, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar telah mengumumkan 1 Ramadan 1434 H jatuh pada 9 Juli, sesuai kesepakatan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar, Dasril Ilyas menjelaskan, penetapan 9 Juli 2013 sebagai awal Ramadhan merujuk pada hasil tim hisab Majelis Tarjih dan tajdid PWM Sumbar. Ijtimak awal Ramadhan 1434 H jatuh pada Senin, 8 Juli 2013, pada pukul 14.16 dan saat matahari terbenam di Padang pukul 18.24. Hilal sudah berada di atas ufuk mar’I setinggi 00" 24" 51". Dengan demikian 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada Selasa, 9 Juli 2013.

Sedangkan aliran tarekat Naqsabandiyah menetapkan 1 Ramadhan pada 7 Juli. Jamaah Tarekat Naqsabandiyah yang sebagian besar bermukim di Kecamatan Pauh, Padang, meyakini awal Ramadhan jatuh pada 7 Juli 2013. Penghitungan ini didasarkan pada metode penghitungan rukyah (menilik bulan) yang sudah dianut secara turun temurun.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Syamsul Bahri Khatib meminta masyarakat tidak mempersoalkan penetapan awal Ramadhan yang berbeda. Kata dia, dalam melihat awal Ramadhan memang kerap terjadi perbedaan pandangan. Ada kelompok masyarakat yang melihat awal Ramadhan dengan mengacu dengan metode hisab tanpa alat, ada masyarakat yang mengacu pada metode rukyat tanpa hisab dan ada kelompok masyarakat yang menggabungkan rukyat dan hisab dalam menentukan 1 Ramadhan.

“Biasanya pemerintah menentukan 1 Ramadhan dengan menggabungkan metode rukyat dan hisab,” ujarnya.

Dia menyarankan para mubaligh menyerahkan masyarakat memilih sendiri awal Ramadhan sesuai keyakinannya. Tugas mubaligh hanya memberikan pengetahuan semata.

“Pilihlah sesuai keyakinan dan jangan ada keraguan dalam melaksanakan ibadah puasa. Hilangkan segala keraguan, jika telah menetapkan pada satu pilihan,” ujarnya.

Syamsul mengimbau masing-masing pihak atau kelompok masyarakat tidak memaksakan pendapatnya dalam memilih penetapan 1 Ramadhan. “Hargailah keputusan kelompok masyarakat, jika pilihan mereka berbeda dengan apa yang ditetapkan pemerintah. Demikian pula, ketika mereka merayakan hari raya yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah,” tuturnya. (ayu/ek)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA