Date Sabtu, 2 August 2014 | 15:34 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Larangan Polwan Berjilbab Terus Dikecam

Sabtu, 15-06-2013 | 11:03 WIB | 291 klik

Jakarta, Padek— Jilbab kembali menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan beberapa hari belakangan ini. Busana berfungsi sebagai penutup aurat bagi wanita muslimah itu kembali menjadi polemik. Kali ini di kepolisian. Sejumlah kalangan menyorot pelarangan penggunaan jilbab di kalangan polisi wanita (polwan).

Polemik itu berawal dari pernyataan Wakapolri Nanan Sukarna menegaskan bahwa aturan di kepolisian tidak membolehkan polwan menggunakan jilbab. Aturan tersebut, ujar Nanan, diserukan sesuai kesepakatan bersama internal kepolisian, tidak tertulis. Aturan dirancang dengan alasan agar pelayanan Polri terhadap masyarakat tidak memihak atau imparsial.

Aturan dimaksud Nanan yakni Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri.

“Jangan sampai pelayanan kepolisian terkendala, sehingga tidak imparsial,” ujarnya beberapa waktu lalu seperti dikutip dari detik.com. Meski marka tersebut tidak tertulis dan hanya tersirat, namun Polri tegas menuntut anggotanya, khususnya kaum hawa, menjalankan aturan itu. “Tidak boleh melanggar aturan pakaian,” kata Nanan.

Jika ada polwan memakai jilbab, Nanan mengatakan, ada konsekuensi harus diambil. Sanksinya pun tegas, karena polwan bersangkutan harus gantung seragam. “Kalau keberatan, kita serahkan kepada bersangkutan, pensiun atau memilih tidak menjadi polwan,” tegas jenderal pecinta moge itu.

Kontan saja persoalan ini mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta Polri membatalkan larangan tersebut. Menurut dia, larangan itu merupakan pelanggaran atas HAM, khususnya hak kebebasan menjalankan ajaran agama. “Yang justru ini harus dipenuhi karena dijamin oleh konstitusi,” kata Lukman.

Dia juga menyatakan, tak ada dirugikan dari penggunaan jilbab oleh polwan di kalangan institusi kepolisian. Penggunaannya tidak akan mempengaruhi kinerja, kedisiplinan, dan keserasian anggota Polri. “Sudah banyak instansi dan lembaga pemerintahan yang membolehkan jilbab, dan itu sama sekali tak membawa dampak negatif apa pun,” tandas wakil ketua DPP PPP tersebut.

Lukman Hakim kemudian mengingatkan terkait pelarangan memakai jilbab yang juga sempat muncul di era Orde Baru untuk pelajar putri. Karena desakan dan aspirasi yang kuat dari masyarakat, aturan tersebut akhirnya dicabut. “Nah, kini kita berharap Polri bisa segera mengubah keputusannya terkait pakaian dinas. Sebelumnya kita mengapresiasi Polri yang telah membolehkan polwan kenakan celana panjang,” pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, DPR akan secara khusus meminta penjelasan Kapolri. “Supaya tidak ada keresahan di lapangan,” katanya. Di luar negeri, jilbab bagi petugas justru diperbolehkan. “Memang terdapat aturan penggunaan seragam umum. Namun mereka juga menghormati kekhasan yang dianut oleh penganut agama atau aliran tertentu,” katanya.

Di India, Singapura, juga Inggris, penganut Sikh boleh menggunakan simbol khasnya saat bekerja selain memakai seragam. Di Australia, mayoritas umatnya nonmuslim, tentara wanitanya diperbolehkan mengenakan jilbab. Seharusnya Indonesia yang mayoritas muslim, kepolisiannya bisa belajar dari aturan-aturan yang diberlakukan di negara-negara tersebut.

Penggunaan jilbab tidak akan menyebabkan kinerja polwan turun. Bahkan mungkin polwan bisa bekerja dengan lebih mudah jika memakai jilbab, karena lebih dihargai ketika menjalankan tugasnya di tengah masyarakat muslim. “Argumentasi Polri soal penyeragaman itu saya kira berlebihan,” katanya.

Secara terpisah, komisioner Komnas HAM Siti Noor Laili mengatakan, jilbab merupakan pakaian dianjurkan bagi muslimah yang ingin menjalankan ibadah sesuai perintah agama. “Itu merupakan hak bagi polwan yang memang ingin menggunakan jilbab,” katanya.

Belum Ada Larang Khusus

Tak mau berlarut-larut, Mabes Polri mengklarifikasi soal pelarangan polwan mengenakan jilbab. Namun, juga belum ada aturan yang memperbolehkan jilbab secara khusus. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Agus Rianto menjelaskan, klausul seragam dalam Skep Kapolri Nomor 702/IX/2005 tidak melarang Polwan menggunakan jilbab. “Kami tegaskan, tidak ada secara khusus larangan di aturan itu,” katanya.

Dia menjelaskan, aturan seragam adalah hal wajar di semua instansi. “Kita hanya mengatur seragam anggota Polri dan PNS Polri agar tertib,” katanya. (jpnn)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA