Date Kamis, 24 July 2014 | 09:33 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

DCS Diumumkan, Tiga Perempuan Dicoret

Laporkan Bacaleg Bermasalah

Kamis, 13-06-2013 | 08:51 WIB | 585 klik
Laporkan Bacaleg Bermasalah

Logo KPU

Padang, Padek—Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi bersama 19 kabupaten dan kota di Sumbar, mulai hari ini (13/6) hingga Senin (17/6), mengumumkan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD. Dalam tahapan ini, dibutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat Sumbar melaporkan bakal calon legislatif bermasalah.

Bagi yang lolos dalam daftar caleg sementara (DCS) jangan puas dulu. Selama uji publik, rekam jejak para politisi dipelototi hingga kehidupan keluarga para bacaleg. Atas masukan publik, KPU bisa mencoret bacaleg yang memiliki sepak terjang suram.

Selain lolos masuk DCS, terdapat tiga bakal calon legislatif (bacaleg) perempuan yang dicoret KPU dari daftar bacaleg DPRD Sumbar. Ketiga bacaleg yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) itu adalah Yessi, bacaleg Partai Gerindra untuk daerah pemilihan (dapil) 6 dengan nomor urut 11, dan Yetti Saputri dari Dapil 4 nomor urut 7, serta satu lagi Dilagu Ezizwita dari PDI Perjuangan (PDIP) dapil 8 nomor urut 5.

“Ketiganya dinyatakan tidak memenuhi syarat, namun, hal itu tidak berpengaruh pada parpol yang mengusungnya. Gerindra dan PDIP tetap bisa ikut pemilu di dapil tersebut,” kata Ketua KPU Sumbar Amnasmen kepada Padang Ekspres, sore kemarin.

Menurut Amnasmen, Yessi tak lolos karena usianya belum cukup 21 tahun. Ia baru berusia 21 tahun pada Agustus 2013. Sementara Yetti Saputri, tersandung masalah surat pengunduran diri dari keanggotaan KPU Kabupaten Pasaman.

“Sesuai aturan, komisioner KPU yang mendaftar jadi anggota legislatif harus mundur sebelum 9 April 2013. Sementara, surat pengunduran dirinya tertanggal 21 Mei 2013,” lanjutnya.

Sedangkan persoalan yang mengganjal Ezizwita, yang tercatat sebagai bacaleg PDIP dapil 8 nomor urut 5. “Dirinya dinyatakan TMS, karena tidak melampirkan surat keterangan sehat jasmani,” ulas Amnasmen.

Sejalan dengan pengumuman DCS, KPU Sumbar juga akan menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat terhitung 14 sampai 27 Juni mendatang. “Tanggapan dan masukan masyarakat akan ditindaklanjuti jika disertai identitas jelas. Tapi jangan khawatir, identitas pelapor akan dirahasiakan,” tegas mantan Ketua KPU Kota Solok itu.

Sekretaris KPU Sumbar, Hendrinal menambahkan, jika dalam masa pengumuman DCS ada masyarakat menemukan bacaleg bermasalah, yang bersangkutan bisa digugurkan hak pencalonannya. Selanjutnya, parpol tersebut bisa melakukan penggantian dengan kader lainnya. “Begitu pula jika bacaleg meninggal dunia atau mengundurkan diri, parpol bisa mengganti atau menyisipkan dengan bacaleg lain,” jelas Hendrinal.

Masukan masyarakat soal DCS dinilai sangat penting. Menurut komisioner KPU RI Hadar Navis Gumay, hal itu disebabkan keterbatasan KPU dalam memverifikasi berkas perbaikan bacaleg. KPU hanya memeriksa kelengkapan dokumen. Kebenaran dokumen setiap bacaleg sulit ditelusuri, karena waktu yang sangat terbatas. “Kami kan pada dasarnya memeriksa dokumen saja. Kalau caleg bohong soal dokumen itu, kami juga susah,” kata Hadar.

Meski begitu, Hadar menyatakan bahwa dalam verifikasi sejak 22 Mei lalu, pada praktiknya KPU juga memverifikasi faktual untuk beberapa kasus. Misalnya, jika KPU menemukan surat kesehatan yang kurang meyakinkan atau soal dokumen pengganti ijazah yang hilang, hal tersebut dikroscek ke instansi terkait. “Tapi, itu sedikit. Tidak banyak,” imbuhnya.

Karena itu, guna memastikan kebenaran data calon, KPU membutuhkan peran aktif masyarakat. Masyarakat diminta menyampaikan identitas jelas saat memberikan masukan atau aduan yang berkaitan dengan rekam jejak caleg. “Lebih bagus lagi kalau disertai bukti,” ujarnya.

DPRD Sumbar

756 Bacaleg

Kabag Teknis, Hukum dan Humas KPU Sumbar, Agus Catur Rianto menjelaskan, dari 12 parpol yang mendaftarkan bacalegnya, sebanyak tiga parpol sudah mendaftarkan bacaleg sejak awal dibukanya pendaftaran. Yakni PKPI 47 bacaleg, PKS 64 bacaleg dan PBB 63 bacaleg.

Selain itu, ada dua parpol yang bacalegnya tidak memenuhi syarat, yakni Partai Gerindra dan PDIP. Tiga bacaleg di dua parpol itu, dinyatakan TMS saat verifikasi hasil perbaikan. “Gerindra dua orang dan PDIP satu bacaleg,” kata Catur.

Sebelumnya, bacaleg PAN dapil 1 Sumbar untuk DPR RI dinyatakan tidak bisa mengikuti pemilu 2013, karena ada pencalonan bacaleg perempuannya yang tidak memenuhi syarat. Seperti diketahui bacaleg DPR RI PAN dapil Sumbar 1 terdiri dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar Dasril Ilyas, Ketua DPW PAN Sumbar M Asli Chaidir, Selvyana Sofyan Hosen, anggota DPR RI PAN M Ichlas El Qudsi.

Selain bacaleg PAN dapil 1, menurut Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, juga ada PKPI di dapil Jabar V, Jabar VI, dan Nusa Tenggara Timur I. Lalu, Partai Gerindra dinyatakan TMS di dapil Jabar IX, PPP TMS di dapil Jabar II dan Jawa Tengah III. Total, tujuh dapil tidak bisa mengikuti pemilu.

Berkenaan dengan tidak memenuhi syaratnya bacaleg perempuan terkait persyaratan dan penempatan nomor urut, maka dikategorikan TMS dalam pencalonan perempuan. “Terhadap keterwakilan 30 persen perempuan, peraturan KPU menyatakan, beberapa parpol tidak memenuhi syarat (di dapil terkait),” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik. (zil/zul/jpnn)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA