Date Rabu, 23 July 2014 | 17:01 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Politik

Sidang Kasus Dugaan Korupsi PLTU Teluk Sirih

Wako Kembali Disebut Berperan

Rabu, 12-06-2013 | 07:56 WIB | 642 klik
Wako Kembali Disebut Berperan

Firdaus K saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Padang

Khatib Sulaiman, Padek—Wali Kota Padang Fauzi Bahar kembali disebut ikut berperan atas terjadinya kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih. Wako disebut sebagai orang yang melayangkan surat kepada PLN untuk segera mencairkan dana atas lokasi PLTU.

“Awalnya, panitia tim 9 tidak tahu kalau tanah seluas 40 hektare lahan pembangunan itu hutan lindung. Makanya, ada proses penjajakan upaya ganti rugi lahan, karena beberapa masyarakat mengklaim sebagai pemilik tanah yang dibuktikan sertifikat tanah. Apalagi, surat dikirimkan wali kota Padang ke Kementerian Kehutanan terkait status tanah tak kunjung dibalas. Akibatnya, wali kota Padang Fauzi Bahar melayangkan surat kepada PLN untuk segera mencairkan dana atas lokasi yang masih tidak tahu statusnya tersebut,” jelas mantan Sekko Padang, Firdaus K yang hadir sebagai saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, kemarin (11/6).

Tanah seluas 40 hektare itu dicairkan dana siliah jariah oleh PLN sebesar Rp 6 miliar. Dana ke luar setelah adanya surat yang dikirim wali kota ke pihak PLN dan rapat yang digelar pihak terkait di Jakarta.

Ironisnya, harga siliah jariah itu juga ditetapkan wali kota bukan tim 9. “Awalnya masyarakat minta Rp25 ribu per meter. Karena tidak mungkin membayar sebanyak itu, panitia juga tidak mampu lagi bernegosiasi melapor kepada wali kota Padang. Akhirnya, setelah ada pertemuan wali kota dengan masyarakat, didapat kesepakatan kalau uang siliah jariah Rp15 ribu per meter. Harga ini wali kota yang menentukan,” kata Firdaus K.

Keputusan itu dinilai hakim anggota Perry telah menyalahi aturan, karena dalam aturan, yang berhak menentukan harga adalah tim 9, bukan wali kota. Terkait adanya surat yang dilayangkan wali kota untuk segera membayarkan uang siliah jariah, juga dianggap Perry telah terjadi “kongkalikong”.

“Ketahuan anda jadinya kan. Ada apa sebenarnya ini, jelas-jelas status tanah masih belum ditentukan. Namun, wali kota sudah mendesak PLN segera mencairkan dana. Anda (Firdaus K) sebagai ketua tim 9 hanya mengamini saja. Berarti kalian tidak bekerja,” tegas Perry.

Mendengar itu, Firdaus K hanya terdiam. Tidak hanya itu, tidak bekerjanya tim 9, juga diutarakan Hermen Peri, Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang hadir sebagai saksi. Hermen selalu menjawab tidak tahu terkait pembebasan lahan untuk PLTU Teluk Sirih itu. “Tim 9 hanya bekerja sendiri-sendiri. Saya selaku anggota tim hanya mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan PLTU. Kami di tim 9 jarang berkomunikasi,” tegas Hermen.

Dalam sidang sebelumnya, Firdaus yang sebelumnya dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini mengaku, tidak tahu kalau dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan ia juga mengaku dirinya diperiksa dua kali oleh kejaksaan tinggi hanya sebagai saksi, bukan sebagai tersangka.

Terkait itu, hakim anggota M Takdir mempertanyakannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun JPU menegaskan kalau pihaknya akan mempertanyakan hal itu terlebih dahulu ke penyidik. Usai diperiksanya dua saksi itu, majelis hakim mengundur sidang hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lain dalam berkas kasus sama.

Wali Kota Padang Fauzi Bahar yang dihubungi Padang Ekspres secara terpisah sekitar pukul 18.50 Wib, kemarin (11/6) untuk mengkonfirmasikan soal kesaksian Firdaus K dalam sidang tersebut, mengaku tengah berada di luar kota. “Saya sedang di luar kota,” jawab Wako dan telepon pun terputus. Ketika Padang Ekspres mengirim SMS sekitar pukul 19.02, Wako tidak membalas.

Dalam sidang sebelumnya (28/5), Wako Fauzi Bahar, juga disebut berperan dalam kasus ini. Namun, saat dikonfirmasi ketika itu, Wako mengatakan, Pemko Padang memang betul membentuk pantia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan proyek untuk kepentingan umum itu.

Namun, pada pelaksanaanya panitia yang melakukan.”Pemko hanya membentuk kepanitiaan,” jelas Fauzi. (cr4)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA