Date Jumat, 1 August 2014 | 00:35 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Sengketa Pemilukada Sawahlunto

MK Gelar Sidang Perdana

Kamis, 06-06-2013 | 08:42 WIB | 308 klik

Jakarta, Padek—Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perdana perkara sengketa Pemilukada Kota Sawahlunto dengan Nomor Perkara 58/PHPU.D-XI/2013 dan 59/PHPU.D-XI/2013, Selasa (4/6). Pemohon sidang, yakni pasangan nomor urut 5 Fauzi Hasan-Deri Asta (Fader) dan pasangan nomor urut 3 Erizal Ridwan-Emeldi. Kedua pasangan itu menggugat KPU yang memenangkan pasangan nomor urut 1 Ali Yusuf dan Ismed (Alis). Pemohon meminta MK memerintahkan KPU Sawahlunto melakukan pemilihan suara ulang serta mendiskualifikasi pasangan Alis.

Syamsurdi Nofrizal sebagai kuasa hukum pemohon Fader, pada sidang yang diketuai Hamdan Zoelva mengatakan kliennya keberatan dengan keputusan KPU Sawahlunto yang meloloskan pasangan Alis yang dianggapnya tidak memenuhi syarat. Selain itu, Syamsurdi juga menyebutkan, KPU Sawahlunto selaku termohon telah melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Sawahlunto 2013 yang bersifat terstruktur, terencana, dan masif.

Syamsurdi pun menuding KPU Kota Sawahlunto tidak memberikan berkas dan data pendukung, materi pengawasan, dan verifikasi kepada Panwaslukada Kota Sawahlunto. Hal itu menyebabkan Panwaslukada tidak bisa menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran lain yang ditudingkan, yakni tidak terdistribusikannya undangan memilih secara maksimal.

“Termohon sengaja tidak secara benar menyosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP. Padahal, para pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat beberapa wilayah. Banyak undangan memilih tidak disampaikan pada pemilih,” tegasnya sebagai dilansir situs MK, kemarin.

Tindakan termohon tersebut, sambung dia, telah merugikan para pendukung yang akan memilih para pemohon karena hanya melalui pengumuman di radio. Maka menimbulkan problem di tingkat pelaksanaan di lapangan. Banyak petugas PPS dan KPPS menolak pemilih yang datang hanya membawa KTP dengan alasan petugas penyelenggara tidak pernah mendengar pengumuman radio dan tidak pernah ada bukti tertulis dari KPU Sawahlunto membolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih.

Pelanggaran tersebut menurut Syamsurdi dilakukan secara sengaja oleh KPU Kota Sawahlunto dengan tujuan memenangkan pasangan Alis. Merasa dirugikan, pemohon minta MK memerintahkan KPU Kota Sawahlunto melakukan pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi Alis.

Sedangkan Dorel sebagai kuasa hukum pemohon Erizal Ridwan-Emeldi menyampaikan telah terjadi perlanggaran secara terstruktur dan masif dilakukan pasangan Alis melibatkan wali kota incumbent, Amran Nur. Pelanggaran dimaksud Dorel, yakni KPU Kota Sawahlunto meloloskan bakal pasangan calon yang dinilainya tidak memenuhi syarat, yakni pasangan Alis sebagai perserta Pemilukada. Pelanggaran lain yang dituduhkan, yakni pencetakan suara dan desain suara di dua tempat berbeda sehingga mengabaikan aspek keamanan dan kerahasiaan. Dorel juga menyatakan surat undangan memilih disebarkan pada saat H-1 atau ada yang tidak dibagikan sama sekali.

Merasa dirugikan, Dorel menyampaikan kliennya minta MK memerintahkan KPU Kota Sawahlunto melakukan pemilihan suara ulang dengan mendiskualifikasi pasangan Alis dan menerbitkan keputusan yang menetapkan pasangan Erizal Ridwan dan Emeldi sebagai Wali Kota dan Wali Kota terpilih dengan perolehan suara terbanyak 92,65 persen. Sidang dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan pembuktian, kemarin (5/6). (cr4)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA