Date Jumat, 1 August 2014 | 20:51 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Prasjal Tarkim Tegur Kontraktor Jalan Mandeh

Mangrove-Terumbu Karang Rusak

Jumat, 31-05-2013 | 13:45 WIB | 243 klik

Pessel, Padek—Pembangunan jalan Mandeh-Sungai Pinang-Sungai Pisang di Pesisir Selatan dituding menyebabkan rusaknya hutan mangrove dan terumbu karang di perairan tersebut. Sebab, tanah dan batu yang dipecah dari bukit itu langsung dibuang ke laut.

Akibatnya, mangrove dan terumbu karang tertutup oleh tanah merah dan batu, air laut pun menjadi keruh. Para pecinta lingkungan di kawasan Koto XI Tarusan meminta pekerja proyek memperhatikan lingkungan dan memperbaiki kerusakan.

Pantauan Padang Ekspres, pendangkalan pesisir pantai karena tertimbun tanah bukit terjadi di sekitar Nagari Setara. Jika kita masuk lokasi pembangunan jalan dari simpang Mandeh Resort, sekitar 2,5 km akan ditemui lokasi tersebut.

Terlihat beberapa pohon di tebing perbukitan terjatuh ke pantai. Tanah merah perbukitan terus terkikis ke laut hingga menimbun mangrove dan terumbu karang. Padahal, mangrove dan terumbu karang itu dirawat oleh Pemuda Mandiri Cinta Bahari (PMCB) Koto XI Tarusan.

“Jalan ini dibuat untuk menunjang pariwisata di kawasan Mandeh dan sekitarnya. Nyatanya, malah merusak terumbu karang dan mangrove. Kalau seperti ini, usaha pelestarian yang kami lakukan sia-sia. Kami minta kontraktor untuk memperhatikan kelestarian lingkungan,” ujar Darpius, aktivis pecinta lingkungan yang tergabung dalam PMCB, ketika ditemui Padang Ekspres di lokasi, Rabu (29/7).

Dia meminta kontraktor tidak membuang material seenaknya. Sebab, jika hal itu terus dilakukan, masyarakat dapat menggugat pelaksana kegiatan. Hal itu diatur dalam Pasal 69 UU Nomor 27 Tahun 2007, menyebutkan, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.

Jika terbukti terjadi pengrusakan mangrove dan terumbu karang, pelaku dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp 10 miliar. “Jadi kami minta mereka memperbaiki kerusakan yang telah mereka lakukan. Sudah bertahun-tahun kami merawatnya, sekarang dirusak seenaknya. Kalau sampai masih ada kerusakan, kami akan menggugat mereka,” ujar salah seorang aktivis PMCB lainnya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Prasjaltarkim Sumbar, Yunita mengatakan, pihaknya sudah memberikan teguran kepada kontraktor terkait pembuangan tanah dan material perbukitan ke laut. Menurutnya, rekanan tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

“Teguran tersebut dibuat secara tertulis agar tidak mengulangi lagi,” terang Yunita. (ad)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA