Date Kamis, 31 July 2014 | 16:26 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Pemerintahan

Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Prihatin

Laporkan Dugaan Korupsi, Tiga Guru Dipolisikan

Senin, 27-05-2013 | 12:27 WIB | 808 klik

Limapuluh Kota, Padek—-Tiga guru yang melaporkan kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota kepada Kejaksaan Tinggi Sumbar, dilaporkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota Desri, 50, kepada polisi atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

Ketiga guru yang dipolisikan Kepala Dinas Pendidikan itu adalah Hafnizal, 58, guru SMAN 1 Situjuah Limo Nagari merangkap Ketua Komunitas Suara Hati Nurani Guru Limapuluh Kota. Kemudian, Zuhardi, 40, guru SMAN 1 Suliki merangkap Ketua Bidang Advokasi PGRI Limapuluh Kota, dan Zuheri Ramli, guru SMPN 3 Harau.

“Mereka dilaporkan Kepala Dinas Pendidikan Desri atas kasus dugaan pencemaran nama baik, Jumat (24/5) lalu. Laporan itu sudah kami terima dan masih kami pelajari,” kata Kapolres Limapuluh Kota AKBP Partomo Iriananto melalui Kasat Reskrim AKP Russirwan, Minggu (26/5) siang.

Menurut AKP Russirwan, Desri melaporkan ketiga guru, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor:LP/101/V-2013-SPKT LPK. Dalam laporannya, Desri mencantumkan dua saksi. Yakni, Radimas, 49, PNS, warga Jorong Parikdalam, Nagari Taehbaruah, dan Afrizal, 60, PNS, warga Perumnas BTI Blok D No 10 Payakumbuh.

Selain mencantumkan dua saksi, dalam laporan yang diterima petugas Sentra Pelayanan Terpadu Polres Limapuluh Kota dijelaskan, bahwa dugaan pencemaran nama baik yang dialami Desri, terjadi pada Maret, April dan Mei 2013, melalui media-massa dan layanan short messages service (SMS).

“Kejadian berawal, ketika nama pelapor (Desri) muncul di media massa yang menyatakan pelapor dituduh korupsi dana sertifikasi. Dan tuduhan penyelewengan aturan tidak membayarkan dana sertifikasi selama 12 bulan, serta tuduhan tidak mencairkan dana sertifikasi sebesar Rp6,48 miliar. Tapi sekali lagi kami tegaskan, laporan ini masih kami pelajari,” kata AKP Russirwan.

Sementara itu, pihak Desri yang melaporkan tiga guru kepada polisi, belum berhasil diwawancarai Padang Ekspres. Nomor handphone yang dicantumkan Desri dalam laporan kepada polisi dan sering dihubungi wartawan (0813744399XX), berada di luar jangakauan atau tidak aktif saat dihubungi, Minggu (26/5) sore.

Disisi lain, Ketua Komunitas Suara Hati Guru Limapuluh Kota Hafnizal mengaku sudah mengetahui, jika dirinya bersama Zuhardi dan Zuheri Ramli, dilaporkan Desri kepada polisi atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

“Kami sudah dapat informasi, bahwa kami dilaporkan kepada polisi. Kami tidak akan gentar dengan laporan tersebut. Sebab kami tidak pernah menuduh pribadi Kepala Dinas Pendidikan melakukan korupsi dana sertifikasi guru. Yang kami lakukan adalah melaporkan dugaan pemotongan dana sertifikasi guru kepada Kejati Sumbar,” kata Hafnizal.

Guru yang mengasuh puluhan mahasiswa miskin dan yatim-piatu itu menduga, laporan pencemaran nama baik terhadap dirinya dan dua guru, merupakan bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang punya kesadaran untuk melaporkan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Limapuluh Kota kepada institusi yang dilindungi undang-undang, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumbar.

“Kami melaporkan dugaan pemotongan sertifikasi guru, dugaan penyalahgunaan anggaran BOS dalam pengadaan LKS berlabel bahan ajar, dan dugaan mark-up dalam pembangunan WC Porprov bersama mahasiswa ke Kejati Sumbar, karena kami sadar, bahwa korupsi adalah bahaya latin yang harus kita perangi bersama. Untuk itu, kami para guru yang ingin membantu aparat dalam penegakan hukum, siap untuk berjihad,” kata Hafnizal.

Dia juga meminta polisi, agar berhati-hati dalam menyikapi laporan dugaan pencemaran nama baik yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan tersebut. “Kami dilaporkan mencemarkan nama baik, terkait dugaan pemotongan dana sertifikasi. Sementara dugaan itu sendiri, masih dalam proses penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumbar,” kata Hafnizal.

Terpisah, penggiat gerakan anti korupsi di Luak Limopuluah, Wendra Yunaldi menilai, laporan pencemaran nama baik terhadap tiga guru yang sebelumnya mengadukan dugaan korupsi ke Kejaksaan Tinggi Sumbar, merupakan preseden buruk di tengah gegap-gempita pemberantasan korupsi di negeri ini. “Patut diduga, ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap guru,” kata Wendra.

Menurut Wendra, para pelapor kasus dugaan korupsi, tidak bisa dilaporkan balik atas pencemaran nama baik. “Laporan korupsi itu seharusnya menjadi kontrol bagi penyelenggara negara. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” ujar pemilik PassMedia Group tersebut.

Terpisah, aktivis Koaliasi Masyarakat Sipil Sumbar Roni Syahputra yang ikut mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumbar bersama Profesor Saldi Isra, Profesor Mestika Zed, Miko Kamal, Oktavianus Riswa dan puluhan aktifis anti korupsi, mengaku sangat prihatin, dengan dilaporkannya ketiga guru di Limapuluh Kota atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

“Koaliasi Masyarakat Sipil Sumbar prihatin dengan tiga guru yang dilaporkan mencemarkan nama baik, setelah melaporkan dugaan korupsi. Polisi mesti hati-hati menyikapi laporan tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar masih mempertimbangkan, apakah perlu melaporkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau tidak,” kata Roni Syahputra, Jumat lalu. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA