Date Jumat, 1 August 2014 | 02:36 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Balon Anggota DPD Lapor ke Bawaslu

Putusan KPU Sumbar Digugat

Sabtu, 25-05-2013 | 13:07 WIB | 300 klik

Padang, Padek—Merasa dicurangi dalam pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di KPU Sumbar, seorang bakal calon DPD, Azhar melaporkan penyelenggara pemilu itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, kemarin.

Anggota Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan telah menerima laporan balon DPD itu. “Ini yang pertama ditangani Bawaslu. Laporan Azhar itu kami tindak lanjuti dengan meminta klarifikasi KPU, dan juga sejumlah saksi-saksi,” sebut Efitrimen kepada Padang Ekspres kemarin (24/5).

Untuk klarifikasi ke KPU, sebutnya, sudah dilakukan kemarin siang. Beberapa pertanyaan sudah diberikan kepada KPU terkait laporan calon anggota DPD yang tidak lolos itu. “Dan dari jawaban yang diberikan KPU itu, nantinya kami kroscek dengan keterangan para saksi-saksi pelapor. Setelah itu kami simpulkan dan selanjutnya diplenokan,” imbuh Efitrimen.

Mengenai materi gugatan/laporan yang disampaikan Azhar, menurut Efitrimen, menyangkut tidak memenuhi syaratnya (TSM) pelapor itu berdasarkan berita acara lampiran Model F-13-DPD pada lembaran verifikasi administrasi yang ada pada lampiran F-1-DPD oleh KPU Sumbar.

Sesuai mekanisme yang ada, untuk memproses laporan atau pengaduan terkait penyelenggaraan pemilu itu, dibutuhkan waktu paling lama lima hari. Setelah semua bahan keterangan dikumpulkan, baru kemudian ditetapkan melalui Pleno Bawaslu.

“Misalnya jika hari ini (Jumat, red) laporan pengaduan itu kami tindak lanjuti, ya paling tidak hari Jumat depan sudah akhirnya,” tambahnya.

Dihubungi terpisah, Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Sumbar, Agus Catur Rianto menyebutkan, keputusan KPU Sumbar membatalkan pencalonan Azhar untuk DPD Sumbar karena dukungan KTP yang diberikan bakal calon itu banyak yang ganda dan juga kedaluwarsa.

Sebagaimana ditegaskan, syarat untuk bisa lolos administrasi, bakal calon minimal harus memiliki 3.000 dukungan yang dibuktikan dengan fotocopi KTP pendukung.

“Setelah dilakukan verifikasi terhadap dukungan KTP itu, banyak yang ganda dan habis masa berlakunya. Konsekuensinya, untuk satu dukungan ganda poinnya dikurangi 50, sedangkan yang kedaluwarsa otomatis tidak dihitung lagi,” jelas Catur.

Namun, setelah semua persyaratan KTP dukungan itu selesai diverifikasi, totalnya tidak mencukupi syarat minimal. Dengan keadaan terpaksa calon ini kami gugurkan,” kata Catur. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA