Date Selasa, 22 July 2014 | 22:39 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Tim PAP DPD: Seret Kontraktor Nakal ke Jalur Hukum

Polda Diminta Usut Temuan BPK

Sabtu, 18-05-2013 | 11:22 WIB | 488 klik
Polda Diminta Usut Temuan BPK

logo BPK RI

Padang, Padek—Tim Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Polda Sumbar proaktif mengusut temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap potensi kerugian negara di Pemprov Sumbar.

Desakan itu disampaikan Tim PAP DPD kepada Kapolda Sumbar Brigjen Pol Noer Ali, kemarin. Tim PAP DPD yang dipimpin Faruk Muhammad itu, melakukan pertemuan tertutup dengan Kapolda di ruang Rupattama Mapolda Sumbar, Kemarin (17/5).

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 10.00 itu, Tim PAP DPD meminta Polda mempresentasikan penanganan kasus korupsi di Sumbar.

Dari paparan Kapolda, ada beberapa kasus yang menjadi atensi Polda Sumbar agar penanganannya ditingkatkan agar tidak terjadi surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Namun, dengan alasan masih dalam penyelidikan, Faruk belum mau menyebutkan kasus korupsi yang menjadi atensi Polda Sumbar tersebut.

“Kasusnya masih dalam penyelidikan, dan tidak bisa disebutkan. Walau sudah ditangani, kita tetap meminta Polda lebih tanggap lagi dalam penanganan-penanganan kasus korupsi,” ujar purnawirawan berpangkat inspektur jenderal itu.

Dari beberapa kasus korupsi ditangani Polda Sumbar, ada beberapa kasus yang mengendap. Untuk itu, Tim PAP DPD meminta Kapolda menjemput kasus tersebut. “Hasil kunjungan ini akan kami konsultasikan kembali dengan BPK, jaksa agung, KPK, dan Mabes Polri,” ujar mantan Gubernur PTIK itu.

Menanggapi itu, Kapolda Noer Ali mengaku belum menangani temuan BPK tersebut. Kapolda berjanji jika ada indikasi penyimpangan, pihaknya akan mengambil tindakan hukum terhadap para pelakunya.

Noer Ali menegaskan siap mengawal dan memantau persoalan-persoalan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, seperti yang disampaikan Tim PAP DPD RI tersebut. “Anggota kita yang khusus menangani kasus tindak pidana korupsi memang minim, namun hal itu tidak kita jadikan alas an. Selagi kita mampu, kita akan mengusut tuntas kasus korupsi di Sumbar,” tegas Noer Ali.

Diberitakan sebelumnya, selama tahun 2005 hingga 2012, Tim PAP DPD menyebut 16 kasus pelanggaran Pemprov Sumbar dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai temuan BPK. Akibatnya, menyebabkan potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp 61,1 miliar.

Temuan tersebut tersebar di lima SKPD, yakni Biro Bina Sosial, Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman (Prasal Tarkim), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Pendidikan dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Prasjal Tarkim menempati posisi tertinggi dengan 10 kasus temuan. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA