Date Kamis, 31 July 2014 | 14:23 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

147 Wanag-Kades Mundur

Senin, 13-05-2013 | 12:34 WIB | 187 klik

Padang, Padek—Sebanyak 147 walinagari (Wanag) dan kepala desa mengundurkan diri dari jabatannya. Walinagari dan kepala desa itu mengundurkan diri karena ikut dalam pemilihan legislatif. Walinagari dan kepala desa yang mengundurkan diri tersebut tersebar di 14 kota dan kabupaten. Empat belas daerah itu adalah Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Sijunjung, Agam, Tanahdatar, Padangpariaman, Limapuluh Kota, Pasaman, Mentawai, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, Pariaman dan Sawahlunto.

Hal ini diungkap oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Setdaprov Sumbar, Syafrizal kepada Padang Ekspres, Jumat (10/5) lalu di ruang kerjanya. “Dari data sementara yang kami terima, ada 147 wali nagari dan kepada desa yang mengundurkan diri dari jabatannya karena ikut pemilu legislatif. Terdiri dari 138 wali nagari dan 9 kepala desa,” ujarnya.

Ia mengatakan angka wali nagari dan kepala desa yang mengundurkan diri dari jabatannya, sangat memungkinkan untuk bertambah. Hal ini dikarenakan masih dilakukannya, penghimpunan data dari kota dan kabupaten terhadap wali nagari dan kepala desa yang mengundurkan diri. Sesuai dengan PP No 72 Tahun 2005 tentang desa dinyatakan kepala desa dan wali nagari dilarang menjadi pengurus partai politik (parpol).Artinya, jika ingin maju dalam pencalonan legislative, maka harus mengundurkan diri. Hal ini juga diperkuat oleh keputusan KPU.

Katanya lagi, di Sumbar ada 754 nagari dan 126 desa. Dari angka itu sebanyak 138 wali nagari dan 9 kepala desa mengundurkan diri. Dengan rincian Pesisir Selatan 15 orang, Kabupaten Solok 22 orang, Sijunjung 15 orang, Agam 19 orang,Tanah datar 14 orang, Padang Pariaman 13 orang, Limapuluh Kota 16 orang, Pasaman 4 orang Solok Selatan 10 orang, Dharmasraya 6 orang dan Pasaman Barat 4 orang. Sedangkan, kepala desa yang mengundurkan diri adalah 4 orang kepala desa di Mentawai, 2 orang di Pariaman dan 3 orang dari Sawahlunto.

“Memang mereka telah mengajukan pengunduran tapi tak serta merta saja begitu. Mereka tetap harus melaksanakan tugas mereka sampai ada penetapan DCT oleh KPU,” ujarnnya,”.

Lebih lanjut, Syafrizal mengatakan tanggal 14 Maret 2013 lalu, Gubernur telah memberikan surat edaran yang berisi pedoman bagi walinagari / desa yang akan menjadi calon anggota legislatif. Dimana dalam surat edaran tersebut disampaikan , jika wali nagari ikut pencalonan legislatif maka wajib mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada bupati/walikota dengan tembusan camat dan Badan Musyawarah ( Bamus) Nagari/ Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Setelah itu, barulah bupati/ walikota menyampaikan persetujuan/ penolakan secara tertulis kepada walinagari/ kepala desa dan atau perangkat nagari/desa pemohan dan tembusannya disampaikan kepada camat dan Bamus Nagari/ BPD. Persetujuan bupati/walikota bagi walinagari / kepala desa atau perangkat nagari/ desa pemohon, harus ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan bupati/wali kota tentang pemberhentian wali nagari/ kepala desa yang bersangkutan.

“Bupati juga harus membuat surat keputusan pengangkatan pejabat sementara wali nagari / kepala desa. Ini penting dilakukan agar ada pihak yang bertanggungjawab terhadap pengurusan urusan masyarakat di nagari,” ucap mantan wakil bupati Pesisir Selatan ini.

Syafrizal mengatakan Bamus Nagari/ BPD bersama pejabat sementara wali nagari / kepala desa, segera menyelenggarakan proses pemilihan wali nagari/ kepala desa yang definitif. “ Paling lambat 1 tahun setelah pengunduran wali nagari yang ingin menjadi caleg,” ucapnya.

Katanya, sesuai dengan proses tahapan pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014, pada saat ini telah memasuki tahap proses penerimaan pendaftaran dan seleksi calon angggota legislatif oleh masing-masing partai politik peserta pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, maka wali nagari /kepala desa dan perangkat nagari/ desa yang ikut menjadi calon legislatif di daerah, diharapkan mempedomani surat edaran yang telah ditetapkan.

“Kami minta kota/ kabupaten menyampaikan daftar nominatif nama-nama wali nagari / kepala desa dan perangkat nagari/ desa yang ikut sebagai calon legislatif di daerah dan daftar pejabat sementara penganti disampaikan ke Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar . Untuk akurasi dan validasi data walinagari/ kepala desa dan perangkat desa yang ikut pencalonan anggota legislatif dapat bekerjasama dengan KPU setempat,” ucapnya. (ayu)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA