Date Rabu, 30 July 2014 | 16:04 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Usul DPD terkait dengan Subsidi BBM

Ganti BLT dengan Program Padat Karya

Sabtu, 11-05-2013 | 11:03 WIB | 147 klik

Jakarta, Padek—Pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) yang kini bernama bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Wakil Ketua DPD La Ode Ida mengharapkan keputusan pemerintah itu belum bersifat final.

"Saya kira BLT itu bukan satu-satunya solusi yang terbaik sebagai kompensasi naiknya harga BBM. Sebelum diketuk palu, harus dicari cara-cara lain," ujar La Ode di kompleks parlemen kemarin (10/5). Dia mengharapkan pemerintah tidak hanya memberikan jalan keluar dengan memberikan uang tunai kepada masyarakat.

Dia menilai BLT lebih merupakan solusi bagi mereka yang tidak produktif karena sudah tua atau tidak bisa bekerja dengan baik. Mekanisme semacam itu juga harus benar-benar menjadi pilihan terakhir. "Harus dilakukan secara ketat dan selektif. Manajemen distribusi dan pengawasannya perlu diperiksa," sambungnya.

Lantas, apa tawaran solusi yang tepat untuk dilaksanakan pemerintah sebagai pengganti subsidi BBM? Senator asal Sulawesi Tenggara itu mengatakan, pemerintahan SBY-Boediono seharusnya menciptakan program-program padat karya yang bisa melibatkan banyak orang. Dengan begitu, orang akan bisa memperoleh hasil karena dengan usahanya sendiri. "Di sana akan ada tenaga kerja yang diserap dan melibatkan masyarakat secara baik. Jadi, paradigmanya harus diubah dengan berorientasi pada hasil," kata La Ode yang tahun depan nyaleg dari PAN itu.

La Ode enggan berprasangka diberikannya BLT akan menguntungkan salah satu partai atau kelompok tertentu untuk kepentingan meraih simpati masyarakat menjelang Pemilu 2014. "Kecurigaan itu bersifat umum. Yang pasti, mekanisme distribusinya harus jelas," katanya.

Seperti diberitakan, pemerintah sudah menyiapkan BLSM kepada 15,5 juta rumah tangga miskin dan sangat miskin. Besarannya Rp 150 ribu per bulan. BLSM akan diberikan selama empat bulan. Untuk keperluan itu, pemerintah menyiapkan dana Rp 13 triliun.

Kategori masyarakat yang berhak menerima BLSM itu adalah berpenghasilan hanya USD 1 hingga USD 2 atau Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu per kapita per hari. Sasarannya, sekitar 62"65 juta jiwa sangat miskin dan nyaris miskin yang rentan terdampak kenaikan harga BBM. Namun, hingga kini pemerintah masih mematangkan rencana kenaikan harga BBM tersebut. (fal/c7/jpnn)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA