Date Kamis, 24 July 2014 | 11:14 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Kiprah Paralegal Memperjuangkan Keadilan di Sumbar

Kami bukan Provokator, bukan Pula Pencari Rusuh

Jumat, 29-03-2013 | 11:53 WIB | 608 klik
Kami bukan Provokator, bukan Pula Pencari Rusuh

Suasana diskusi paralegal dengan awak redaksi Padang Ekspres, kemarin (28/3).

Menjadi paralegal atau pemberi bantuan hukum, bukanlah pekerjaan mudah. Tak jarang kehadiran relawan yang posisinya diperkuat melalui UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum itu, dicap provokator oleh mereka yang terusik dengan kiprah paralegal ini. Bagaimana suka dukanya?

YA, bagi sebagian orang namanya paralegal masih awam. Paralegal merupakan orang bukan berlatar belakang pendidikan hukum dan masyarakat umum, yang diberikan pengetahuan teknis dan praktis bagaimana menghadapi kasus-kasus hukum di sekitar mereka.

Akibat minimnya informasi paralegal ini, banyak kalangan menyalahartikan posisi paralegal. Mereka dicap provokator dan duri dalam daging. “Tak jarang keberadaan kami dicap provokator,” ujar Mikel Candra, paralegal dari Kabupaten Solok menyampaikan keluh-kesahnya saat kunjungan media briefing ke redaksi Padang Ekspres difasilitasi Divisi Pendampingan Kasus dan Paralegal LBH Padang, kemarin (28/3).

Dalam silaturahmi yang dihadiri Wakil Pemimpin Redaksi Padang Ekspres Nashrian Bahzein, dan Asisten Redaktur Pelaksana Rommi Delfiano itu, Mikel menuturkan hambatan-hambatan dihadapinya di lapangan. Tak hanya dicap provokator, Mikel kerap dikucilkan di tengah masyarakat. Mereka dituding pengganggu dan pengusik. “Padahal, kita memperjuangkan keadilan bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan,” katanya.

Dasrul Fahmi, paralegal asal Padangpariaman, sudah kenyang dengan ejekan, intimidasi dan iming-iming materi dari orang-orang kuat di daerahnya. Namun, dia tetap tegar meski sering diadu domba dengan sesama masyarakat. “Istri saya yang kadang tidak sanggup menghadapinya. Sering dia minta saya berhenti menjadi paralegal. Tapi setelah saya jelaskan, perlahan dia mulai mengerti,” tutur Dasrul, yang mengaku sudah kaya sejak dulu kalau dia memanfaatkan paralegal untuk mencari materi.

Panji, paralegal dari Kapalohilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Padangpariaman, merasakan hal serupa. Namun, tantangan dan ancaman yang dihadapinya, tak lantas membuat Panji menyerah. Baginya, paralegal adalah pengabdian karena sejak awal dirinya didoktrin tidak boleh menerima pemberian apa pun. Mereka memberikan bantuan tanpa pamrih dan berharap imbalan.

Panji mengaku bantuan hukum sangat perlu dilakukan masyarakat. Ini mengingat pendidikan hukum belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat di pelosok desa. Kehadiran paralegal kian penting di Sumbar seiring meruyaknya sengketa lahan di Sumbar.

Masyarakat dengan pengusaha besar, tambahnya, kerap berhadap-hadapan dalam menangani masalah tanah. Akibat ketidaktahuan masyarakat dengan hukum, panik dan frustrasi, tak jarang masyarakat memilih jalan anarkis.

“Tentu saja mereka kalah, karena pengusaha licik menggunakan tangan-tangan aparat untuk membenturkannya dengan masyarakat. Apalagi, sekian banyak kasus berdarah sengketa tanah terjadi selama ini antara masyarakat dengan aparat,” sebutnya.

Seiring persoalan tersebut, menurut Panji, paralegal sedikit banyaknya haruslah paham dengan masalah hukum, terutama hukum adat. Melalui keran inilah, peralegal harus bisa membantu masyarakat mengadvokasi masalah. Panji sendiri cenderung mengupayakan agar kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan secara damai, melalui lembaga-lembaga adat di tingkat nagari ataupun kecamatan.

“Penyelesaian lebih baik upaya maksimal melalui mediasi. Kita ingin bagaimana agar masalah-masalah yang terjadi di tingkat masyarakat itu tidak sampai ke polisi,” terang Panji.

Untuk kasus bersifat vertikal dengan pemerintah daerah dan pengusaha, paralegal tidak saja membantu masyarakat mengupayakan melalui advokasi. Namun, juga mendorong masyarakat melakukan demonstrasi sampai hak masyarakat terpenuhi. “Tuntutan kita, legitimasi masyarakat adat diakui negara,” terangnya.

Pahit manisnya menjadi paralegal juga dirasakan Amir Durin, paralegal asal Pesisir Selatan (Pessel) itu. Amir kecewa atas ketidakadilan yang tampak telanjang di depan mata. Karena itu pula, Amir Durin bertekad dalam hati melawan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Semangat Amir membela orang-orang miskin, kaum lemah dan marjinal di kampungnya, tidak padam oleh intimidasi dan iming-iming materi. Hatinya sedih melihat orang-orang kecil di kampungnya dipingpong orang-orang kuat. Tak heran, setumpuk laporan kaum lemah ini hanya didiamkan aparat terkait.

“Berbeda kalau yang meminta orang-orang besar, kasusnya cepat diproses dan disidangkan. Tapi kalau sudah pelakunya orang besar, kasusnya sengaja didiamkan atau dipetieskan,” kata Amir yang tinggal Tapan.

Selain kasus pidana, Amir kini intens membela masyarakat dalam mempertahakan tanah ulayat di Pesisir Selatan. Sengketa ulayat juga mendominasi rangkaian kasus-kasus hukum yang dihadapi masyarakat miskin di daerah itu. Namun, tak jarang pengusaha selalu “dimenangkan”. “Hak-hak ulayat banyak dirampas,” terangnya.

Seperti diketahui, sejak tahun 2007 hingga sekarang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku LSM konsen menginisiasi dan mengembangkan paralegal, telah melahirkan 100 orang paralegal di Sumbar. Mereka tersebar di tiga kabupaten yakni Padangpariaman, Solok dan Pesisir Selatan.

Tujuan dibentuknya paralegal itu untuk memperluas akses terhadap keadilan melalui layanan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin dan marjinal. Tak jarang pekerjaan mereka tersebut sering berbenturan terutama dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kaum miskin.

Koordinator Divisi Pendampingan Kasus dan Paralegal LBH Padang, Deddi Alparesi yang membina paralegal ini, tak menampik jika akses bantuan hukum sangat minim di nagari-nagari di Sumbar. Untuk itu, diharapkan paralegal inilah yang menjadi perpanjangan tangan maupun garda terdepan dalam memberikan bantuan hukum, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Data LBH Padang, tiga tahun terakhir (2010-2012), menerima pengaduan kasus hukum dari masyarakat miskin dan marjinal sebanyak 835 kasus. Di mana, jumlah pencari keadilan sebanyak 9.429 orang dan 833 KK. Terjadinya peningkatan kasus hukum di Sumbar ini menunjukan masih terabaikan hak-hak masyarakat miskin dan marjinal.

Tiga kabupaten terbentuk pralegalnya yakni posko P3KH (Pengaduan Pertama Penyelesaian Kasus Hukum) tingkat nagari yakni di Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh, Nagari Gantung Ciri, Nagari Batu Banyak di Kabupaten Solok, Nagari Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan, Nagari Kapalo Hilalang dan Nagari Parit Malintang Kabupaten Padangpariaman. “Kalau masyarakat perlu bantuan hukum bisa berkoordinasi dengan paralegal di masing-masing posko tersebut,” imbuh Deddi.

Tugas mulia paralegal ini sejalan dengan tugas pers dalam memperjuangkan orang-orang lemah yang bersuara. Padang Ekspres menyatakan siap bersinergi dengan paralegal dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran serta memberikan pencerdasan hukum bagi masyarakat miskin dan marjinal. “Orang-orang baik harus berkerja sama secara terorganisir untuk melawan kejahatan yang selama ini juga telah terorganisir. Sinergi paralegal dan pers efektif dalam memperjuangkan keadilan bagi kaum miskin dan marjinal di Sumbar,” kata Wapemred Padek Nashrian..

Sepak terjang seratus paralegal di Sumbar mulai bikin elite-elite daerah dag dig dug. Mereka bekerja tanpa pamrih materi dan pujian, apalagi mengharapkan penghargaan yang kini digemari para elite-elite daerah. Mereka hanyalah secuil orang-orang kecil yang ingin melakukan hal besar, dan orang-orang biasa yang ingin melakukan hal luar biasa. (***)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA