Date Selasa, 29 July 2014 | 09:35 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Tim Provinsi Gagal Capai Lokasi

Razia Tambang tak Maksimal

Jumat, 22-03-2013 | 11:13 WIB | 951 klik
Razia Tambang tak Maksimal

Mobil rombongan tim terpadu provinsi terperosok ketika meninjau lokas

Solsel, Padek—Upaya penertiban tambang emas liar di Solok Selatan terkesan seremonial. Hingga kini, belum satu pun penambang besar yang telah merusak lingkungan itu, diseret ke ranah hukum. Aparat keamanan dan pemda hanya menangkap pekerja tambang dan operator ekskavator.

Hal serupa terjadi saat razia Tim Terpadu Provinsi bentukan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, kemarin (21/3). Alih-alih mengungkap aktor di balik maraknya eksploitasi emas ilegal di sepanjang daerah aliran sungai Batang Hari itu, upaya tim provinsi menyisir lokasi illegal mining (penambangan liar) malah terhadang.

Tim provinsi hanya mampu menjangkau Camp PT Geominex Solok Selatan. Anehnya, gagalnya tim provinsi ke lokasi tambang liar karena tiada perahu timpek, alat penyeberangan ke Alai, Batang Gumanti, Batang Bangko, dan Muko-Muko Koto Parik Gadang Diateh (KPGD).

Padang Ekspres yang turut menyertai rombongan yang diketuai Asisten Pembangunan Setprov Sumbar,

Syafrial itu, hanya melihat bekas-bekas aktivitas penambangan di Camp PT Geominex Solok Selatan.

Tak terlihat kegiatan penambangan baik menggunakan ekskavator, kapal keruk, dompeng maupun secara tradisional (mendulang). Hanya tampak hamparan pasir dihiasi lubang-lubang besar bekas penambangan menggunakan ekskavator. Lokasi itu seperti bekas diterjang galodo (banjir bandang).

Tim provinsi yang terdiri dari pejabat Pemprov, Pomal Lantamal II, Kasi Intel Korem 032/Wirabraja, dan Pol PP dipandu tim terpadu kabupaten, minus utusan Polda Sumbar, gagal ke lokasi tambang gara-gara tidak ada perahu timpek. Padahal, informasi dari warga setempat, aktivitas penambangan liar masih terjadi di Alai, Batang Gumanti, Batang Bangko dan Muko-Muko KPGD. Puluhan ekskavator diduga masih beroperasi.

“Kita ingin memastikan apakah aktivitas kapal keruk dan ekskavator masih beroperasi atau tidak. Tapi, kita tak bisa berbuat apa-apa, karena fasilitas ke sana (tambang ilegal, red) tidak tersedia,” ujar Syafrial kepada Padang Ekspres, di sela-sela peninjauan, kemarin (21/3). Akibatnya, tim belum berhasil menertibkan dan menangkap pelaku illegal mining.

Tim provinsi menuju lokasi sekitar pukul 07.30 dari Hotel Umi Kalsum, Muaralabuh. Sekitar pukul 13.30, tiba di pinggir Batang Hari, Jorong Sungai Penuh Lubuk Ulang Aling Selatan Sangir. Saat itu, tak seorang pun yang melakukan penambangan.

Untuk mencapai Camp PT Geominex Solok Selatan itu, tim harus melewati medan jalan bertanah liat, licin, berlubang, dan berlumpur. Akibatnya, puluhan kali mobil dinas dobel gardan rombongan karam di tengah jalan. Belum lagi penurunannya tajam dan curam. Sekitar pukul 15.00, tim memutuskan kembali ke Padangaro (ibu kota Solsel), dan tiba menjelang maghrib. “Tim memilih pulang, karena kendaraan tidak bisa jalan lagi. Sedangkan, perahu timpek juga tidak ada. Jadi, kita tidak bisa melakukan apa-apa,” lanjut Sekkab Solsel Fachril Murad.

Fachril menduga lokasi tambang ilegal itu sudah dikosongkan terlebih dahulu, sehingga tidak satu pun alat berat ditemukan. “Bahkan, sampai-sampai, aktivitas masyarakat mendulang emas juga berhenti,” ucapnya.

Razia tim provinsi tidak membuahkan hasil karena jadwalnya telah dibocorkan ke publik sebelumnya.

Namun begitu, Syafrial mengaku tidak terlalu kecewa atas hasil tersebut. Sepanjang daerah yang dilalui tim terpadu, Syafrial mengaku kaget melihat kerusakan lingkungan akibat penambangan liar.

“Kawasan tambang emas di sepanjang aliran Batang Hari sudah seperti kampung mati. Temuan lainnya, adanya kegiatan perusahaan di luar titik koordinat yang diizinkan,” ungkapnya.

Tim provinsi juga menemukan tiga persoalan administrasi. Pertama, tidak ada izin penambangan di bantaran sungai dari Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Dinas Pekerjaan Umum Solsel. Lalu, perusahaan belum mengantongi izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan karena lokasi penambangan di kawasan hutan. Terakhir, tidak ada iktikad perusahaan mereklamasi lokasi tambang. “Ini dibuktikan belum adanya setoran dana reklamasi yang dititipkan perusahaan ke pemda,” tegasnya.

Menanggapi langkah Tim Terpadu Provinsi, Mahyunar Khatib Ipi, tokoh masyarakat Lubuk Ulang Aling, meminta Pemkab Solsel mengevaluasi perusahaan-perusahaan tambang emas yang masih beroperasi, yakni PT Geominex Solok Selatan, PT Geominex Sapek, dan PT Bina Bakti Pertiwi.

“Kita tantang nyali Bupati, cabut izin perusahaan itu. Jadikan bekas izin usaha pertambangan (IUP) ketiga perusahaan itu menjadi WPR,” kata Mahyunar yang turut menyertai rombongan.

Sementara itu, besok (23/3), Tim Kaukus DPD-DPR asal Sumbar dipimpin Irman Gusman dan Sekretaris Azwir Dainy Tara akan bertemu tokoh masyarakat dan Pemkab Solsel membahas upaya pemberantasan tambang emas liar serta mengungkap pembeking illegal mining di daerah tersebut. (mg20)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA