Date Kamis, 31 July 2014 | 00:11 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Terkait Wacana Penyerahan Pengelolaan PLN ke Pihak Asing

Serikat Pekerja PLN Merasa Terancam

Jumat, 08-03-2013 | 14:02 WIB | 3417 klik

Padang, Padek—Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja (SP) PLN terus berjuang menolak setiap upaya pemerintah memprivatisasi PT PLN (Persero). Alasannya, kebijakan itu bisa berdampak terhadap kelangsungan hidup 19 ribu karyawan PLN.

Ketua Umum DPP SP PLN, Riyo Supriyanto mengatakan itu saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) SP PLN di Pangeran Beach Hotel, kemarin (7/3). Dalam rapimnas itu, sedikitnya 300 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SP PLN dari seluruh Indonesia ikut hadir.

Riyo mengatakan, jika pengelolaan PLN diberi pihak asing akan banyak karyawan PLN yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Penyerahan pengelolaan perusahaan tersebut, lanjutnya, tidak saja di bidang teknis seperti SDM, keuangan, akuntansi, logistik, niaga, dan informasi teknologi, tapi juga pengelolaan bidang nonteknis.

“Jika semua pengelolaan PLN telah diserahkan pada asing, terus apa lagi yang akan dikerjakan karyawan PT PLN sekarang. Kita pesimis, karyawan yang sudah ada ini tetap dipertahankan,” tuturnya.

Riyo menceritakan, Dirut PLN pernah menjanjikan tidak akan ada PHK dengan adanya rencana penyerahan pengelolaan kepada pihak asing, menurut Riyo itu justru tak masuk akal.

Untuk itu, Riyo mengajak seluruh DPD, DPC Serikat Pekerja menolak wacana tersebut. “Saya berharap kebulatan tekat dari DPD, DPC yang memiliki hubungan langsung dengan karyawan PT PLN untuk menolaknya (wacana penyerahan pengelolaan ke pihak asing, red),” tegasnya.

Riyo juga meminta seluruh pengurus DPD, DPC SP di seluruh Indonesia membuat surat penolakan yang akan disampaikan nanti kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Saya harap suratnya sudah selesai minggu ini juga,” ingatnya.

Jika nanti surat penolakan itu tidak digubris pemerintah, Riyo mengingatkan akan ada aksi penolakan besar-besaran yang akan dilakukan oleh karyawan PLN. “Jika surat kita tidak didengarkan pemerintah, kita ancam mogok kerja besar-besaran,” tegasnya. (bis)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA