Date Rabu, 30 July 2014 | 01:49 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Saldi Isra: UU Dikti Bertentangan dengan UUD

Jumat, 08-03-2013 | 12:07 WIB | 509 klik

Padang, Padek—Sidang pleno tentang permohonan pengujian UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti) kembali digelar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (9/3). Dalam sidang ketujuh ini, pemohon dari perwakilan organisasi mahasiswa tergabung dalam Forum Peduli Pendidikan (FPP) Unand menghadirkan dua orang saksi ahli; pakar hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra dan Prof Saldi Isra (pakar hukum Tata Negara Unand). Sidang pleno ini juga diikuti puluhan mahasiswa Unand di ruang sidang video confrerence Fakultas Hukum Unand.

Sidang yang dimulai pukul 11.15 WIB ini dipimpin hakim ketua, Muhammad Alim dengan anggota Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono dan Hamdan Zoelva Hadir sebagai pemohon; M Nurul Fajri, Candra Feri Caniago, Depitriadi, Roki Septiari, Armana Fransiska, dan Agus Sudarta Pratama.

Di ruang sidang MK Jakarta sendiri, hadir langsung Azmy Uzandy (Presiden BEM Unand). Dari perwakilan pemerintah, hadir Dr Joko Santoso (Dirjen Dikti Kemendikbud) beserta staf dan perwakilan Kemenkum HAM.

Yusril mengatakan, UU Dikti tidak mengatur secara jelas dari mana sumber pembiayaan pendidikan tinggi. Padahal pembiayaan merupakan persoalan mendasar, lebih-lebih dihadapkan pada kenyataan keterbatasan orangtua menyekolahkan anaknya.

Pasal 73 ayat (1) undang-undang a quo memuat norma yang menyatakan ”Penerimaan Mahasiswa Baru PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain”, menurut Yusril, mengandung sifat multi tafsir dan mengandung ketidakpastian hukum, sehingga tidak layak dicantumkan sebagai norma dalam UU.

”Memang ketentuan Pasal 73 ayat (7) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur dalam Peraturan Menteri. Namun Peraturan Menteri itu dikhawatirkan akan berisi hal-hal yang tidak sejalan dengan norma UUD dan UU,” ungkapnya.

Sebelumnya, Saldi Isra sebagai saksi ahli menyampaikan, pasal 31 UUD 1945 secara implisit menegaskan tanggung jawab negara membiayai pendidikan nasional dengan kewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dana APBN dan APBD, belumlah tercermin sebagaimana mestinya.

Saldi berpendapat, norma Pasal 64 dan 65 UU Dikti bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945. Walaupun ada asas nirlaba, tambah Saldi, PTN berbadan hukum itu akan membebani mahasiswa dan mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pembiayaan yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. ”Karena itu, saya berpendapat, sudah selayaknya norma Pasal 64 dan 65 undang-undang a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ulasnya. (san)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA