Date Rabu, 23 July 2014 | 18:59 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Dugaan Pemborosan Anggaran Rp 1,94 Miliar

Dewan Klaim Punya Bukti

Jumat, 08-03-2013 | 11:21 WIB | 362 klik
Dewan Klaim Punya Bukti

-

Sawahan, Padek—Anggota DPRD Padang menanggapi santai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan duplikasi anggaran perjalanan dinas wakil rakyat Rp 1,9 miliar yang kini diselidiki Kejaksaan Negeri Padang. Anggota dewan menyatakan siap diperiksa jaksa untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti laporan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Temuan BPK tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK No 08/LHP/XVIII.PDG/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 menunjukkan tahun 2012, anggaran kedewanan di Sekretariat DPRD Padang Rp 3,1 miliar.

Kemudian direvisi menjadi Rp 2,4 miliar pada perubahan APBD 2012. Anggaran ini digunakan untuk enam kali pelaksanaan dengan rincian penggunaan anggaran honor pelaksana kegiatan Rp 3,4 juta, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 2,37 miliar, serta belanja kursus/pelatihan/sosialisasi dan bimbingan teknis Rp 65 juta.

Berdasar SPJ fungsional per November 2012, kegiatan terealisasi Rp 1,94 miliar, perjalanan dinas DPRD Rp 1,93 miliar, dan belanja kepesertaan kursus Rp 7,4 juta.

BPK menilai, penganggaran kegiatan ini tidak diatur dalam Permendagri No 21/2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam PP No 21/2007 tentang Perubahan Ketiga PP No 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Berdasar LHP itu, jenis penganggaran kegiatan belum direncanakan dalam APBD, harusnya ditampung di pos tak terduga. Namun, Pemko dan DPRD membuat kelonggaran penggunaan kegiatan untuk menyukseskan tugas kedewanan tersebut. Akibat duplikasi anggaran tersebut, menurut BPK, terjadi pemborosan anggaran Rp 1,94 miliar.

“Kami memang melakukan perjalanan dinas. Bahkan ada surat perintah jalan (SPJ)-nya. Semua ada laporan dan bukti-bukti anggota DPRD melakukan perjalanan. Kecuali kita melakukan perjalanan fiktif, baru perlu dikhawatirkan,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padang, Afrizal, kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin. Afrizal mengatakan, temuan anggaran Rp 1,94 miliar tersebut hanya karena BPK RI menilai mirip dengan anggaran perjalanan alat kelengkapan dewan. Karena saat ini telah telanjur dianggarkan, kata Afrizal, maka tahun depan rencananya tidak akan dianggarkan lagi.

“Akan tetapi, kalau memang ada oknum DPRD yang bermain, tentu kita lihat dulu apakah ada buktinya. Rasanya kawan-kawan yang berangkat punya bukti. Mungkin saja yang terindikasi itu yang tidak punya bukti,” ungkap Wakil Ketua DPRD tersebut.

Ditanya kesiapannya memberikan keterangan jika diminta kejaksaan, politisi Golkar ini menyatakan siap. “Bagi DPRD tidak ada masalah. Apalagi LHP BPK itu buktinya juga tidak dianggarkan pada tahun berikutnya,” tegas politisi Golkar tersebut enteng.

Sementara Budiman, wakil ketua lainnya enggan berkomentar. “Kalau itu saya tidak bisa menjawabnya. Lebih baik tanyakan langsung ke bidang anggaran. Dialah yang lebih tepat menjawab persoalan yang terkait anggaran,” kilahnya.

Hal serupa juga diungkapkan Wakil Ketua Masrul. “Coba tanya kepada pak Afrizal. Saya rasa dia yang lebih pas menjawabnya,” ujar politisi PAN itu singkat. Saat ini, kejaksaan mulai mengumpulkan bukti-bukti, serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui dana tersebut.

Sesuai jadwal, mantan Sekretaris DPRD Padang, Sastri Y Bakri yang kini menjabat Inspektorat Khusus Irjen Kemendagri dimintai keterangan Kamis (6/3). Tapi karena ada urusan lain, Sastri tak jadi memenuhi permintaan dari kejaksaan tersebut. Rencananya, dia memenuhi panggilan kejaksaan, hari ini (8/3). (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA