Date Jumat, 25 July 2014 | 15:24 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Diduga Bekingi Illegal Minning

Kaukus DPD-DPR: Copot Kapolda Sumbar

Selasa, 05-03-2013 | 11:48 WIB | 2086 klik
Kaukus DPD-DPR: Copot Kapolda Sumbar

-

Jakarta, Padek—Terus beroperasinya illegal minning (tambang ilegal) di Sumbar, membuat wakil rakyat Sumbar di DPR dan DPD gerah. Mereka mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo mencopot Kapolda Sumbar Brigjen Pol Wahyu Indra Pramugari. Mereka menduga, Kapolda Sumbar membekingi sejumlah pengusaha tambang asal luar Sumbar yang merampas tanah ulayat masyarakat adat di Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat.

Mereka adalah Ketua DPD RI Irman Gusman bersama anggotanya Alirman Sori, Afrizal, dan Emma Yohana. Lalu dari DPR adalah Epyardi Asda, Refrizal, Azwir Dainy Tara, Zulmiar Yanri, Taslim Chaniago, dan Dalimi Abdullah. Rekomendasi pencopotan Kapolda Sumbar itu setelah rapat gabungan anggota DPR dan DPD (Kaukus Parlemen) asal Sumbar yang dipimpin Irman Gusman, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (4/3).

“Menyikapi masalah illegal minning dan pertambangan yang merugikan masyarakat di Solsel, Dharmasraya dan Pasaman, Kaukus Parlemen Sumbar dari DPR dan DPD sepakat meminta Kapolda Sumbar diganti. Selain kepada Kapolri, saya juga akan sampaikan hasil pertemuan kaukus ini kepada Presiden SBY,” sambung Irman Gusman. Selain merekomendasikan pencopotan Kapolda Sumbar, ke-14 anggota parlemen itu mengunjungi Sumbar dalam waktu dekat.

”Maret ini anggota DPR-DPD akan turun langsung ke Solok Selatan. Sebelum datang ke Solok Selatan, kaukus mengumpulkan data dan fakta, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan sejumlah pihak terkait, seperti Dirjen Minerba, Kementerian ESDM,” jelas Irman. Untuk lebih mengkonkretkan semua ini, kaukus membentuk taskforce atau tim kecil.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Azwir Dainy Tara menyebutkan, masyarakat Solsel, Dharmasraya dan Pasaman saat ini berada dalam ketakutan untuk mempertahankan hak ulayatnya yang diambil paksa sejumlah pengusaha dari luar Sumbar. “Karena ada indikasi Kapolda Sumbar Brigjen Pol Wahyu Indra Pramugari di belakang aksi itu,” kata Azwir.

Seperti terjadi di Solok Selatan (Solsel). Menurut Azwir, para pengusaha menggunakan jasa aparat kepolisian dalam membebaskan tanah ulayat. Langkah ini mereka lakukan agar masyarakat tidak melihat dan mendekati aktivitas para pengusaha dalam menentukan lahan tambang yang akan mereka kuras.

“Aparat kepolisian yang mengawal pengusaha itu dipersenjatai dan masyarakat diintimidasi agar tidak mendekat. Mustahil, seorang Kapolda tidak mengetahui pengerahan personel Polri mengawal pengusaha sesuai informasi yang saya dapatkan berasal dari Kota Surabaya, Jawa Timur,” ungkap anggota Komisi VII DPR itu.

Politisi senior Partai Golkar itu berkeyakinan bahwa Kapolda Sumbar, Kapolres Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman, saat ini bekerja untuk kepentingan jaringan pengusaha tambang. “Saya yakin mulai Kapolda hingga Kapolres yang daerahnya memiliki tambang, sudah menjadi bagian dari jaringan penguras kekayaan alam di Sumbar. Karena itu, tidak cukup mereka itu hanya dicopot. Mereka juga harus diusut secara hukum. Termasuk aparatur pemda di provinsi dan kabupaten, karena mereka juga terindikasi ikut dalam permainan ini,” tegas Azwir.

Hal senada diungkapkan anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumbar I, Epyardi Asda. Menurut Epyardi, tidak mungkin pengusaha memiliki power sangat kuat dalam menguasai lahan ulayat tanpa dibeking aparat dan pemda di Sumbar. “Jadi, saya sependapat dengan Pak Azwir Dainy Tara, jangan hanya sebatas Kapolda, Kapolres dan pejabat pemda dicopot, tapi harus diproses secara hukum melalui pengadilan,” tegasnya.

Politisi PPP itu juga mengungkapkan adanya laporan masyarakat dari Solsel menyebut adanya praktik prostitusi di kawasan tambang yang dibekingi aparat kepolisian. “Dalam laporan masyarakat itu disebutkan ’ayam-ayamnya’ didatangkan dari Vietnam,” sebut Ketua DPP PPP ini.

Anggota Komisi Hukum DPR, Taslim Chaniago menegaskan, Kaukus Anggota Parlemen asal Sumbar benar-benar solid menyikapi masalah tambang saat ini mengancam keamanan dan ketertiban di Sumbar. Menurut Taslim, ke-8 anggota DPR dan 4 anggota DPD ini tidak sekadar berhadapan dengan Kapolda Sumbar Wahyu Indra Pramugari. “Di belakang itu pasti ada sebuah jaringan terorganisir. Kalau kita tidak solid, jaringan itu bisa saja menghasut sebagian kecil masyarakat yang senang dengan situasi ini dan dibenturkan dengan kita-kita ini,” ujar Taslim.

Selain itu, Taslim juga membeberkan lolosnya ratusan ekskavator ke Solsel melalui jalan darat, menurut undang-undang tidak dibenarkan. “Lolosnya ratusan alat berat itu juga harus diusut. Siapa yang mengeluarkan izin melewati jalan-jalan kelas IV di Solok Selatan hingga jalan tersebut hancur, dan masyarakat sulit beraktivitas,” tegas politisi Partai Amanat Nasional itu.

Terkait lolosnya ekskavator, anggota DPD asal Sumbar Afrizal, menuding peran oknum DPRD Solsel. “Masyarakat tahu pasti bahwa yang mengurus lolosnya ratusan ekskavator itu ke Solok Selatan oknum pimpinan DPRD setempat, yang bekerja sama dengan oknum aparat,” tegasnya.

Emma Yohana juga mengungkap laporan masyarakat atas kesewenangan aparat kepolisian di sejumlah nagari di Pasaman Barat. Aparat, katanya, main tangkap karena dituduh mengganggu kegiatan tambang di Pasaman Barat. “Padahal, anak nagari tersebut memperjuangkan hak ulayatnya yang telah dirampok pengusaha tambang,” kata Emma.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar dan Kabid Humas Polda Sumbar Mainar Sugianto ketika dihubungi Padang Ekspres via handphone secara terpisah tadi malam (4/3), tidak mengangkat. Short Message Service (SMS) yang dikirimkan, juga tidak berbalas. (fas)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA