Date Selasa, 29 July 2014 | 15:39 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Politik

Zulherman: Uang Transpor Masyarakat juga Dibayar

Reses Dapil DPRD Padang Hampir Rp 1 M

Selasa, 26-02-2013 | 12:19 WIB | 242 klik

Padang, Padek—Anggaran reses (kunjungan, red) ke Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kota Padang tahun ini benar-benar fantastis. Jika tahun lalu masing-masing wakil rakyat hanya dibiayai Rp 14 juta per orangnya, tahun ini membengkak menjadi Rp 19 juta per orang. Jika ditotalkan angkanya mencapai Rp 855 juta, sedangkan tahun lalu hanya Rp 630 juta.

”Jumlah itu berdasarkan masukan dari masyarakat. Setiap masyarakat yang diundang mengikuti pertemuan, tentunya harus diberi uang transportasi Rp 20 ribu per orang. Kalau tidak diberi, mereka tentu tidak mau datang,” ujar Ketua DPRD Kota Padang, Zulherman kepada Padang Ekspres, kemarin.

Tahun lalu, diakui Zulherman, jumlahnya memang relatif kecil karena masyarakat yang diundang hanya ditanggung biaya konsumsinya. Namun kondisi sekarang ini, mereka diberikan biaya transportasi. Ide itu juga berdasarkan masukan dari anggota dewan berada di Dapil IV (Padang Timur, Padang Selatan dan Bungus Teluk Kabung).

Berdasarkan kesepakatan bersama anggota legislatif di gedung Bundar, disepakatilah anggaran reses Rp 19 juta per oranganya. Jumlah itu dinilai bisa membuat masyarakat lebih tertarik menghadiri pertemuan bersama anggota DPRD. ”Saya berharap penjaringan aspirasi masing-masing anggota dewan dapat berjalan maksimal,” harap kader Partai Demokrat tersebut.

Sekretaris Dewan DPRD Padang, Eviet Zamar membenarkan bahwa masing-masing anggota dewan dibekali dana Rp19 juta. Reses ke dapil ini sendiri tiga kali setahun. Berdasarkan data dari Sekretariat DPRD Padang, total alokasi anggaran kunjungan dapil bagi 45 wakil rakyat mencapai Rp 2,5 miliar dalam satu tahun. Angka ini mengalami kenaikkan sebesar Rp 400 juta dibandingkan tahun lalu.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Afrizal mengakui peningkatan anggaran kunjungan dapil. Penambahan itu diperuntukkan bagi biaya transportasi Rp 20 ribu/rang bagi masyarakat.Tahun lalu, dana transpor ini belum diberlakukan. ”Kita melihat beberapa SKPD ada bantuan transpornya. Oleh karena itu, sekarang ada penambahan biaya transpor untuk masyarakat,” ujar kader Partai Golkar itu.

Wakil Ketua Komisi II, Erison mengaku, reses anggota dewan ke dapil bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Selain percepatan perekonomian, juga mendorong pembangunan masyarakat di Kota Padang. ”Salah satu permintaan masyarakat adalah percepatan pembangunan jalan dari Balimbing ke Simpang Kototingga, Kuranji. Jadi desakan ini perlu segera kita sikapi. Jadi, paling lambat tahun depan itu telah mulai dibangun,” aku anggota DPRD Padang asal Dapil III (Kuranji dan Pauh) tersebut.

Sedangkan anggota komisi IV, Idra mengakui untuk Dapil IV (Padang Timur, Padang Selatan dan Bungtelkab) memang membutuhkan biaya besar saat mengadakan pertemuan. ”Tahun lalu, saat kita ke Bungus, masyarakat Bungtelkab mengeluhkan akses transportasi karena rumah mereka terlalu jauh. Karena itulah, kita usulkan kepada pimpinan untuk bisa diakomodir,” sebutnya.

Pengamat kebijakan publik asal Unand, Asrinaldi menilai, penambahan dana reses itu bentuk pemborosan anggaran. Padahal, aspirasi masyarakat tersebut belum tentu bisa tertampung seratus persen, akibat begitu kompleksnya persoalan dihadapi masyarakat. ”Akan lebih baik jika mereka (masyarakat, red) langsung mengusulkannya pada Musrenbang mulai dari pemerintahan terkecil hingga tingkat kota,” tegasnya. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA