Date Kamis, 31 July 2014 | 06:15 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Belum Ada Izin Operasi, hanya Terparkir di Stasiun

Railbus Mubazir

Sabtu, 09-02-2013 | 11:58 WIB | 1132 klik
Railbus Mubazir

Anggota DPD RI, Afrizal meninjau railbus yang terparkir di Stasiun Simpang Haru

Padang, Padek—Harapan masyarakat Sumbar bisa menikmati layanan railbus yang aman dan nyaman sejak Januari lalu, harus gigit jari. Hingga kini, belum ada tanda-tanda moda kereta api cepat bantuan Kementerian Perhubungan ini bakal direalisasikan dalam bulan ini.

Pantauan Padang Ekspres di Stasiun Kereta Api Simpangharu, Padang, kereta api cepat yang akan melayani jalur Padang-Pariaman itu, hanya terparkir di stasiun. Sarana transportasi dengan fasilitas mewah itu, belum juga beroperasi karena terkendala perizinan.

Padahal sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Mudrika berjanji akan mengurus surat menyurat pengoperasian railbus secepatnya agar bisa difungsikan Januari lalu .

Hal itu terungkap ketika kunjungan anggota Komite II DPD RI ke Stasiun KAI di Simpangharu Padang, kemarin.

Dia datang dalam rangka pengawasan UU No 27 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Railbus yang memiliki fasilitas AC, kursi empuk dan satu-satunya di luar Jawa ini, hanya terparkir di stasiun.

Ketika diperlihatkan pada anggota DPD, railbus sedang dipanaskan mesinnya.

Vice President PT KAI Divre II Sumbar, Heru Isnadi mengatakan, PT KAI sudah siap mengoperasikan railbus, tapi belum ada izin operasional dari Dirjen Perkeretaapian dan pemerintah daerah tempat kereta api itu akan dioperasikan. “Masinis, awak kereta api, dan fasilitas lainnya kami sudah siap. Tinggal izinnya, kami kan operator,” ujarnya.

Dia berharap, railbus itu bisa segera dijalankan, sehingga bermanfaat bagi warga Sumbar alias tidak mubazir.

Anggota DPD Afrizal mengaku kaget dengan belum berjalannya railbus itu. Dia sempat bangga membaca berita bahwa railbus segera beroperasi di Padang. Ternyata, hingga kini belum juga beroperasi.

“Ini mubazir namanya. Jika dioperasikan sekarang, bisa menjadi magnet pariwisata di Sumbar. Patut kita pertanyakan kenapa aset pusat untuk Sumbar ini belum juga dimanfaatkan. Kalau memang harus ada perizinannya, seharusnya Dishub Sumbar dan Pemprov harus jemput bola. Sayang sekali kereta api semewah ini hanya terparkir,” ujarnya.

Ketika meninjau railbus pada 1 Januari lalu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, pertengahan Januari masyarakat Sumbar bisa merasakan nyamannya moda railbus untuk melayani jalur Padang-Pariaman, menjelang infrastruktur railbus Padang-Duku (Bandara Internasional Minangkabau) rampung.

Untuk menikmati kenyamanan ini, penumpang tak perlu merogoh duit dalam-dalam karena tahap awal akan disubsidi Pemprov Sumbar.”Surat menyurat untuk pengoperasian railbus ini akan diurus. Diperkirakan pertengahan Januari sudah mulai dioperasionalkan. Ini railbus pertama di Sumatera,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kepada Padang Ekspres di sela-sela acara peninjauan railbus di Stasiun Simpangharu, Padang (2/1).

Ketika dikonfirmasi kemarin (8/2), Gubernur mengatakan, belum dioperasikannya railbus karena masih dalam pengurusan administrasi. Dia tidak tahu prosesnya sudah sampai di mana dan kapan railbus ini bisa dioperasikan. “Tanya ke kepala dinas (Mudrika),” ujarnya membalas pesan pendek dari Padang Ekspres.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Mudrika ketika dihubungi melalui telepon selular, nomornya tidak bisa dihubungi.

Aset Banyak Diserobot

Pada pertemuan dengan anggota DPD, Afrizal, manajemen PT KAI curhat tentang banyaknya perlintasan liar dan penyerobotan lahan milik PT KAI oleh masyarakat. “Sudah jelas-jelas lahan PT KAI, masyarakat masih mendirikan bangunan. Anehnya, pemerintah kota yang harusnya melindungi, malah melegalkan dengan mengeluarkan sertifikat melalui BPN. Salah satunya dalam proses hukum dengan pihak PT Basko,” ujarnya.

Sedangkan perlintasan liar terus bertambah dari hari ke hari, sehingga saat melewati kawasan Duku hingga Tabing, masinis selalu waswas.

Vice President PT KAI Divre II Sumbar, Heru Isnadi mengatakan, seharusnya disediakan jalan kolektor menuju satu perlintasan resmi. Sayangnya, hingga kini belum direalisasikan.

Afrizal menilai tidak ada alasan Pemko tidak membangun jalan kolektor itu. “Tidak ada alasan APBD terbatas. Sebab, setiap kereta api lewat, saat itu pula nyawa masyarakat selalu terancam. Lebih penting mana menyelamatkan warga atau membiarkannya dengan alasan tidak ada dana,” ulasnya. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA