Date Kamis, 31 July 2014 | 04:14 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Gagal Ujian Kompetensi Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah

Separuh Pejabat tak Lulus

Senin, 04-02-2013 | 11:30 WIB | 399 klik
Separuh Pejabat tak Lulus

-

Padang, Padek—Hampir separuh pejabat eselon II yang bertugas di Pemprov Sumbar tak lulus ujian kompetensi tentang pemahaman pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa serta pemahaman aset berwujud dan tidak berwujud yang dilaksanakan 21 Januari lalu. Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman peraturan perundang-undangan, pejabat tak berkompetensi itu akan masuk klinik.

Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi Sumbar, Ali Asmar usai pelantikan eselon III dan IV Badan Perpustakaan dan Arsip. Kata dia, uji kompetensi yang dilakukan pada pejabat eselon II bertujuan untuk mengetahui pemahaman eselon II terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.

Target dari uji kompetensi ini adalah agar laporan keuangan Sumbar mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK dapat terwujud.

“Jika ada pemahaman yang kurang, maka pengetahuan yang kurang itulah yang kita tambah. Mungkin saja dengan masuk klinik,” kata mantan Sekko Padangpanjang itu.

Ketika dikonfirmasi ke Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dia membenarkan hasil uji kompetensi eselon II telah keluar. Dia menilai cukup banyak pejabat eselon II lulus uji kompetensi tersebut.

“Target saya sebetulnya bukan lulus atau tidak lulusnya.Tapi, bagaimana mereka berusaha untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Gubernur menjelaskan, sebulan sebelum ujian kompetensi dilaksanakan, pejabat eselon II telah berusaha untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah, aset berwujud dan tidak berwujud serta pengadaan barang dan jasa. Bahkan tak sedikit, pejabat eselon II yang belajar dari bawahannya tentang aturan tersebut.

“Apa yang telah mereka lakukan tetap harus kita hargai. Target saya adalah mereka paham dengan aturan. Kalau ada yang masih kurang pemahamannya, ya itulah yang kita tingkatkan pemahamannya,” tutur Putra Kuranji, Padang ini.

Katanya, jika selama ini pejabat eselon II malas membaca aturan perundang-undangan, dengan adanya uji kompetensi, pejabat eselon II harus rajin mempelajari perundang-undangan.

Dengan mereka paham soal aturan, para pejabat eselon II tidak akan salah dalam membuat kebijakan. Dengan begitu, kata Irwan, opini WTP bukan hal mustahil untuk diwujudkan.

Irwan mengatakan, ujian kompetensi untuk memotivasi pejabat eselon II agar rajin membaca aturan perundang-undangan dan meningkatkan pemahaman. “Ujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan mereka. Dari kekurangan itu lalu diberikan penambahan pengetahuan melalui klinik,” ulas mantan anggota DPR RI ini.

Irwan mengatakan, ide melakukan ujian kompetensi untuk kalangan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumbar setelah melihat banyaknya kesalahan pimpinan satuan kegiatan perangkat daerah (SKPD) menyusun perencanaan anggaran, meletakkan nomenklatur salah kamar, salah kewenangan, berbicara tidak sesuai aturan perundangan baik itu tentang pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, aset berwujud dan tidak berwujud serta bantuan sosial.

Irwan mengatakan, uji kompetensi yang dilakukan pada eselon II, tidak ada kaitannya dengan jabatan eselon II. Bagi yang mendapat nilai rendah dalam uji kompetensi, pejabat bersangkutan diwajibkan ikut dalam klinik konsultasi. “Namun, setelah diberikan pemahaman berulangkali tak mengerti juga, barulah dimutasi,” jelasnya.

Pengamat Administrasi Negara, Yuslim, menilai langkah dilakukan Gubernur Sumbar melakukan uji kompetensi terhadap pejabat eselon II sangat tepat. Sudah menjadi rahasia umum, banyak pejabat tak paham aturan pengelolaan keuangan daerah serta pengadaan barang dan jasa.

Yuslim mengaku tak heran dengan banyaknya pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumbar yang tak lulus uji kompentensi terkait pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan daerah dan asset tak berwujud. Bahkan menurutnya, pimpinan yang lebih tinggi dari pejabat eselon II juga banyak tak paham aturan soal itu di daerah.

“Saya rasa tindakan yang telah dilakukan gubernur dengan uji kompetensi itu sudah tepat. Pejabat eselon II memang harus meningkatkan pemahamannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku karena yang bersangkutan adalah pimpinan Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD),” ujarnya.

Katanya, manfaat lain uji kompetensi untuk pemahaman pimpinan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan akan lebih baik. Karena, pejabat eselon II akan memperkaya pengetahuan dengan aturan hukum sebelum mengikuti aturan tersebut. Dampak yang lebih penting dari kegiatan uji kompetensi itu adalah menyelamatkan pejabat eselon II dari jeratan hukum. Banyak pejabat eselon II yang tak paham dengan aturan, sehingga tinggal tanda tangan saja, setelah melihat telaah staf. Sehingga, selaku pengguna anggaran, maka pejabat eselon II lah yang bertanggungjawab terhadap kesalahan dalam pengalokasian anggaran. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA