Date Jumat, 1 August 2014 | 20:53 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Kabiro Pemerintahan: Harus Mundur dari Jabatan

Wali Nagari Dilarang jadi Caleg

Rabu, 23-01-2013 | 11:15 WIB | 557 klik

Padang, Padek—Wali Nagari dilarang untuk menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum 2014 mendatang. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa dengan tegas melarang wali nagari/kepala desa/kepala dusun untuk ikut menjadi pengurus partai politik, apalagi untuk menjadi calon legislatif dari partai politik. Jika bersikeras ingin menjadi caleg, maka wali nagari harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi tata pemerintahan 19 kota dan kabupaten se-Sumbar dengan Biro Pemerintahan dan Kependudukan Setprov Sumbar, di lantai dua Kantor Gubernur Sumbar, kemarin (22/1). Rapat dipimpin Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Setprov Sumbar, Syafrizal.

Dalam rapat itu, sejumlah kepala bagian tata pemerintahan mengeluhkan banyaknya wali nagari terlibat aktif dalam politik praktis, terutama dalam perebutan kursi anggota dewan pada Pemilu 2014.

Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, Riyanto mengungkapkan, ada indikasi wali nagari ikut dalam organisasi politik meski namanya tidak terdaftar dalam struktur organisasi partai politik.

“Mereka (wali nagari, red) berdalih hanya anggota partai politik sehingga tidak ada aturan yang dilanggar. Kami berharap ada provinsi membuat kebijakan soal ini, apakah secara aturan wali nagari boleh caleg atau hanya dihentikan sementara dari jabatannya,” ujarnya.

Jika ini tak ditertibkan, menurutnya akan berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan di nagari.

Senada dengan itu, Kabag Tata Pemerintahan Sawahlunto, Didi Suhendri mengatakan, jika wali nagari, kepala desa atau kepala dusun jadi caleg, akan berdampak terhadap pelayanan terhadap masyarakat nagari.

“Kami mendukung permintaan dari Pemkab Dharmasraya. Payung hukum soal ini harus jelas sehingga tidak jadi polemik di tengah masyarakat,” tuturnya.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Syafrizal membenarkan sering mendapat informasi adanya sejumlah wali nagari menjadi caleg pada Pemilu 2014. Dalam Pasal 16 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan tegas melarang wali nagari dan kepala desa menjadi pengurus partai politik, terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.

“Bagi wali nagari atau kepala desa atau kepala dusun yang menjadi caleg, harus mundur dari jabatan. Walaupun mereka tidak PNS, perlakuannya sama dengan PNS. Wali nagari kan digaji dari APBD juga,” tegasnya.

Dia mengakui selama ini banyak wali nagari yang menyembunyikan kepengurusannnya dalam partai politik. Untuk melacak hal tersebut, Biro Pemerintahan dan Kependudukan Setprov Sumbar akan meminta daftar pengurus partai peserta pemilu pada pengurus-pengurus partai politik di Sumbar.

“Setiap pemilu, selalu ada wali nagari yang menjadi caleg. Itu haknya sebagai warga negara. Namun begitu, aturannya dia harus mengundurkan diri dari wali nagari, bukan berhenti sementara,” tuturnya.

Pengamat politik dari Unand, Thamrin, menyebutkan, wali nagari merupakan tokoh kharismatik di daerah sehingga wajar banyak partai politik meminangnya. Namun, dia melihat kebanyakan wali nagari hanya kerap dijadikan alat untuk mendapatkan kantong-kantong suara. “Sebenarnya, kepala desa dan kepala dusun sering jadi korban politik. Banyak di antara mereka yang jadi korban politik karena tidak mengerti politik. Wali nagari kan terikat antara kekuatan partai politik dan komitmen memberikan pelayanan pada masyarakat. Menurut saya itu tergantung pilihan wali nagari sendiri,” paparnya.

Katanya, wali nagari yang cakap dan sanggup memimpin tidak akan menjadi caleg. Namun, bagi wali nagari yang tidak sanggup memimpin nagari, mereka cenderung mencari batu loncatan. Salah satunya menjadi caleg. “Idealnya, jika wali nagari ikut menjadi caleg, memang harus mundur dari jabatannya. Jika tidak, itu akan mengganggu pelayanan masyarakat,” ucapnya. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA