Date Kamis, 31 July 2014 | 02:12 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Juli, Operasional Bus Massal

Sabtu, 19-01-2013 | 12:30 WIB | 652 klik

Mataair, Padek—Pengoperasian bus massal atau trans Padang maju dari rencana semula pada bulan Agustus menjadi Juli. Sebanyak 20 bus massal sebagai pengganti 24 unit bus kota akan beroperasi dengan 58 halte yang sedang dibangun. Empat di antaranya disediakan Pemko, 3 Pemprov dan 51 lagi akan didanai swasta.

Bus Trans Padang akan beroperasi di jalur koridor I. Rutenya dimulai dari pusat kota hingga perbatasan kota melewati Jalan Imam Bonjol, Khatib Sulaiman, Hamka dan jalur-jalur searah lainnya dilewati sekitar 600 unit angkutan kota (angkot).

“Saya optimistis rencana operasional pada Juli nanti berjalan lancar. Sebab, peluang untuk memiliki bus Trans Padang ini sudah beberapa kali tertunda,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Firdaus Ilyas, kemarin.

Firdaus Ilyas menjamin operasional bus massal tidak akan mempengaruhi moda angkutan lain karena Trans Padang hanya menggantikan bus kota yang sekarang beroperasi. Ada 24 dari 80 unit bus kota masih aktif beroperasi. Sementara bus Trans Padang sebagai pengganti baru 20 unit.

“Untuk satu unit bus trans dibutuhkan dua operator (sopir). Dua operator itu, para sopir-sopir bus kota sekarang. Setiap halte, dibutuhkan dua petugas. Jika jumlahnya 58 halte, setidaknya dibutuhkan 116 tenaga kerja,” tuturnya.

Dua petugas itu, bukan untuk pembelian tiket, sebab tiket bagi pengguna Trans Padang akan diganti dengan kartu pengguna. Pembayaran dilakukan dalam bentuk voucher.

Seorang pengusaha angkot menyambut positif rencana operasi bus trans tersebut, Maslilizal Yee.

“Tapi, harus didukung infrastruktur memadai dan mencarikan solusi agar angkot-angkot yang ada tidak mati serta bebas dari macet,” ujarnya.

Namun, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Padang, Yul Akhyari Sastra pesimistis bus massal itu bisa beroperasi efektif. Terkait persiapan fasilitas, 51 dari 58 halte yang akan didanai pihak swasta.

“Jika untuk satu halte dibutuhkan Rp 250 juta sulit mendapatkan pihak swasta yang mau mendanai pembuatan halte itu. Belum lagi biaya operasional bulan-bulan pertama. Pertimbangan lain, kesepakatan Organda, pemilik bus kota ataupun pengusaha angkot dengan Dinas Perhubungan belum jelas,” sebut Yul Akhyari.

Kemudian, kedudukan rute angkot yang sekarang melewati jalur Trans Padang, belum jelas bersaing atau ada pemindahan rute. Persoalan-persoalan ini belum didudukkan.

“Belum lagi persaingan antara angkot dengan Bus Trans Padang tersebut. Besar kemungkinan, salah satu di antara dua jenis alat transportasi kota tersebut akan tersisih. Jika yang tersisih nantinya angkot, ada penzaliman pemerintah terhadap sopir dan pengusaha angkot. Atau sebaliknya, jika yang kalah bersaing nantinya Bus Trans Padang, akan sia-sia dana yang dikucurkan untuk persiapan fasilitas,” ujar Yul. (cr1)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA