Date Sabtu, 2 August 2014 | 15:35 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Politik

RAPBD Dibahas, Perbup jadi Payung Hukum Sementara

Bupati-DPRD Solsel Damai

Rabu, 16-01-2013 | 11:21 WIB | 567 klik
Bupati-DPRD Solsel Damai

Gubernur Sumbar mendamaikan Bupati dan Ketua DPRD Solsel sebelum penetapan payu

Padang, Padek—Amanat yang dilimpahkan Mendagri Gamawan Fauzi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk menyelesaikan polemik dualisme RAPBD 2013 Solok Selatan (Solsel), akhirnya membuahkan hasil. Bupati Solsel Muzni Zakaria dan Ketua DPRD Khairunas yang sebelumnya berseteru, berdamai di auditorium Gubernuran Sumbar, kemarin (15/1) sore.

Tangan bupati dan ketua DPRD Solsel disatukan Gubernur, hingga akhirnya Muzni dan Khairunas bersalaman. Selain Gubernur, kesepakatan damai itu juga disaksikan Direktur Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, muspida, serta anggota DPRD Solsel.

Dengan adanya kesepakatan ini, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab bersama DPRD Solsel diminta segera membahas anggaran hingga dilakukan paripurna secepatnya.

Alhamdulillah, dalam waktu dekat RAPBD Solsel sudah bisa dibahas. Ini atas desakan Mendagri, agar jalannya roda pemerintahan dan pembangunan tidak terhambat, serta daerah dan masyarakat tidak sampai dirugikan,” kata Gubernur.

Sebelum ada Perda APBD 2013 yang disahkan melalui paripurna, kata Gubernur, anggaran kegiatan pemerintahan untuk sementara ditanggulangi lewat Peraturan Bupati (Perbup) Solsel yang sudah disahkan. Namun, Gubernur mengingatkan bahwa perbup itu tidak berlaku untuk semua kegiatan pemerintahan. “Perbup sudah saya tanda tangani sebagai payung hukum bagi semua kegiatan pemerintahan daerah. Kita berharap dalam waktu dekat Perda APBD sudah bisa diparipurnakan,” kata Gubernur.

Jika Februari belum juga tuntas pembahasan RAPBD 2013, Gubernur menyatakan akan membuat perbup baru lagi sebagai payung hukum sehingga kegiatan pemerintahan tetap bisa berjalan. “Tempat pembahasannya terserah. Di Bukittinggi boleh, di sini (gubernuran) juga boleh. Semua teknisnya, kita serahkan ke Pemkab Solsel,” katanya.

Gubernur mewanti-wanti jangan sampai persoalan ini menghambat pembangunan daerah dan rakyat. “Kejadian langka ini jangan terulang lagi. Polemik ini telah menggemparkan Indonesia soal perbup,” beber Irwan seraya tertawa.

Sekprov Sumbar, Ali Asmar menambahkan, perbup yang dibuat bupati dan disahkan gubernur merupakan payung hukum yang sifatnya sementara, agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan. Pasalnya, Perda APBD 2013 hasil kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif belum ada.

“Belanja gaji PNS, anggota DPRD, pelayanan kepada bermasyarakat, dan jalannya roda pemerintahan tidak boleh berhenti, termasuk kebutuhan operasional sekolah, dan puskesmas seperti yang diingatkan Mendagri. Jadi, pelayanan wajib itu butuh dana yang pengeluarannya harus memiliki payung hukum, karena APBD belum disahkan, maka bupati membuat perbup,” jelas mantan Sekko Padangpanjang itu.

Menurutnya, bupati dibenarkan membuat perbup yang sifatnya sementara hingga perda selesai ditetapkan. “Jika Perda APBD 2013 telah disahkan, maka otomatis perbup itu batal dengan sendirinya. Dan, perbup itu pun hanya untuk membiayai kebutuhan wajib dan terkait pelayanan publik, tidak boleh untuk pembangunan infrastruktur,” kata Ali Asmar.

Mendapat kabar telah tercapai kesepakatan itu, Mendagri Gamawan Fauzi mengapresiasi kerja sama yang baik ditunjukkan Pemprov bersama pemkab dan DPRD Solsel. “Saya sangat senang mendengar informasi ini. Selanjutnya, semoga Solsel bisa segera menetapkan APBD 2013, sehingga roda pemerintahan berjalan, dan daerah terus membangun serta tidak terjadi persoalan lagi di masa datang,” ungkap Mendagri lewat ponselnya, kemarin.

Sementara itu, Muzni Zakaria mengatakan akan membahas RAPBD di auditorium Gubernuran, karena tidak memungkinkan lagi dibahas di Solok Selatan. “Bila nanti ada kendala lain, kita bisa dengan mudah meminta solusi kepada gubernur,” ungkap Muzni didampingi Sekkab Fachril Murad.

Dengan adanya payung hukum perbup yang ditandatangani gubernur, kata Muzni pihaknya memiliki pegangan kuat dalam pembahasan dan penetapan RAPBD 2013.

Bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang itu mengharapkan kesenjangan persepsi antara Pemkab dan DPRD dalam pembahasan RAPBD tidak terjadi lagi masa datang. “Ini akan dijadikan pelajaran untuk tahun depan. Mohon koreksi perbup yang kami buat, seperti halnya di Sulawesi Tenggara yang juga menggunakan perbub dalam pembahasan anggaran,” katanya.

Ketua DPRD Khairunas menilai kesenjangan persepsi ini wujud demokrasi dalam menyikapi suatu gagasan. Maka dari itu, politisi Golkar ini siap meningkatkan koordinasi dan hubungan dengan Pemkab. “Jangan ada lagi jalan sendiri-sendiri. Tanpa kebersamaan, pembangunan itu tidak akan berjalan sesuai harapan bersama,” ungkapnya di hadapan Gubernur dan pejabat Kemendagri.

Kesepakatan damai bupati dan DPRD Solsel itu juga diapresiasi tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pendiri Kabupaten Solok Selatan. Mereka berharap ke depan eksekutif dan legislatif lebih bijaksana lagi dalam mengambil kebijakan.

“Jangan terulang lagi, bersikaplah sebagai pemimpin yang bisa menjadi panutan masyarakat,” ungkap M Zen Datuak Bandaro dan Sutan Saridin, ninik mamak sekaligus salah satu pendiri Kabupaten Solok Selatan. (mg20/esg)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA