Date Jumat, 25 July 2014 | 08:34 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Seleksi Komisioner KPU Daerah Diperketat

Kamis, 03-01-2013 | 12:16 WIB | 266 klik

Jakarta, Padek—Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperketat seleksi para calon komisioner provinsi dan kabupaten/kota. Pengetatan diperlukan untuk menekan pelanggaran kode etik berujung pada pemecatan komisioner seperti terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Ketua KPU Husni Kamil Manik, Rabu (2/1) mengatakan, seleksi KPU mengacu pada visi dan misi KPU yakni menjadi penyelenggara pemilu profesional, berintegritas dan independen/nonpartisan. Latar belakang, sikap, perilaku, tindakan dan pengalaman seseorang dalam penyelenggaraan pemilu merupakan aspek yang akan dinilai untuk mengukur integritas calon.

Begitu juga pengetahuan dan pengalaman mereka sangat menentukan profesionalitas kerjanya saat menjabat sebagai komisioner nantinya. ”Proses seleksi KPU bukan hanya meloloskan orang per orang tetapi bagaimana orang-orang terpilih bisa bekerja dalam satu tim yang solid. Karenanya dalam proses seleksi, keragaman kemampuan akan menjadi salah satu pertimbangan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, KPU paling lambat awal Januari sudah membentuk tim seleksi di 16 provinsi di Indonesia. Sebab, masa jabatan komisioner di 16 provinsi tersebut akan segera berakhir 24 Mei mendatang. Sebanyak 16 provinsi itu antara lain Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Aceh.

Khusus, Aceh pembentukannya berbeda dari 15 provinsi lainnya. Karena sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh dibentuk atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Untuk menjadi komisioner, selain memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil, seseorang harus pula memiliki pengetahuan dan keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, meliputi bidang ilmu politik, hukum, dan manajemen.

Para calon komisioner akan mengikuti serangkaian tes mulai dari penelitian administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, tes psikologi. Tim seleksi juga akan membuka ruang partisipasi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan kepada para calon yang sudah dinyatakan lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi.

Selanjutnya, tim seleksi melakukan wawancara dan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat. Substansi wawancara berkaitan dengan manajemen pemilu, sistem politik, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan politik dan klarifikasi tanggapan masyarakat.

Kemudian, KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih lima komisioner. Ruang lingkup uji kelayakan dan kepatutan meliputi ilmu kepemiluan, administrasi/manajemen penyelenggara pemilu, sistem politik, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik, inteligensia, sikap kerja, kepribadian, integritas, independensi, kompetensi, kepemimpinan dan klarifikasi tanggapan masyarakat.

Untuk mengawal perilaku komisioner, saat ini KPU, Bawaslu dan DKPP sudah memiliki peraturan bersama tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. KPU sedari awal sudah menegaskan tidak akan memberikan pembelaan kepada KPU daerah yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum di daerahnya. (fas)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA