Date Rabu, 30 July 2014 | 22:09 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Jadi PR III, Syahrial Mundur dari Kadispora

Sabtu, 29-12-2012 | 11:20 WIB | 299 klik

Padang, Padek—Syahrial Bachtiar melepaskan jabatannya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumbar, usai dilantik menjadi Wakil Rektor III Universitas Negeri Padang (UNP), Jumat (28/12). Saat ini, Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprov Sumbar tengah mengodok calon penganti Syahrial Bachtiar.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menegaskan, pengangkatan Syahrial Bachtiar sebagai Wakil Rektor III UNP, tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan. Pasalnya sebelum Syahrial Bachtiar dilantik, yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatannya.

”Sepekan sebelum dilantik menjadi Wakil Rektor III UNP, beliau telah mengajukan surat pengunduran dirinya pada saya. Jadi dengan dilantiknya bersangkutan, tak berarti beliau rangkap jabatan. Karena telah mengundurkan diri sebelum dilantik,” ujar Irwan Prayitno kepada Padang Ekspres, kemarin (28/12).

Irwan menyebutkan, dia memang tak pernah menghalangi pegawainya dilirik badan atau lembaga lain. Bahkan hal itu juga disampaikannya kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna tidak menahan pegawainya, pada satu bidang pekerjaan semata. Walau akhirnya, dengan kepindahan pegawai tersebut akan menganggu sistem di SKPD bersangkutan. Karena itu, hanya akan merugikan PNS bersangkutan.

”Saat banyak pegawai saya yang ditarik ke BNPB, kan tak saya persoalkan. Toh itu akan lebih baik untuk perkembangan karir mereka, dan bisa juga naik eselonnya. Jadi, bagi saya hal tersebut tak masalah,” tuturnya.

Seorang PNS, katanya, memang tak boleh rangkap jabatan karena bertentangan dengan aturan kepegawaian. Makanya, ketika seorang PNS dipromosikan, harus mengundurkan diri dari jabatannya. ’Kalau mutasi tak boleh, tapi kalau promosi tak masalah. Dalam mendudukkan PNS pada satu jabatannya, telah dilihat dari kemampuan dari PNS bersangkutan,” ucapnya.

Irwan juga mengimbau agar seluruh PNS mengubah paradigma. PNS di lingkungan Pemprov juga harus mengubah menjadi lebih baik lagi. Baik dalam percepatan pengurusan perizinan, tidak berbelit-belit dalam pengurusan perizinan karena menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Sehingga, tidak menjadi efisien dalam proses surat-menyurat dan pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

”PNS jangan minta dilayani masyarakat, tapi harus melayani masyarakat. Jika ada masyarakat mau mengkonfirmasi, layani dengan baik, walau itu malam hari. Jangan sampai susah pula masyarakat untuk berkomunikasi, jika pimpinan SKPD tak mau mengangkat telephon atau membalas SMS,” ucapnya.

Kepala Badan Kepegawaian Sumbar Jayadisman mengatakan, PNS memang tak boleh rangkap jabatan. ”Di pemprov hal ini tidak ada kami lakukan. Artinya, PNS hanya boleh memangku satu jabatan struktural. PNS harus memilih, jabatan struktural apa yang dipilihnya ketika dia dipromosikan. Ini juga terjadi pada mantan Kadispora Sumbar Syahrial Bachtiar,” tuturnya.

Lantik Wakil Rektor

Jika sebelumnya, UNP hanya memiliki tiga Wakil Rektor, tapi sejak kemarin (28/12) UNP memiliki empat wakil rektor . Pembentukan Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan Akses, dipercaya akan bisa membantu menjalin hubungan dengan be

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA